hermansaksono

Eun Kyoung Kwon persis seperti seorang wanita Korea dalam bayangan kita. Gerak-geriknya tertata, berbicara teratur, dan tutur katanya cerdas. Ia adalah manager internasional untuk situs berita The Daily NK, yang melaporkan situasi Korea Utara untuk dunia.

Maka pertanyaan pertama saya adalah “Bagaimana Daily NK mendapatkan berita dari Korea Utara?”

Korea Utara bisa dibilang sebagai negara yang paling tertutup sedunia. Tidak banyak yang diketahui dunia tentang Korea Utara. Semua pengunjung (sangat langka), diawasi terus gerak geriknya. Demikian juga informasi yang diperoleh rakyatnya. Media massa dikendalikan sepenuhnya oleh Kim Jong-il, Pemimpin Agung Korea Utara.

“Sumber kami adalah pelarian dari Korut, dan juga dari para penyelundup,” ujar Eun Kyoung Kwon ketika kami ngobrol di Foreign Press Center, Washington, D.C.

Melalui para informan inilah, Eun Kyoung memperoleh informasi terkini dari Korea Utara. Sebuah berita yang cukup menyayat adalah tentang hukuman mati untuk 3 orang maling. Tiga pencuri itu didakwa mencuri minyak tanah, kabel meter, dan jagung 50 kilo. Berita lain adalah jatah beras dan jagung untuk petani yang berkurang karena harus diberikan untuk tentara.

Akan tetapi tidak semua berita di Daily NK bernada pahit getir. Tilik saja artikel tentang Korean Wave, tentang pemuda-pemudi Korea Utara yang mulai gandrung memakai skinny jeans.

Tunggu… Korea Utara? Dan skinny jeans!?

Menurut Eun Kyoung, penduduk Korea Utara tergila-gila dengan drama Korea seperti “Smile Dong-hae” dan “Midas”. Sinetron-sinetron itu diselundupkan melalui DVD dari perbatasan di RRC. Akibatnya budaya mutakhir seperti skinny jeans ikut terbawa masuk ke negara tirai besi. Drama Korea telah memberi masyarakat Korut gambaran bahwa situasi di luar sana lebih baik, daripada yang diceritakan oleh Kim Jong-il.

Saya kemudian mencoba bertanya apakah Eun Kyung juga menggemari drama Korea. Ternyata ia jarang menonton. :D

Wah sama. Saya juga gak pernah nonton sinetron Indonesia.

Di gedung Deplu AS, Washington D.C., Lamees Dhaif bercerita tentang pemerintah Bahrain yang menculik adik perempuannya. Adik Lamess ditahan selama 50 hari gara-gara tulisan di blog Lamees yang mengkritik pemerintah. Perempuan jurnalis itu mungkin bisa menghadapi tekanan culik dan siksa, tapi adiknya yang guru tentu saja tidak.

Menurut Lamees, rumahnya juga pernah dikepung dan dilempari bom molotov pada pukul 3 pagi. Untunglah kakak lelakinya terbangun, dan bisa memadamkan apinya.

Anehnya, pernyataan ini kemudian disanggah kakaknya sendiri melalui koran Gulf Daily News. Kakak Lamees yang anggota satuan kepolisian Bahrain, menyangkal pernah diteror.

Begitulah kurang lebih kisah-kisah mencekam yang saya peroleh selama mengikuti tur ke Amerika Serikat bersama 20 blogger Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah. Generasi muda Indonesia mungkin tidak tahu, kalau 15 tahun yang lalu negara ini masih seperti Bahrain di mana orang-orang yang mengkritik pemerintah Soeharto akan diculik, disiksa, dan kemudian difitnah.

Tilik saja kisah Qais, blogger Irak yang berbadan besar dan berekspresi ramah itu. Di balik senyumnya yang selalu lebar, ternyata ia baru saja kehilangan seorang kakak ipar. Menurut Qais, kakak iparnya dibunuh oleh orang pemerintah. Ia memperoleh videonya, tetapi ketika hendak dipublikasikan, petugas melarangnya.

Alec Ross, yang merupakan staf ahli Menlu Clinton, mengaku walaupun AS memiliki kebijakan tunggal untuk internet yang terbuka untuk 195 negara di dunia, kebijakan ini harus dikemas oleh puluhan kebijakan-kebijakan lain. Menurut Alec, pemerintah AS dalam posisi sulit ketika berdiplomasi dengan negara sahabat yang dipimpin oleh diktator.

