Kemerdekaan Berekspresi di ASEAN

Mendengarkan setiap delegasi konferensi blogger ASEAN menceritakan perkembangan blog dan social media di negaranya masing-masing, mengingatkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan berpendapat di kawasan ini masih panjang. Brunei Darussalam, walaupun masyarakat onlinenya meriah, tetapi tidak ada yang namanya blog politik. Reeda Malik, blogger Brunei, menjelaskan bahwa mengkritik pemerintah dilarang oleh hukum.

Hal yang serupa juga terjadi di Thailand. Di negeri gajah putih itu, ketika kita mengkritik pemerintah, secara tidak langsung kita juga mengkritik monarki. Dan ini selalu menjadi masalah, ujar Chandler Vandergrift, reporter Kanada yang telah berada di Thailand selama 7 tahun. Menurut Chandler, blogger Thailand (yang kebanyakan anonim) terjepit oleh jaringan monarki yang terdiri dari elit, militer, dan pengabdi-buta.

Akan tetapi acara di Kuala Lumpur ini bukanlah konferensi kelam tentang suka duka masyarakat sipil. Beberapa presentasi menggambarkan perkembangan social media di negaranya dengan meriah. Mbak Sopheap Chak dari Kamboja dengan bangga menyebut dirinya “Clogger” alias “Cambodian Blogger”—langsung mengundang tawa dan tepuk tangan hadirin. Dalam bahasa inggris, “Clogger” juga berarti penghambat.

Demikian juga dengan Vietnam dan dua wakilnya, Hy Huynh and Anh Minh Do. Dua bujangan ini—dengan gaya celelekan—menceritakan bahwa blogger Vietnam menulis berputar-putar, dengan kiasan dan sindiran, supaya tidak diciduk yang berwenang. Vietnam mengatur blog dengan standar yang lentur. Blog-blog yang mengancam keamanan nasional atau memuat informasi yang tidak akurat akan diblokir.

Mengikuti jejak China dengan Baidu-nya, kini Vietnam sedang membuat Facebook sendiri.

Sayangnya blogger Laos dan Myanmar tidak hadir. Menurut panitia, tidak ada tanggapan dari kedua negara tersebut.

Indonesia dan Filipina bisa dibilang lebih beruntung daripada negara-negara ASEAN yang lainnya (paper dan presentasi Indonesia dapat didownload di sini). Blogger di kedua negara tersebut lebih bebas berbicara. Walaupun pencemaran nama baik diatur oleh kitab hukum pidana dan diperkuat oleh UU ITE, dalam prakteknya pasal-pasal ini jarang dipakai pemerintah untuk menjerat blogger. Kemewahan ini bukannya tanpa ancaman, saat ini DPR sedang menyusun RUU Tindak Pidana TI. Tonyo Cruz juga bercerita kalau parlemen Filipina sedang menyiapkan RUU Kejahatan Online dan RUU Sensor Internet.

Di Malaysia, walaupun menganut sistem hukum Anglo-Saxon [Britania Raya] (Indonesia menganut hukum Continental [Eropa]), sejumlah blogger seperti Rocky Bru, Zakhir Mohamad, Firdaus Abdullah dan Irwan Abdul sempat berurusan dengan aparat gara-gara tulisannya di internet. Irwan Abdul dituntut setelah menulis berita parodi yang mengkritik perusahaan listrik Malaysia. Tuduhan tersebut akhirnya dicabut setelah Irwan meminta maaf dan mencabut tulisan tentang “PLN Malaysia menuntut Earth Hour”.

“Di Malaysia memang ada kebebasan berekspresi, tapi tidak ada kebebasan SETELAH berekspresi,” kelakar Irwan.

Anirudh Bhati, lawyer dari dari India, berpendapat bahwa dalam praktiknya tuduhan pencemaran nama baik sering dipakai pemerintah untuk menekan rakyatnya. Ketika seorang blogger dituntut atas tuduhan pencemaran nama baik, maka otomatis dia tertimpa beban untuk membuktikan tidak bersalah; sementara penuntut tidak terbebani apa-apa.

Kadang-kadang represi pemerintah memang tidak dalam bentuk hukum pidana. Mendekati pemilu awal Mei besok, pemerintah Singapura secara sepihak mengukuhkan situs politik The Online Citizen sebagai perkumpulan politik. Status baru ini membawa banyak konsekuensi. Gerak-gerik The Online Citizen diatur secara ketat, harus mempublikasikan nama ketua dan bendahara, tidak boleh memperoleh dana dari luar negeri, tidak boleh melibatkan orang asing, dan tidak boleh membahas politik pada hari tenang sebelum pemilu.

Walaupun begitu, media konvensional seperti televisi dan radio Singapura (yang sahamnya dimiliki pemerintah) masih diperkenankan untuk membahas politik dan pemilu.

