hermansaksono

Hari Minggu kemarin FPI menyerang massa AKKBB yang sedang menggelar aksi damai di Lapangan Monas. Akibat serangan ini, 12 orang dari AKKBB mengalami luka-luka.

Menurut FPI, aksi tersebut harus dibubarkan karena mendukung Ahmadiyah yang telah dinyatakan sesat oleh Bakor Pakem. Di tempat terpisah, Komandan Laskar Islam Munarman menanggapi:

Kenapa mereka mengadakan aksi untuk mendukung organisasi kriminal? AKKBB juga memasang iklan di koran untuk mendukung Ahmadiyah. Itu artinya mereka menantang kami lebih dulu. Jika tidak siap perang, jangan menantang.
—Kompas

Beginilah dinamika bernegara, memakai fallacy demi fallacy untuk mengamankan tindakan yang jelas-jelas salah. Kali ini fallacy dipakai adalah jenis red herring. Istilah red herring berasal dari ikan asap yang baunya menyengat sehingga dapat mengalihkan perhatian. Orang Indonesia punya terasi, jadi kita sebut saja ini fallacy/kesesatan jenis terasi.

Lalu terasi apa yang akan beredar dalam 1-4 hari ke depan? Mungkin opini akan diarahkan ke isu Ahmadiyah yang bertentangan dengan keyakinan, sehingga layak dihajar.

Sebetulnya sah-sah saja kalau FPI merasa benar, menuding orang lain kafir, dan menuntut Ahmadiyah dibubarkan. Yang menjadi masalah adalah ketika FPI menggunakan tindakan kekerasan ala preman untuk mempertahankan pendiriannya. Bukankah premanisme inilah yang membuat masyarakat gusar dengan keberadaan FPI?

Pertama-tama bacalah posting tentang Gaby dan Adinda di blog itu.

Lalu kunjungi juga blog yang ini.

Yang membedakan jelas. Satu di ujung kesengsaraan, dan satunya di puncak kejayaan. Yang menyamakan juga jelas: sama-sama berhubungan dengan keluarga Bakrie.

Di tahun 2008 rupanya strategi bisnis keluarga Bakrie sukses berat. Kemarin Aburizal Bakrie mendapat gelar orang terkaya se-Asia Tenggara. Ironisnya, nasib korban Lapindo masih terlunta-lunta.

Ini bukan lagi sekadar Lapindo salah atau tidak. Ini soal sense-of-crisis dan empati kepada para majikan Menko Aburizal Bakrie: Rakyat Indonesia.

—29 Mei 2008, memperingati 2 tahun korban lumpur Lapindo.

Sebetulnya oke-oke saja menaikkan harga BBM demi menyeimbangkan APBN, toh kalau negara bangkrut masyarakat juga yang kena susahnya. Permasalahnnya, kondisi ekonomi rakyat sedang susah. Apakah tidak ada solusi lain, seperti misalnya mengefisiensikan internal pemerintah dan memperbaiki sistem migas kita?

Adik saya menanyakan itu kepada Boediono, Gubernur BI dan Mantan Menko, di sela-sela kuliahnya di UGM hari Sabtu kemarin.

Boediono menjawab dan menjelaskan bahwa solusi tersebut adalah solusi jangka panjang. Mengurangi subsidi adalah untuk mengatasi permasalahan 1-2 tahun ke depan.

Harapan saya pemerintah benar-benar membuat dan melaksanakan solusi jangka panjang itu. Kalau tidak, rakyat cuma akan menjadi penonton episode demi episode kenaikan BBM. Jika keterusan, maka suatu saat nanti harga Bensin akan semahal di Inggris, tapi standar hidup kita lebih rendah daripada Vietnam.

Dan ketika saya bilang ‘pemerintah’, itu juga termasuk DPR.

