Visi Jokowi vs. Prabowo Dalam Hal Korupsi

Bagaimana Jokowi dan Prabowo menyikapi korupsi. Dalam perbandingan visi misi, terlihat capres mana yang lebih menekankan independensi KPK.

Visi misi anti-korupsi jokowi prabowo

Saya bermaksud mengurai visi dan misi kedua capres—Jokowi dan Prabowo—di bidang politik dalam negeri viagra pour qui. Tujuannya supaya kita bisa memiliki perbandingan yang jelas antara dua calon yang akan menjadi presiden Indonesia dalam lima tahun ke dapan. Dengan melakukan perbandingan yang tepat, saya berharap pemilih mendapat informasi yang lebih jelas siapa yang musti dipilih.

Cara yang saya lakukan sederhana. Pertama, dengan memakai dokumen visi misi yang tersedia di situs web KPU, saya menandai kalimat-kalimat yang terkait dengan politik dalam negeri. Ini mencakup isu korupsi, demokrasi, toleransi, dll. Kedua, kalimat-kalimat yang telah ditandai saya bandingkan antara Jokowi dan Prabowo, sesuai dengan tema masing-masing kalimat. Saya berusaha mengurai makna kalimat-kalimat kedua capres, dan menulis implikasinya bagi Indonesia. Mengikuti urutan KPU, saya akan menyebutkan Jokowi terlebih dahulu dan diikuti dengan Prabowo. Di bagian akhir saya menulis dampak-dampak jika presiden terpilih menjalankan visi dan misinya.

Sekilas, jumlah halaman dalam dokumen visi dan misi Jokowi (42 halaman) hampir lima kali lebih panjang daripada Prabowo (9 halaman). Jokowi lebih detail daripada Prabowo dalam menjabarkan pelaksanaan visi-visinya. Ini bisa berarti (1) Prabowo belum memperinci visinya atau (2) ini merupakan pilihan penyajian visi misi dari Prabowo.

Dalam artikel bagian pertama ini saya akan fokus pada korupsi, mengingat dalam survei Charta Politika, korupsi masuk dalam lima isu yang paling mendapat perhatian oleh pemilih. Berikut ini adalah visi dan misi kedua capres dalam hal korupsi.

Pencegahan Korupsi

Jokowi dan Prabowo sama-sama bermaksud untuk mencegah dan memberantas korupsi. Jokowi menulis, “kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten dan terpercaya.” Prabowo juga menulis hal yang kurang lebih sama, “[Kami akan] mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme”

Dalam hal pencegahan, keduanya akan menerapkan sistem pemerintah dan birokrasi yang terbuka. Di sini Jokowi merinci pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan Sistem Integritas Nasional (SIN).

“Kami berkomitmen untuk mewujudukan Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi melalui teknologi informasi yang transparan. […] Kami berkomitmen untuk melakukan aksi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN)”

Jokowi juga menjanjikan akan membuat proses pengambilan kebijakan lebih transparan dan akan melibatkan masyarakat dan media dalam penegakan hukum.

“[Kami akan] mendorong terciptakannya mekanisme transparansi dalam pembuatan kebijakan. […] Kami akan membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.”

Namun, Jokowi hanya sebatas mengakui pentingnya membuat tata kelola pemerintahan yang transparan.

Prabowo tidak menjelaskan lebih rinci langkah-langkah pencegahan korupsi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dokumen visi dan misi Prabowo memang tidak mendetail. Akan tetapi Prabowo menyingung pentingnya manajemen yang “akuntabel”, di mana tindakan seorang pejabat terkait dengan kewenangan pejabat di atasnya.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Prioritasnya

Kedua capres sama-sama mengakui peran penting KPK. Jokowi dan Prabowo berkomitmen menjaga keharmonisan KPK dengan Polri dan Kejaksaan, mungkin untuk mencegah konflik semacam cicak-buaya. Keduanya berbeda ketika berbicara soal pemberdayaan KPK. Dalam dokumen visi-misinya, Jokowi akan mendukung KPK dengan menjaga independensinya.

“KPK harus dijaga sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik.”

Prabowo akan memperkuat peranan KPK melalui penambahan SDM dan fasilitas.

“[Kami akan] memperkuat peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan”

Di sini, kedua capres sama rincinya namun beda arah. Jokowi memilih untuk menekankan bahwa KPK harus independen, namun tidak memperlihatkan komitmen untuk melengkapi KPK dengan tenaga dan fasilitas. Prabowo tidak menunjukkan sinyal untuk menjaga independensi KPK, namun berniat untuk memperkuat SDM dan fasilitas KPK.

