hermansaksono

Ada yang ironis ketika fraksi-fraksi DPR bersorak-sorak merdeka setelah voting terbuka memenangkan opsi C. Opsi ini adalah opsi yang menyatakan bailout Bank Century bermasalah dan harus diperiksa lebih lanjut.

Mengapa?

Karena dengan selesainya pansus itu, maka selesailah permainan tangan-tangan Golkar, PDIP, dan PKS di sini. Ketika keputusan ranah politik itu dibawa ke ranah hukum, maka otomatis hilang sudah kesempatan anggota DPR memutarbalikkan segala sesuatu sambil sesekali nampang di televisi, ditonton puluhan ribu pemirsa, sambil berekspresi mendramatisir suasana.

Dan saya yakin bahwa KPK adalah instrumen keadilan yang lebih baik untuk menangani kasus ini. Track recordnya tidak seburuk Golkar.

Hari ini tanggal 18 Februari:

“Orang-orang ribut soal RPM Konten multimedia. Saya sendiri belum baca RPM itu apalagi tanda tangan. Sebab itu dirancang dari tahun 2006″—Menkominfo Tifatul Sembiring melalui SMS

Dua hari sebelumnya, 16 Februari di BBC:

”Dengan peraturan menteri itu kita bisa menyelesaikan dan melakukan tuntutan. Kita bisa menutup ataupun membatasi ISP mereka yang ada di sini”—Menkominfo Tifatul Sembiring, mengkomentari manfaat RPM konten.

Inkonsistensi yang begitu drastis dalam dua hari?

Update 21 Februari dari siaran pers Kominfo:

“Menteri Kominfo sama sekali belum pernah membaca dan apalagi melihat hard copy (naskah) maupun soft copy rancangan tersebut atau bahkan idea dan konsep dasarnya sekalipun meski rancangan regulasi tersebut sudah disusun sejak tahun 2006 dengan berbagai modifikasi.”—Siaran Pers Kominfo menanggapi artikel di Media Indonesia.

Spin Doctoring adalah cara komunikasi yang zalim. Orang media tahu betul spinning itu seperti apa. Misalnya PT. Awul Awul Sejahtera melakukan kesalahan fatal. Lalu juru bicaranya membuat pertemuan pers yang spinning fakta sehingga PT. Awul Awul Sejahtera tidak terlihat salah. Bisa jadi yang terlihat salah jusru pemerintah, masyarakat sekitar, pelanggan, atau gempa bumi.

PT. Awul Awul Sejahtera bisa diganti perusahaan, instansi, rumah sakit, atau konglomerat lain.

Pansus Century saya lihat sering spinning. Setelah kecerdasan mereka dijatuhkan di titik nadir oleh saksi-saksi semacam Boediono dan Sri Mulyani, malamnya (biasanya di TVOne) mereka akan bilang:

“Jawaban Pak Boediono terlalu abstrak.”

“Jawabannya terlalu berputar-putar.”

“Jawaban saksi membingungkan.”

Padahal sudah jelas kalau mereka tidak dianiaya. Mereka cuma bodoh.

Masalahnya, jaman sekarang persidangan disiarkan langsung. Spinning sudah tidak laku. Jika anggota pansus mengaku-ngaku dianiaya, sementara lewat televisi masyarakat tahu mereka tidak teraniaya, maka itu disebut dengan tolol.

Tidak ada yang bisa menghalangi orang lain beropini, seabsurd apapun opini itu. Ketika Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan kalau seringnya terjadi bencana disebabkan karena akhlak manusia yang semakin rusak, sebetulnya sah-sah saja.

Perkara pernyataan itu kemudian menyebabkan headline konyol di BBC, saya tidak mengeluh karena negara ini sudah membiasakan pendudukanya  dengan kekonyolan.

Sesungguhnya ada korelasi langsung atau tak langsung, ada hubungan yang kuat antara musibah fisik dengan musibah moral atau akhlak manusia.

Sering terjadi bencana, sebab akhlak manusia yang telah rusak. Terlalu banyak berbuat maksiyat dan melawan kepada Allah SWT.—Tifatul Sembiring, dari Facebooknya

Perihal fakta bahwa Indonesia terletak pada pertemuan dua lempeng bumi yang sedang tidak stabil, saya malah kurang tahu apakah Menkominfo tahu soal ini.