“Mereka bukan musuh, tetapi kami mengajak mereka untuk berubah,” ujar Alec.

Alec juga mencontohkan bahwa AS adalah negara pertama yang mengkritik pemerintah Tunisia setelah insiden Mohamed Bouazizi membakar diri.

Sebagian besar blogger dan jurnalis dalam pertemuan itu berpendapat bahwa mereka tidak mengharapkan AS untuk turun tangan menyelesaikan masalah di negara masing-masing, melainkan mereka berharap AS tidak membela rejim yang diktator. Wael Abbas, blogger dari Mesir mencontohkan kejadian ketika Menlu Clinton mengatakan pemerintahan Mubarak dalam kondisi stabil saat pergolakan tengah terjadi di negara itu.

Alec mengakui kekhilafan Clinton ketika memberi pernyataan itu, dan mengatakan kalau Ibu Menlu langsung mengoreksinya beberapa saat kemudian.

Saya berpendapat kalau nasib sebuah negara memang harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Dalam kasus seperti di Bahrain, Mesir, dan China di mana pemerintah mengendalikan akses internet, maka sebuah perubahan politik harus dilakukan dengan turun di jalan.

Sana Saleem, blogger dari Pakistan, mengkritisi pemujaan berlebihan terhadap alat-alat seperti Twitter dan Facebook. Hal yang sama juga diamini oleh Trinh Nguyen, seorang aktivis demokrasi Vietnam dalam sebuah panel di Netroots Nation. Trin berpendapat kalau untuk membuat perubahan di Vietnam harus dimulai dengan mematikan komputer dan turun ke lapangan.

Di Indonesia, dengan kemerdekaan berekspresi yang lumayan baik, saya melihat bahwa internet punya peran lebih dari sekedar alat. Dengan semakin meluasnya mobile internet, blog dan social media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini massa dan menjalar ke kebijakan publik.

Pengaruh di social media yang cenderung tersebar rata membuatnya lebih sulit untuk dikendalikan dan diarahkan untuk lari ke satu opini. Pelan tapi pasti, social media akan menjadi representasi opini massa yang lebih jujur. Dan ini tentu merupakan berita buruk bagi media massa yang nada pemberitaannya cenderung membela pemiliknya.

Tentu saja itu hanya akan terjadi, jika kemerdekaan berekspresi di Indonesia tetap merdeka.

Jika tidak ada halangan, Sabtu besok saya akan terbang ke AS untuk mengikuti Netroots Nation, sebuah konferensi aktivis online di Minneapolis. Kalau baca-baca agendanya, kayaknya bakal seru. Seperti misalnya sesi Social Networks, Down and Dirty for Change, yang akan membahas strategi gerakan masyakat melalui socmed yang gagal, dan tentu saja yang sukses besar.

Sesi yang tidak kalah menarik adalah Finding Your Voice in Writing and Making it Heard—menghadirkan panelis dari lapangan dan media. Mereka akan bertutur tentang menulis argumentasi dan persuasi yang cocok untuk gerakan sosial di socmed.

Itu adalah dua dari 150 lebih sesi yang akan diadakan selama 16-19 Juni. Sesuai namanya (kependekan dari Internet Grassroots), pembicara konferensi ini adalah suara akar rumput yang memanfaatkan media sosial untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Tentu tidak semuanya grassroots. Ada sesi bincang-bincang dengan Dan Pffeifer, direktur komunikasi Gedung Putih. Tentu menarik sekali, bisa mengetahui pemerintahan Obama mengelola informasi. Ada juga sesi dengan Jerry Bird, direktur lapangan untuk kampanye Obama 2012, sehingga kita bisa dapat bocoran strategi mereka.

Memang sih, kebanyakan sesinya sangat terkait dengan politik Amerika Serikat. Akan tetapi format konferensi ini sangat oke kalau diadaptasi untuk Indonesia. Format umum seperti Pesta Blogger sudah kurang tepat lagi bagi Indonesia yang jauh berkembang sejak 2007. Bentuknya harus dikembangkan dan sekaligus dibuat lebih spesifik.

