hermansaksono

PDI (dulu tanpa imbuhan Perjuangan) bukanlah partai yang diperhitungkan. Dalam pemilu Orde Baru, partai ini hanyalah underdog yang selalu menempat posisi bontot setelah Golkar dan PPP.

Nasib PDI berubah 13 tahun lalu. Sore 27 Juli 1996, Kantor DPP PDI yang dihuni oleh kubu PDI pro Megawati diserang oleh kubu PDI Suryadi yang dibeking pemerintah. Serangan ini, kabarnya adalah langkah terakhir pemerintah yang kewalahan menggulingkan Megawati dari posisi ketua umum PDI. Menurut catatan Komas HAM 5 orang tewas, 149 orang luka-luka.

Serangan ini tiba-tiba mengangkat Megawati menjadi bintang perpolitikan nasional. Ibarat tokoh telenovela Maria Mercedes yang selalu dizholimi, Megawati yang juga dizholimi menarik simpati wong cilik, rakyat kecil. Semua langkahnya selalu mendapat dukungan kalangan bawah, walaupun Mega sendiri tidak pernah membela atau melakukan apapun bagi mereka.

Pasca reformasi, kubu Megawati mendirikan PDI Perjuangan. Partai ini keluar menjadi jawara Pemilu ‘99 dengan mengantongi 33% suara. Prestasi yang luar biasa mengingat andil Megawati dalam reformasi bisa dibilang tidak dominan.

Sayangnya partai banteng ini tidak terampil berpolitik. Walaupun memegang suara mayoritas di DPR, PDIP gagal membangun koalisi. Akibatnya posisi Ketua MPR, Ketua DPR, dan Presiden diserobot tokoh partai lain. Megawati harus puas dengan posisi Wakil Presiden.

Kekecewaan ini terobati dengan turunnya Gusdur dari kursi kepresidenan pada tahun 2001 dan menempatkan Mega sebagai orang nomor satu Republik Indonesia. Akan tetapi, pemerintahan Mega juga tidak luput dari kontroversi. Salah satu yang sering menjadi sorotan adalah penjualan saham BUMN ke investor asing. Langkah ini bukan sebuah dosa, tetapi tetap sebuah kebijakan yang buruk dalam jangka panjang.

Ketidakmampuan memelihara aset juga terlihat dalam sikap PDIP kepada pendukungnya yang paling loyal. Partai ini tidak pernah menunjukkan kepedulian pada peringatan 27 Juli. Dalam pemilihan Gubernur DKI, PDIP justru mendukung Sutiyoso. Padahal mantan Panglima Kodam Jaya ini adalah pemimpin serangan 27 Juli ke kantor PDI Pro Mega.

Awalnya Golkar adalah partai gabungan dari 63 ormas-ormas kecil untuk mengimbangi PKI. Tahun 1967, presiden baru bernama Soeharto yang (waktu itu) belum punya backing parpol hendak merapat ke PNI. Oleh karena khawatir citra Soekarno yang melekat di PNI, akhirnya ia berjodoh dengan Golkar.

Pada Pemilu 1971 banyak pihak skeptis partai beringin ini dapat meraih suara yang memadai. Tapi rupanya perpecahan partai-partai “senior” seperti NU dan PNI, membuat suara lari ke Golkar. Ia memenangkan 62% suara dalam pemilu.

Dalam perkembangannya, melalui partai beringin ini, semua tindakan rezim Soeharto dilegitimasi dengan mulus di DPR. Bersama ABRI, Soeharto membangun kekuatan mutlak di Indonesia. Ia menjadi partai favorit, karena dekat dengan kekuasaan; tapi juga menakutkan, karena merupakan tangan dari penguasa.

Jatuhnya Soeharto karena mencapai titik kebobrokan tertingginya membuat kader-kader Golkar lari tunggang langgang, takut diidentikan dengan bapak almarhum yang katanya koruptor itu.

Adalah Akbar Tanjung yang berhasil merevitalisasi Golkar menjadi parpol yang katanya “baru”. Namanya Partai Golkar.

Dalam pemilu 99, Golkar hanya meraih 20% suara, merosot drastis dari pemilu-pemilu sebelumnya, tapi cukup banyak untuk mengokohkan diri sebagai runner-up. Pada pemilu 2004, perolehan Golkar naik menjadi 23%, cukup untuk menjadi juara mayoritas, walaupun bukan mayoritas mutlak.

