Tiga Dosa Dana Aspirasi

Belum ditetapkan, Dana Aspirasi DPR yang diusung Fraksi Golkar sudah mencicil dosa. Inilah empat dosa Dana Aspirasi DPR.

Belum ditetapkan, Dana Aspirasi DPR yang diusung Fraksi Golkar sudah mencicil dosa. Inilah tiga dosa Dana Aspirasi DPR (dan mungkin akan bertambah):

Mengajukan dan Menyalurkan Dana Pembangunan Bukan Hak DPR
DPR (legislatif) bertugas untuk menetapkan anggaran dan mengawasi penyalurannya, sementara presiden, mentri, gubernur, bupati, dst (eksekutif) bertugas untuk mengajukan dan menyalurkan. Ini adalah prinsip dasar separations of power (pembagian kekuasaan) yang dianut Indonesia, dan diatur oleh UUD ’45. Jika Dana Aspirasi diijinkan, maka DPR telah melanggar konstitusi.

Dana Aspirasi Tidak Tepat Sasaran
Setyo Novanto dari Fraksi Golkar (NTT), mengklaim kalau dana aspirasi 15M per anggota DPR berguna untuk pemerataan pembangunan (tanggapan serupa dari Idrus Marham, sekjen Golkar). Setyo mungkin tidak tahu kalau kursi di DPR dibagi berdasar kepadatan penduduknya. Dengan kata lain, daerah yang padat akan mendapatkan dana aspirasi lebih banyak. Jakarta (21 wakil) akan mendapat 315M, sementara NTT (11) cuma mendapat 165M.

Dana Aspirasi Merusak Sistem Reward-And-Punishment
Pemilu adalah sistem ganjaran-dan-hukuman untuk mengganti anggota DPR yang kinerjanya buruk dan mempertahankan yang bagus. Persis seperti penilaian tahunan di kantor-kantor. Dana Aspirasi berpotensi mengangkat citra anggota DPR lama (incumbent) yang belum tentu kinerjanya bagus dan sekaligus mempersulit calon baru untuk bersaing secara fair. Ini akan sangat merusak sistem demokrasi kita.

Sistem anggaran Indonesia sudah bocor di mana-mana. Kita tidak perlu sistem tambahan baru yang tidak jelas dan memperbanyak kebocoran. Mari tolak dana aspirasi!

Baca juga tulisan Benny Handoko.

2 Hari, 2 Pernyataan Bakrie Bertentangan

Baru dua hari acara Obrolan Langsat berlalu, dua pernyataan Aburizal Bakrie di event ini bertentangan. Pertama soal Bambang Soesatyo, dan kedua soal klaim bahwa KPC bersih.

Baru dua hari Obrolan Langsat berlalu, dua pernyataan Aburizal Bakrie di acara tanya jawab ini sudah bertentangan.

Pertama, pernyataan kalau Ketua Golkar ini sudah menegur kadernya BamSat (Bambang Soesatyo). Ketika dikonfirmasi melalui twitter, BamSat justru membantah pernah ditegur. Dia malah menuduh pernyataan itu ngarang.

Kedua, pernyataan kalau salah satu perusahaannya, KPC menang sengketa pajak 2,1 T karena bersih dan berani fight:

“KPC bersih menjalankan semuanya. Kalau semua bersih, percayalah keadilan akan membela,” jawab Ical menanggapi pertanyaan resep keberhasilan KPC memenangkan sengketa pajak melawan pemerintah.—detik finance

Dua hari kemudian Kompas menurunkan berita tentang kesaksian Gayus bahwa ia pernah menerima 500.000 dolar AS dari KPC:

Kepada penyidik, Gayus mengaku, tahun 2008 pernah menerima 500.000 dollar AS dari Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai jasa mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) untuk tahun pajak 2001-2004, yang tertahan di Kantor Pelayanan Pajak Large Tax Office di Gambir.—Kompas

Memasuki hari ketiga setelah Obsat (Obrolan Langsat), jika saya Bakrie, saya akan memastikan tidak ada lagi omongan saya di Obsat yang berlawanan lagi. Tapi itu kalau saya Bakrie.