Jadi, mudah-mudahan, pengalaman mengikuti Netroots Nation bisa menginspirasi format baru untuk mempererat para blogger dan tweeple di Indonesia.

Selain ke Minneapolis, saya juga akan mampir ke DC, bertemu dengan sejumlah petinggi Departemen Luar Negeri AS yang mengatur kebijakan komunikasi social media. Tentu sangat bertolak belakang dengan Tifatul Sembiring yang twit-twitnya tanpa kebijakan. :D

(Mudah-mudahan nanti laporan saya di sana dibaca Pak Tif :P )

(Untuk membiasakan budaya disclosure di socmed Indonesia, inilah dia: Kegiatan saya di AS disponsori oleh Departemen Luar Negeri AS. Mereka memang meminta saya untuk melaporkan kegiatan di sana, akan tetapi tidak memaksakan saya untuk menyampaikan pesan sponsor apapun. Demikian.)

Semua laporan tentu akan mendarat di blog ini, dan di twitter saya @hermansaksono. ;)

Update laporan di AS:

• Seberapa Penting Peran Internet dalam Perubahan
• Drama Korea Mencerahkan Korea Utara
• Netroots Nation 2011

Anggota DPR dari PKS, Arifinto tertangkap kamera sedang menonton film porno di tengah sidang paripurna. Foto jepretan Mohamad Irfan itu memperlihatkan Arfinto sedang duduk sambil melihat-lihat gambar mesum di komputer tabletnya.

Mendapat tudingan seperti itu, Arfinto langsung angkat bicara. Pendiri majalah Sabili itu mengaku tidak sengaja membuka gambar Porno. Ia malah menduga ia dijebak oleh konspirasi untuk menjatuhkan namanya.

“Saya mendapat email yang berisi link. Saya klik link itu, saya buka. Kok muncul gambar seperti itu. Kemudian saya hapus,” kata Arifinto.

Sanggahan ini kemudian dimentahkan oleh Irfan. Fotografer Media Indonesia itu melihat Arifinto memilih-milih gambar porno di komputernya.

“Dia buka folder-folder. Dan kemudian salah satu foldernya ditekan, dan munculnya video porno itu,” ujar Irfan.

Sebetulnya tidak ada salahnya menonton gambar porno. Akan tetapi lain urusannya jika gambar porno itu sengaja ditonton di ruang publik. Di negara liberal sekalipun, menonton materi asusila itu diatur dan tidak boleh di tempat umum. Urusannya lebih pelik jika itu dilakukan oleh pejabat publik di gedung milik rakyat.

Setelah menuai kecaman dari sana-sini, akhirnya pada hari Senin (22/4) Arifinto mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Ia tengah memproses pengunduran dirinya melalui DPP PKS.

Skandal “Arifinto Bokep” ini bisa dibilang inkonsisten (jika tidak mau disebut munafik) karena Arifinto berasal dari kelompok yang sering mengatur kesusilaan. Koleganya di Kementerian Informasi dan Komunikasi, Tifatul Sembiring, telah memulai berbagai inisiatif memblokir materi pornografi di Internet.

Sikap dari PKS sendiri cenderung membela. Pendiri PKS Yusuf Supendi berkata kalau melihat pornografi itu biasa, seolah memberi pemakluman. Padahal citra moralis ini justru selalu menjadi bagian dari pencitraan PKS. Menkominfo Tifatul Sembiring malah mengatakan bahwa Arifinto tidak bersalah secara hukum.

“Kalau secara hukum berdasarkan UU ITE, pihak yang bersalah adalah orang yang mendistribusikan atau mentrasmisikan konten porno. Sementara orang yang mengunduh konten terkait tidak,” kata Tifatul.

Walaupun UU ITE tidak mempidanakan pengunduh materi asusila, UU Pornografi ayat 5 jelas-jelas melarang hal itu. Dalam kiprahnya memblokir internet, Tifatul selalu bersembunyi di balik dua undang-undang: UU ITE dan UU Pornografi. Mengapa giliran koleganya terjerat kasus pornografi, Tifatul jadi lupa ada UU Pornografi?