NB: Salut untuk mahasiswa yang sudah berdemo dan turun ke jalan, walaupun BBM tetap naik tapi demo tersebut sudah mengingatkan pemerintah kalau kenaikan BBM kali ini sangat membebani ekonomi penduduk miskin. Dan tidak salut dengan tokoh-tokoh yang ikutan mendompleng isu BBM untuk keperluan 2009.

Bagi saya yang pada tahun ‘98 masih SMA, tidak banyak rincian kejadian masa-masa reformasi yang dapat saya ingat. Awalnya harga pangan naik dan jadi langka, kemudian wacana kebobrokan orde baru terangkat, demonstrasi dimana-mana, dan ditutup dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Kurang lebih, hanya itu kejadian yang dapat saya ingat.

Tapi saya ingat betul semangat yang membahana pada waktu itu. Wacana perubahan begitu mendidih membakar darah di nadi-nadi. Itu adalah semangat kemenangan dan kemerdekaan.

Sayangnya, bersama dengan waktu, setiap orang harus kembali ke hidupnya untuk menjalankan roda-roda rumah tangga. Semangat itu harus disimpan dan ditaruh di lemari, sehingga tanpa kita sadari, banyak yang lupa semangat itu. Setelah 10 tahun setelah reformasi, negara ini justru sering tergoda untuk berjalan mundur mengabaikan demokrasi, melupakan sejarah, dan mengamini korupsi dan koruptor.

Oleh karena itu blog ini didirikan dan dipelihara supaya menjadi catatan kejadian reformasi serta rekaman semangat luar biasa itu, supaya kita tidak lupa kalau kita punya mimpi bersama untuk menjadi besar dan agung.

NB: Ada yang ingin sharing cerita?

Cuplikan artikel dari Jawapos:

[...] BMZ dipolisikan oleh pengelola TK-SD Model Bani Hasyim, Aji Dedi Mulawarman, 25 Februari lalu ke Polsek Singosari. Tuduhannya melakukan pencemaran nama baik dengan cara menista melalui tulisan yang diatur dalam pasal 311 ayat 1 subpasal 310 ayat 2 KUHP. Bocah ini membuat poster pengumuman fiktif tentang informasi penjualan sekolah berikut gedung olahraga Bani Hasyim.

Keisengan BMZ memang ngeselin, tetapi apakah tuduhan pencemaran nama baik sudah pada tempatnya?

Kasus ini menegaskan salah satu kekurangan dari pasal-pasal karet: dia terlalu memudahkan orang untuk mempidanakan hal-hal yang tidak begitu penting.

Perlukah pasal-pasal itu diuji di MK? Saya rasa memang sudah waktunya.

Soal Jaksa BLBI yang dengan mudahnya tertangkap KPK sedang menerima suap, Ketua KPK Antasari Azhar berkata demikian:

Kalau misalnya Anda punya rumah, lalu kemasukan sampah, apakah yang punya rumah akan membiarkan sampah begitu saja? Karena ini sampah, harus kita sapu dong. Kita bersihkan.

Maka pertanyaan ini diulangi lagi: Bagaimana mungkin membersihkan dengan sapu kotor?

Andaikata sapu itu sudah bersih, kotorannya dibuang ke mana? Dan jika masih kotor, jangan-jangan malah yang ikut mengotori rumah itu.

Konon sebuah lelucon itu terdiri dari dua bagian, yaitu colekan dan tendangan. Colekan biasanya cuma fakta biasa yang nggak lucu, tapi setelah dikasih tendangan, maka lengkaplah lelucon itu hingga membikin terpingkal-pingkal yang mendengarnya.

Soal kejaksaan yang dengan pedenya menyatakan kalau kasus BLBI BCA dan BDNI tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum, ya itu memang cuma colekan.

Ketika esoknya seorang jaksa tertangkap basah sedang menerima suap sebesar Rp 6,1 miliar untuk kasus BLBI—maka lengkap sudah tendangannya. Tinggal penonton, anda, menentukan lelucon ini lucu atau tidak?