2009 adalah pemilu yang menjanjikan bagi Partai Golkar. Sebagian orang belum bisa melupakan dosa-dosanya, tapi mayoritas sudah lupa. Dengan pundi-pundi rupiah yang berkecukupan serta kader seorang wapres pada sebuah pemerintahan yang bisa dibilang lumayan, Golkar sudah berhasil mengangkat citranya. Kini kader-kadernya beramai-ramai mengibarkan bendera Golkar.

Pada akhirnya Golkar hanyalah monumen yang didekati kadernya kalau cantik, dan dijauhi ketika busuk.

Dan saya menyebutnya oportunis.

Dilahirkan tanpa tokoh yang memadai, Partai Keadilan Sejahtera bisa naik pamor menjadi salah satu partai yang diperhitungkan. Ini tentu saja berkat dukungan kader dan manajemen yang handal. Pantas saja jika kemudian PKS dilabeli sebagai partai Islam modern, karena manajemennya memang rapih dan profesional.

Dari awal kelahirannya PKS selalu memposisikan diri sebagai partai yang bersih dan peduli. Dengan lantang PKS menolak korupsi dan mengadakan aksi sosial. Entah sekadar berdemo turun ke jalan atau sampai menurunkan orang ke daerah bencana. (Sebetulnya aneh juga ada partai yang berdemo, karena tugas partai adalah mendengarkan pendemo lalu menyalurkan aspirasi mereka di DPR. Buat apa ada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR?)

Sayangnya gaung PKS hanya terdengar di luar DPR. Di Senayan, kiprahnya terasa melempem. Jarang terdengar kader PKS melakukan langkah/gebrakan yang berarti di DPR. Dalam proses kenaikan harga BBM, misalnya, partai ini justru mendukung. PKS lebih terdengar ketika menanggapi isu-isu populer seperti Ahmadiyah, Undang-Undang Pornografi, dan Israel.

Sikap PKS yang condong ke gaya keras timur tengah keras memang memantapkan semangat massanya tapi di lain sisi membuat takut orang biasa. Kader partai selalu membantah kalau PKS akan menerapkan syariah Islam secara kaku di Indonesia. Tetapi di lain sisi, aksi-aksi PKS selalu terlihat sebaliknya.

Mungkin itulah kenapa akhir-akhir ini PKS seperti hendak merombak citra. Dari partai yang  sangat kanan, menjadi partai kanan-tengah. Iklan PKS yang menyabut Alm. Soeharto sebagai guru bangsa, misalnya, disinyalir untuk menetralkan wajah PKS. Langkah ini terasa tidak konsisten, mengingat status Pak Harto sebagai koruptor hingga saat ini masih mengambang.

Ketidak-konsistenan ini kemudian dilengkapi dengan pernyataan dari Abdul Hadi Jamal kalau kader PKS Rama Pratama juga ikut menerima suap (bagi yang tinggal di tempurung dalam sebulan ini, Abdul Hadi Jamal adalah anggota DPR yang ditangkap KPK atas tuduhan suap). Inilah tantangan besar PKS, dapatkah partai ini memegang teguh sikap yang telah dia tanam dalam-dalam?

Bisa dibilang Gerindra adalah partai baru yang gaungnya paling moncer di Pemilu 09. Dengan iklan-iklan yang merakyat dan spesifik, Gerindra berhasil meraih hati masyarakat. Biayanya tentu tidak murah: partai nomer urut 5 ini menggelontorkan dana sebesar 15 Milyar untuk mengibarkan diri di kancah pemilihan umum.

Gerindra memang dalam posisi enak, sebagai partai baru ia masih belum punya track recod apapun, sehingga bisa lincah berjanji macam-macam. “Kemewahan” seperti ini tentu tidak dimiliki oleh partai-partai muda seperti PKS dan PD.

Bukan rahasia lagi kalau partai ini akan menjadi kendaraan politik bagi eks Pangkostrad Prabowo Subianto untuk maju di pemilihan presiden 2009. Tentu saja langkah itu membuka kembali berbagai kasus kontroversial yang melekat di Prabowo seperti tuduhan penculikan aktivis ‘98, kerusuhan ’98, dan dugaan rencana kudeta atas pemerintahan Habibie. Buku Sintong Panjaitan, “Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando”, yang dirilis beberapa minggu lalu memperkuat dan melengkapi beberapa catatan masa lalu Prabowo.

Kubu Gerindra menuding Sintong hendak melakukan kampanye negatif.

Menariknya, daftar caleg Gerindra justru mengusung beberapa tokoh reformasi—seperti Desmond J. Mahesa dan Pius Lustrilanang—yang dulu sempat diculik oleh tim Prabowo. Apakah Prabowo sudah berubah? Ataukah Desmond dan Pius yang berubah? Dan yang paling penting, bisakah orang berubah?