Konferensi blogger regional di Kuala Lumpur ini memang pengalaman yang membuka mata, dan mengingatkan kita bahwa masalah yang dihadapi negara sekawasan adalah masalah kita juga. Insiatif Bloghouse Malaysia untuk memulai dialog ini harus diacungi jempol.

Bloghouse Malaysia adalah asosiasi blogger Malaysia, terutama untuk blogger dengan topik sosial dan politik. Asosiasi yang baru saja berdiri ini memiliki pelindung mantan perdana menteri Tun Dr. Mahatir Mohammad. Dengan suhu politik yang pasti akan semakin memanas mendekati pemilu Malaysia tahun depan, semoga asosiasi ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

English Version: Freedom of Speech in ASEAN

Observing the ASEAN delegates share the latest development of blogging and social media scene in their nation will reminds you that the road to freedom of expression in the region is a long way ahead. In Brunei, while having a large and vibrant online community, doesn’t have any political blog. According to Reeda Malik, blogger from Brunei, criticizing the government is against the law.

In Thailand, when you criticize the government, you indirectly criticize the monarch. And this has causes many trouble to bloggers, said Chandler Vandergrift, a canadian reporter who has been living in Thailand for 7 years. Most bloggers there are anonymous, and they are stuck between elitists, military, and über-loyalists.

But it was not a gloomy conference where everybody whines about civil repression. On the contrary, it was a rather lively unveiling of the most recent socmed development among Southeast Asian countries. When Sopheap Chak from Cambodia speaks right there in the podium and proudly refer her and Cambodian bloggers as CLOGGERS, the audience drew into cheerful applause.

Young bloggers Hy Huynh and Anh Minh Do from Vietnam also share an optimistic view of the otherwise controlling nation. Casually, Minh explains the people ini Vietnam blog in circle to avoid getting into trouble with the officials. No surprise, blogs that threatens national security or providing innacurate information has been blocked by the Vietnamese government.

And following China with Baidu, Vietnam is on its way to launch it’s own Facebook.

I kinda wish to know the insights from Laotian and Myanmar bloggers aswell. They were invited by the committee, but have not responded.

I should say that Indonesian and Filipino bloggers are more fortunate compared to other nations in the region. While Indonesia do have a half century old criminal code that penalizes libel and slander (add the Electronic Information and Transaction Act to the mix), in reality they are rarely enforced by the government.

This luxury may come to an end soon: the parliament is now drafting the IT Criminal Bill.

Tonyo Cruz from the Philippines is also concerned by the Online Crime Bill and Internet Censorship Bill that is in the works at the parliament.

In Malaysia, even with it’s common law system, bloggers like Rocky Bru, Zakhir Mohamad, Firdaus Abdullah, and Irwan Abdul has been touched by the law. Irwan Abdul was sued by national power company after publishing a satirical article on his blog. The charges was eventually dropped after Irwan apologizes and deleted his post titled “TNB to sue WWF over earth hour”.

“In Malaysia, you have freedom of expression. But you don’t have freedom AFTER expression,” joked Irwan.

Anirudh Bhati from India also share a similar concern that defamation suit is often used by the government to oppress its people. When a civilian is sued for defamation, the burden goes to the defendant to prove that he/she is not guilty, rather than to the plaintiff to prove that the accusation is libelious in the first place.

Sometimes, oppression came not in the form of legal suit. Just before the Singapore election in May 2011, the Singapore government gazetted a critical political website The Online Citizen as political association. This brings a major consequences and restrictions. TOC is now required to publish its president and treasurer name, not allowed to accept funds from outside Singapore, not allowed to employ Non-Singaporean, and not allowed to discuss politics a day before election.

Strangely enough, traditional media such as television, radio, and newspaper (which is owned by the government) is still allowed to discuss political news.

I must say that Malaysian-ASEAN Regional Blogger Conference is an eye opening experience that reminds you that the hurdles faced by people across the region is also our concern. Thumbs up for the initiative led by Bloghouse Malaysia to kickstart the dialog.

Bloghouse Malayia is a newly formed Malaysian blogger association (mostly for social-political bloggers) with former PM Tun Dr. Mahatir Mohammad as the patron. With political issues obviously heating up soon with Malaysian election next year, I wish the association will accompish its job well.

Baca Juga:

• Going to the 1st Malaysian-ASEAN Regional Bloggers Conference, Unspun
• On the First ASEAN Bloggers Conference, Salsabeela
• ASEAN Regional Bloggers Conference 2011, Delwin Keasberry (Brunei)
• “Malaysian bloggers are mainly political or SoPo, the local abbreviation for Social-Political, and – like most of the country – faction riven and partisan,”—via Unspun
• Blogging Mindfully and Responsibly, Reeda Malik (Brunei)
• RA, AB & BT in KL, Rano Adidas (Brunei)
• ASEAN bloggers reach a ‘Kuala Lumpur Consensus’, Tonyo Cruz (Filipina)
• 1st Malaysian Blogging Conference, Sorn Ramana (Kamboja)
• “Vietnam Oi” 2.0 Coming Soon, Anh Minh Do