hermansaksono

Tidak ada yang bisa menghalangi orang lain beropini, seabsurd apapun opini itu. Ketika Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan kalau seringnya terjadi bencana disebabkan karena akhlak manusia yang semakin rusak, sebetulnya sah-sah saja.

Perkara pernyataan itu kemudian menyebabkan headline konyol di BBC, saya tidak mengeluh karena negara ini sudah membiasakan pendudukanya  dengan kekonyolan.

Sesungguhnya ada korelasi langsung atau tak langsung, ada hubungan yang kuat antara musibah fisik dengan musibah moral atau akhlak manusia.

Sering terjadi bencana, sebab akhlak manusia yang telah rusak. Terlalu banyak berbuat maksiyat dan melawan kepada Allah SWT.—Tifatul Sembiring, dari Facebooknya

Perihal fakta bahwa Indonesia terletak pada pertemuan dua lempeng bumi yang sedang tidak stabil, saya malah kurang tahu apakah Menkominfo tahu soal ini.

Permasalahannya, Pak Tifatul adalah orang yang dekat dengan kebijakan. Posisinya di kabinet cukup strategis, apalagi hubungannya dengan PKS yang termasuk fraksi berpengaruh di DPR.

Jika beliau tidak paham penyebab bencana-bencana kemarin ini, bagaimana mungkin dia bisa menangani bencana-bencana yang akan datang?

Ada banyak hal yang diharapkan masyarakat dalam pernyataan SBY semalam. Pertama adalah menghentikan kasus Bibit-Chandra (entah bagaimana caranya, presiden dan tim ahlinya pasti punya solusi yang lebih baik); dan kedua memberhentikan petinggi-petinggi Polri dan Kejaksaan yang “bermasalah”.

Harapan pertama dipenuhi dengan samar-samar melalui sound bite malam ini:

Opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan—detikcom.

Sementara itu, harapan kedua tidak dipenuhi, bahkan secara implistpun. Bayangkan saja ribuan rakyat menonton TV, siap melihat tokoh antagonis dibinasakan, dan tiba-tiba pahlawannya meneriakkan “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh” lalu disambung “Sekian”.

#Cuih!

Ada sebuah resiko ketika presiden memberhentikan seorang pejabat karena tidak sesuai dengan kehendaknya, karena akan selamanya itu tercatat dalam sejarah.

Tentu saja, kita memaknai pemberhentian itu dengan pas, karena kita mengerti konteksnya.

Tapi generasi depan tidak. Kejadian ini bisa dimanfaatkan menjadi argumen presiden di tahun-tahun ke depan untuk membenarkan tindakan serupa, tapi dalam dalam konteks yang tidak tepat. Atau lebih buruk lagi: untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Tentu saja, presiden masa depan yang baik akan menggunakan preseden itu untuk hal bagus, tetapi apakah tidak ada jalan lain yang lebih aman? Seperti misalnya melakukan pendekatan balik layar ke kejaksaan/polri untuk menghentikan kasus ini sehingga sejarah mencatat Kejasaan atau Polri menghentikan kasus ini karena buktinya kurang.

Saya senang sekali dalam hari-hari ini, karena tiba-tiba masyarakat begitu peduli mengikuti proses hukum negara ini.

Tentu saja, nantinya—pelan-pelan—kasus ini akan dikupas, dan—pelan-pelan—akan semakin pedih. Beberapa dari kita mungkin akan kecewa dengan hasilnya, karena bisa saja ini tidak sehitam-putih yang kita kira; atau minimal orang-orang ternyata tidak berlaku hitam putih.

Tapi nggak masalah, bahwa kita semua jadi terlibat dalam proses politik ini adalah sebuah sekolah penting bagi bayi demokrasi gendut bernama Indonesia.

DPR telah mensahkan UU Perfilman. Dengan demikian, kini bioskop se-Indonesia wajib menayangkan setidaknya 60% film Indonesia.

Apakah ini buruk?

Pertama-tama kita harus sepakat bahwa melindungi potensi nasional kita adalah sesuatu yang mulia dan penting. Tapi apakah DPR kita sudah menempuh jalan yang tepat? Tidak.

Karena begini: proteksi yang berlebihan justru akan melahirkan jago-jago kandang kelas teri. Adanya kuota 60% justru mendorong produser-produser film sembarangan membuat film, hanya demi memenuhi kuota hadiah dari DPR.

Akibatnya, kualitas film kita jadi buruk. Kuantitas di atas kualitas. Padahal sekitar 90% film Indonesia itu buruk. Jadi, dipastikan yang buruk akan bertambah banyak. Ini bukan sebuah hipotesis, ini sudah terbukti ketika pemerintah mewajibkan stasiun televisi menayangkan minimal 70% tayangan produksi dalam negeri di awal 90-an.

Apakah sinetron di teve kita sekarang lebih baik? Setelah hampir 20 tahun diproteksi, satu-satunya yang membaik hanya gambarnya saja.

Mungkin DPR lupa kalau untuk bersaing di kancah industri kreatif global, yang dibutuhkan adalah ruang untuk berekspresi dan kemudahan birokrasi, bukan shortcut dan cheatsheet.

Calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra adalah salah satu pendukung kembalinya konstitusi kita ke UUD Tahun 1945. Sejak tahun 1999 MPR telah menyesuaikan UUD 1945 supaya lebih sesuai dengan perkembangan jaman.

Berikut ini adalah alasan Peabowo mengapa kita harus kembali ke UUD Tahun 1945, diambil dari bukunya “Membangun Kembali Indonesia Raya” halaman 3 …

Perusahaan multinasional membutuhkan setidaknya lima kali tes untuk merekrut pegawai baru. Biasanya dimulai dari seleksi administratif, lalu psikotes, dilanjutkan dengan interview, interview calon atasan, dan akhirnya: tes kesehatan. Akan tetapi, rangkaian tes sebanyak itu sama sekali tidak menjamin calon majikan akan mendapat pegawai yang kompeten. Karena observasi selama 6 bulan tentu tidak menampilkan jati diri calon pegawai secara lengkap.

Kita, para pemilih sebetulnya diuntungkan, karena kita punya tahunan, bahkan sepuluh tahun lebih, untuk mengamati gerak-gerik calon presiden kita. Kita punya banyak “bahan” untuk mereview capres-capres yang akan bertanding tanggal 8 Juli besok.

Pada tebangan pertama…