Permasalahannya, Pak Tifatul adalah orang yang dekat dengan kebijakan. Posisinya di kabinet cukup strategis, apalagi hubungannya dengan PKS yang termasuk fraksi berpengaruh di DPR.

Jika beliau tidak paham penyebab bencana-bencana kemarin ini, bagaimana mungkin dia bisa menangani bencana-bencana yang akan datang?

Ada banyak hal yang diharapkan masyarakat dalam pernyataan SBY semalam. Pertama adalah menghentikan kasus Bibit-Chandra (entah bagaimana caranya, presiden dan tim ahlinya pasti punya solusi yang lebih baik); dan kedua memberhentikan petinggi-petinggi Polri dan Kejaksaan yang “bermasalah”.

Harapan pertama dipenuhi dengan samar-samar melalui sound bite malam ini:

Opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan—detikcom.

Sementara itu, harapan kedua tidak dipenuhi, bahkan secara implistpun. Bayangkan saja ribuan rakyat menonton TV, siap melihat tokoh antagonis dibinasakan, dan tiba-tiba pahlawannya meneriakkan “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh” lalu disambung “Sekian”.

#Cuih!

Ada sebuah resiko ketika presiden memberhentikan seorang pejabat karena tidak sesuai dengan kehendaknya, karena akan selamanya itu tercatat dalam sejarah.

Tentu saja, kita memaknai pemberhentian itu dengan pas, karena kita mengerti konteksnya.

Tapi generasi depan tidak. Kejadian ini bisa dimanfaatkan menjadi argumen presiden di tahun-tahun ke depan untuk membenarkan tindakan serupa, tapi dalam dalam konteks yang tidak tepat. Atau lebih buruk lagi: untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Tentu saja, presiden masa depan yang baik akan menggunakan preseden itu untuk hal bagus, tetapi apakah tidak ada jalan lain yang lebih aman? Seperti misalnya melakukan pendekatan balik layar ke kejaksaan/polri untuk menghentikan kasus ini sehingga sejarah mencatat Kejasaan atau Polri menghentikan kasus ini karena buktinya kurang.

Saya senang sekali dalam hari-hari ini, karena tiba-tiba masyarakat begitu peduli mengikuti proses hukum negara ini.

Tentu saja, nantinya—pelan-pelan—kasus ini akan dikupas, dan—pelan-pelan—akan semakin pedih. Beberapa dari kita mungkin akan kecewa dengan hasilnya, karena bisa saja ini tidak sehitam-putih yang kita kira; atau minimal orang-orang ternyata tidak berlaku hitam putih.

Tapi nggak masalah, bahwa kita semua jadi terlibat dalam proses politik ini adalah sebuah sekolah penting bagi bayi demokrasi gendut bernama Indonesia.

DPR telah mensahkan UU Perfilman. Dengan demikian, kini bioskop se-Indonesia wajib menayangkan setidaknya 60% film Indonesia.

Apakah ini buruk?

Pertama-tama kita harus sepakat bahwa melindungi potensi nasional kita adalah sesuatu yang mulia dan penting. Tapi apakah DPR kita sudah menempuh jalan yang tepat? Tidak.

Karena begini: proteksi yang berlebihan justru akan melahirkan jago-jago kandang kelas teri. Adanya kuota 60% justru mendorong produser-produser film sembarangan membuat film, hanya demi memenuhi kuota hadiah dari DPR.

Akibatnya, kualitas film kita jadi buruk. Kuantitas di atas kualitas. Padahal sekitar 90% film Indonesia itu buruk. Jadi, dipastikan yang buruk akan bertambah banyak. Ini bukan sebuah hipotesis, ini sudah terbukti ketika pemerintah mewajibkan stasiun televisi menayangkan minimal 70% tayangan produksi dalam negeri di awal 90-an.

Apakah sinetron di teve kita sekarang lebih baik? Setelah hampir 20 tahun diproteksi, satu-satunya yang membaik hanya gambarnya saja.

Mungkin DPR lupa kalau untuk bersaing di kancah industri kreatif global, yang dibutuhkan adalah ruang untuk berekspresi dan kemudahan birokrasi, bukan shortcut dan cheatsheet.