Skandal Arifinto tidak cukup diselesaikan dengan mundur dari DPR. UU Pornografi sudah terlanjur diundangkan, mau tidak mau Arifinto harus diproses hukum dan dipenjarakan jika terbukti melanggar. Arifinto harus menelan rasa pahit dari undang-undang cacat yang selama ini menjadi kampanya partainya.

Seragam pramuka Jepang berbeda dengan seragam pramuka Indonesia. Itulah laporan hasil kunjungan DPR ke Jepang pada tahun 2010.

“Kalau misalnya [seragam pramuka] untuk SD itu lebih cerah. Kalau sehari-hari [seragamnya] simpel,” ujar anggota Panja Pramuka DPR Hetifah Sjaifudian (Golkar)—via detikcom.

Untuk mendapatkan informasi yang sebetulnya tinggal cari di Google, DPR harus mengirim 25 anggota ke Jepang. Dan biaya yang harus ditanggung uang rakyat untuk “pelesiran” ini tidak murah. Tahun 2009, anggaran DPR untuk kunjungan ke luar negeri besarnya 60 milyar dan di tahun 2010 naik menjadi 73 milyar.

Sayangnya, biaya mahal ini tidak jelas hasilnya. Sejak 2009 DPR telah 19 kali berkunjung ke luar negeri. Namun laporan hasil kunjungan itu cuma 2. Sisanya entah, tidak diketahui. Dari penelusuran di situs dpr.go.id juga ditemukan bahwa lembaga legislatif itu telah berkunjung luar negeri sebanyak 143 kali. Dari kunjungan luar negeri sebanyak itu, hasilnya cuma tiga buah laporan.

Ini semua terdokumentasikan dalam evaluasi kinerja DPR 2009-2010 terbitan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK). Pada evaluasi setebal 192 halaman itu, DPR dikatakan sering tidak memberi pertanggungjawaban. Dan jika memberi, isi laporannya tidak rinci. Kunjungan Komisi III ke Swedia tahun 2007 misalnya, laporannya hanya 1 lembar yang isinya deskripsi pendek dan jadwal kegiatan. Continue reading …

Aljazeera memberitakan sejumlah jendral purnawirawan TNI telah membacking kelompok penyerang Ahamdiyah Cikeusik untuk menjatuhkan SBY. Para jenderal itu menilai SBY terlalu lemah dan terlalu reformis. Menurut Step Vaseen dari Aljazeera, rumor bahwa FPI memiliki backing “telah terbukti untuk pertama kalinya”.

Ini bukan pertama kalinya kantor berita Aljazeera menaruh perhatian kepada Indonesia. Kantor berita Qatar ini rutin meliput perkembangan Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah melarang Ahmadiyah dan pengadilan Abu Bakar Baasyir.

Salah satu narasumber liputan itu adalah Chep Hernawan dari Gerakan Reformasi Islam, sebuah kelompok massa yang aktif menolak Ahmadiyah. Chep mengaku didekati oleh purnawirawan TNI pada bulan Januari tahun 2011. Jendral senior itu memberikan dukungan kepada Chep supaya presiden jatuh. Sekjen FUI, Al Khathath juga mengaku didekati jenderal yang ingin menjatuhkan SBY.

Aljazeera mengarahkan pemberitaan ke mantan KSAD TNI AD, Tyasno Sudarto. Jendral bintang empat ini memang kerap menyuarakan ketidakpuasannya terhadap SBY. Tyasno juga pernah disebut-sebut sebagai sosok yang mensuplai senjata dalam persekongkolan pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnaen yang akhirnya memenjarakan ketua KPK Antasari Azhar. Tuduhan tersebut dibantah Tyasno.

Okezone memberitakan dalam kabinet bayangan yang disusun oleh Dewan Reformasi Islam, Tyasno disebut sebagai Menkopolkam sementara ketua FPI Habieb Rizieq diberi posisi Kepala Negara.

Di Indonesia memang belum pernah ada sejarah TNI melakukan kudeta militer terhadap presiden yang sah. Akan tetapi, ini bukan pertama kalinya militer dikaitkan dengan kerusuhan sipil.

Update:

• Menhan Purnomo Yusgiantoro mengaku belum pernah mendengar adanya rencana purnawirawan TNI ingin menggulingkan SBY.
• Catatan masa lalu Tyasno Sudarto (Bahasa Inggris)
• Melalui juru bicara Presiden, Istana menyangkal adanya kudeta