Dalam hal prioritas, Jokowi menyebutkan sektor politik, pajak, dan industri sumber daya alam sebagai prioritas pemberantasan korupsi.

“Kami akan memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor hukum, politik, pajak, bea-cukai, dan industri sumber daya alam.”

Prabowo tidak spesifik menjelaskan sektor yang akan disasar untuk pemberantasan korupsi. Namun, dalam visi-misinya, Prabowo menekankan reformasi pendapatan SDA dan pajak.

“[Kami akan] melaksanakan reformasi pengelolaan SDA dan lndustri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari SDA.”

 

Implikasinya

Program anti korupsi keduanya dinilai tidak memuaskan oleh koordinator ICW, Ade Irawan. Ade juga menyebutkan korupsi di sektor perpajakan dan tambang harus mendapat perhatian serius. Prioritas ini dijabarkan dalam visi-misi Jokowi, namun tidak disinggung secara eksplisit oleh Prabowo.

Ade juga menekankan pentingnya proses seleksi penyidik KPK, karena independensi lembaga tersebut tergantung oleh perekrutan penyidik. Dalam hal ini, Jokowi memang menekankan independensi KPK, namun tidak menggarisbawahi mekanisme perekrutan penyidik yang menjaga independensinya. Prabowo menjanjikan akan menambah tenaga penyidik KPK, namun tidak memberikan komitmen untuk menjaga independensi KPK maupun proses rekrutment yang menjaga independensi.

Dalam hal ini, saya mendukung pernyataan ICW bahwa visi-misi anti-korupsi kedua kandidat masih belum lengkap. Jokowi menunjukkan komitmennya untuk menjaga independensi KPK dan prioritas pemberantasan korupsi, namun tidak rinci dalam langkah-langkah menjaga independensi KPK. Prabowo hanya menyiratkan prioritas pemberantasan koorupsi melalui program reformasi pengelolaan SDM dan perpajakan. Prabowo juga tidak mengindikasikan akan menjaga independensi KPK , walaupun akan memperkuat KPK dengan penambahan SDM dan fasilitas.

Bagaimana menurut saya

Politikus PAN and akademisi mempertanyakan independensi KPK ketika berhadapan dengan tokoh partai. Independensi memang penting, tanpa komisi yang independen maka pemberantasan korupsi akan menjauh dari kekuasaan di mana korupsi justru sering terjadi. Namun KPK juga bisa menjadi lemah dengan pemangkasan anggaran. Tahun 2013, anggaran KPK dipotong 6% dalam rangka penghematan dan pengendalian belanja negara untuk mencegah defisit APBN.

Walaupun independensi dan pendanaan KPK sama-sama penting, namun saya rasa independensi adalah poin yang jauh lebih penting. Saya pikir, KPK yang pendanaannya melimpah namun tanpa independensi akan menjadi KPK yang tanpa gigi. Oleh karena itu saya melihat program Jokowi lebih sedikit kekosongannya.

Government Shutdown

Dampak government shutdown, pelayanan pemerintah Amerika berhenti & 800.000 PNS dipulangkan. Penyebabnya: DPR & DPD tidak sepakat APBN 2013-2014 yang dimulai hari ini. Jika ada satu tahun untuk susun APBN, kenapa tidak ada kesepakatan di detik akhir?

Ted Cruz membacakan dongeng sebelum government shutdown

Mulai 1 Oktober pemerintahan AS tidak beroperasi penuh, atau istilahnya government shutdown. Dampaknya, pelayanan pemerintah yang tidak esensial akan dihentikan dan 800.000 PNS federal akan dipulangkan tanpa gaji. Shutdown terjadi setelah DPR dan Senat (DPD) AS tidak bisa menyepakati APBN periode 2013-2014. Padahal pariode tersebut dimulai hari ini (1 Okt). Jika DPR dan Senat punya waktu satu tahun untuk menyusun APBN, kenapa hingga detik-detik terakhir tidak ada kesepakatan?

Masalah sebetulnya ada di pro-kontra undang-undang jaminan kesehatan Obama, atau biasa disebut Obamacare. DPR yang dikuasai oposisi ingin menjegal penerapan Obamacare. Minggu sebelumnya, DPR AS mencabut pendanaan Obamacare dari RAPBN 2013-2014. Namun ketika masuk ke Senat untuk divoting, RAPBN tersebut ditolak mentah-mentah. Ini tentu tidak mengejutkan. Berbeda dengan DPR yg dikuasai Partai Republikan yang oposisi, maka Senat dikuasai oleh Partai Demokratik yang merupakan benteng pertahanan kebijakan Obama.

