Dimanakah Pemberhentian Kapolri dan Jakgung?

Ada banyak hal yang diharapkan masyarakat dalam pernyataan SBY semalam. Pertama adalah menghentikan kasus Bibit-Chandra (entah bagaimana caranya, presiden dan tim ahlinya pasti punya solusi yang lebih baik); dan kedua memberhentikan petinggi-petinggi Polri dan Kejaksaan yang “bermasalah”.

Harapan pertama dipenuhi dengan samar-samar melalui sound bite malam ini:

Opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan—detikcom.

Sementara itu, harapan kedua tidak dipenuhi, bahkan secara implistpun. Bayangkan saja ribuan rakyat menonton TV, siap melihat tokoh antagonis dibinasakan, dan tiba-tiba pahlawannya meneriakkan “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh” lalu disambung “Sekian”.

#Cuih!

Ada sebuah resiko ketika presiden memberhentikan seorang pejabat karena tidak sesuai dengan kehendaknya, karena akan selamanya itu tercatat dalam sejarah.

Tentu saja, kita memaknai pemberhentian itu dengan pas, karena kita mengerti konteksnya.

Tapi generasi depan tidak. Kejadian ini bisa dimanfaatkan menjadi argumen presiden di tahun-tahun ke depan untuk membenarkan tindakan serupa, tapi dalam dalam konteks yang tidak tepat. Atau lebih buruk lagi: untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Tentu saja, presiden masa depan yang baik akan menggunakan preseden itu untuk hal bagus, tetapi apakah tidak ada jalan lain yang lebih aman? Seperti misalnya melakukan pendekatan balik layar ke kejaksaan/polri untuk menghentikan kasus ini sehingga sejarah mencatat Kejasaan atau Polri menghentikan kasus ini karena buktinya kurang.