Bambang Soesatyo: Pernyataan Aburizal Bakrie Ngarang

Di acara Obrolan Langsat, Ketua Golkar Aburizal Bakrie dihujani pertanyaan-pertanyaan seperti KPC, Lapindo, hingga SMI. Salah satu hadirin menanyakan komentarnya terhadap perilaku anggota DPR dari fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Dan tanggapan Ical adalah seperti berikut:

ARB: saya sudah tegur dg keras Bambang Soesatyo. Dia bilang akan perbaiki #obsat
—dari twit Ndoro Kakung, twit serupa dari Isyana

Tak lama kemudian muncul tanggapan dari twit Bambang Soesatyo:

@hermansaksono @ndorokakung Huahaa..haaa.. Ngarang banget!
Bambang Soesatyo, twit tanggapan serupa

Jadi yang benar siapa? Saya pikir tidak ada yang namanya dua fakta. Mungkin Bambang tidak jujur di Twitter atau Aburizal Bakrie bohong di Obsat.

Kondisi WNI Di Antara Huru-Hara Bangkok

Bagaimana nasib WNI yang berada di antara huru-hara Bangkok?

Klaim bahwa KBRI Thailand telah mengamankan 300 WNI dari zona bentrok ini membuat panas Sunu, teman saya yang sedang belajar di negeri Gajah Putih. Pasalnya, hingga saat ini masih ada sekitar 40 WNI yang terjebak di Athen apartment, Petchburi Road. Pada umumnya mereka adalah warga negara Indonesia yang sedang kuliah di Thailand.

Setelah pemimpin gerakan Kaos Merah digrebek oleh militer Thailand, massa sempat mengamuk dan membakar sejumlah tempat penting seperti mall Central World dan stasiun televisi Channel 3. Buntut dari berbagai huru-hara ini, militer menutup sejumlah zona di Bangkok. Salah satunya adalah tempat di mana 40 WNI itu berada.

Dari laporan teman-teman yang masih berada di sana, terdengar jelas suara ledakan dan tembakan, walaupun suasana mulai mereda tadi malam.

Petchburi Road setelah ditutup oleh militer. Foto dari Agus Nugroho
mahasiswa PhD Teknik Sipil yang tinggal di Athen Apartment


Foto asap hitam hasil kerusuhan kaos merah, diambil dari Lantai 2, Athen Apartment (Agus Nugroho)

Mengapa pemerintah tidak memindahkan WNi di apartemen Petchburi Road yang hanya berseberangan dengan KBRI?

Dari informasi yang saya dapat, KBRI menyuruh teman-teman WNI untuk pindah. Tetapi KBRI tidak menyediakan penampungan untuk mereka. Selain itu, menurut Sunu, KBRI hanya menyediakan satu buah van, yang tentu saja tidak memadai untuk memindahkan 40 orang. Di lain sisi pemerintah justru mengeluarkan pernyataan yang tidak enak di kuping:

“Kalau memang merasa membutuhkan perlindungan, ikuti saja imbauan kami atau tanggung sendiri akibatnya.”
—Teguh Wardoyo, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, tentang himbauan KBRI agar WNI dievakuasi atau tetap tinggal di rumah (Vivanews)

Agak aneh ketika pemerintah menerbitkan berita heroik telah mengevakuasi banyak WNI, tapi di lain sisi masih ada yang ditelantarkan. Hingga hari ini.

Saya kok prihatin ya mendengar pelajar-pelajar kita ditelantarkan seperti ini. Apakah ini memang protokol Kemenlu dalam menangani rakyatnya sendiri?

Sri Mulyani ke World Bank

Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani tidak rugi apa-apa.

Karena ditarik ke World Bank adalah pengakuan internasional untuk seorang ekonom. Dalam banyak hal Sri Mulyani semestinya merasa lega karena tidak perlu lagi berurusan dengan tangan-tangan kotor di DPR dan mahasiswa yang berdemo untuk berdemo.

Tidak perlu lagi mereformasi bangsa yang tidak ingin direformasi.

Sri Mulyani tidak rugi. Indonesia yang rugi.