Beberapa hari kemudian Senat menyusun RAPBN baru yang mempertahankan Obamacare dan mengirimnya ke DPR. Proses legislasi di Senat juga berlangsung alot. Untuk menunda proses voting, senator Republikan Ted Cruz pidato 18 jam non-stop. Bahkan pada pukul 9 malam, senator Texas itu mempidatokan dongeng anak-anak Dr. Seuss untuk putrinya.

Ketika RAPBN versi Senat masuk DPR, para wakil rakyat dari Partai Republikan memodifikasi RAPBN dengan menunda pelaksanaan Obamacare untuk satu tahun. Kemudian RAPBN tersebut masuk lagi di Senat pada hari Senin, 30 September. Dan para senator Demokrat kembali mempertahankan Obamacare. Sorenya DPR menyetujui RAPBN yang kembali menjegal Obamacare. Dan pukul 9 malam, Senat mempertahankan Obamacare untuk ketiga kalinya.

Oleh karena tidak ada kesepakatan hingga pukul 12, maka terjadilah government shutdown.

Dampaknya: Departmen Kehakiman akan menunda sidang sejumlah kasus dan Departemen Perumahan tidak bisa mendanai voucher perumahan masyarakat miskin. NASA, pelayanan paspor, taman nasional, dan museum Smithsonian akan tutup. Militer akan tetap beroperasi karena dianggap esensial. Polisi, transportasi publik, sekolah dan universitas negeri tetap beroperasi karena pendanaannya dari negara bagian. Namun penelitian di universitas mungkin akan tersendat karena dana hibahnya dikelola NIH dan NSF yang juga terkena shutdown.

Ada banyak alasan mengapa Republikan berhasrat menjegal Obamacare. Konsep jaminan kesehatan universal adalah hal yang masih asing di Amerika Serikat. Memelihara kesejahteraan bersama bukanlah ruh utama UUD negeri Paman Sam. Kedua, Partai Republikan, terutama faksi tea party, secara ideologis memang menentang konsep negara yang terlalu terlibat menjamin kesejahteraan umum. Mereka khawatir Obamacare akan membebani APBN AS yang kini hutangnya mencapai 75% PDB. Ketiga, seperti yang dikatakan Paul Krugman, faksi tea-party khawatir bahwa jika Obamacare berjalan, rakyat akan menyukainya, sehingga lebih susah untuk dibatalkan.

Bagi saya ini konyol, karena Republikan DPR menyandera APBN untuk kepentingan politisnya. Obamacare adalah undang-undang yang disahkan melalui DPR dan Senat; serta telah diuji keabsahannya oleh Mahkamah Agung. Mempertaruhkan operasional negara demi menjegal Obamacare adalah tindakan yang gegabah.

Narsisisme Melalui Social Media

Apakah memposting segala sesuatu ke social media itu perilaku narsisisme?

Social media in real life

Apakah memposting segala sesuatu ke social media itu perilaku narsisisme? Weits nanti dulu viagra espagne prix. Ingat, ada banyak sekali interaksi di socmed yang tidak kita temukan di dunia nyata. Sesuatu yang narsistik di dunia nyata, belum tentu narsistik di social media. Eric Gilbert dalam papernya menunjukkan contoh seperti ini:

Triad and Room

Gambar sebelah kiri adalah hubungan tiga orang di Twitter, dan gambar sebelah kanan adalah ekivalensinya di dunia nyata. Di dunia nyata, A C dipisahkan kaca, B C dipisahkan cermin satu arah, dan A B dipisahkan tembok. Interaksi seperti itu tidak lazim ada di dunia nyata, tetapi wajar di Twitter.

Menariknya, interaksi di atas baru satu dari 16 jenis interaksi tiga orang (triade) yang dipetakan oleh Ove Frank. Gilbert menemukan beberapa triade lain yang “bermasalah”. Dari keenamnya, Twitter baru memperbaiki triade nomer empat. Dulu kalau Ani dan Cici follow Budi, Ani bisa melihat mention Budi ke Cici, namun tidak melihat balasan Cici ke Budi. Akibatnya ada bagian percakapan yang hilang. Twitter memperbaikinya dengan tidak menampikan twit Budi yang memention Cici.

Triads

Penelitian Gilbert ini baru menyentuh design problem pada triade. Belum ada penelitian yang menyentuh design problem pada interaksi empat, lima, enam, atau tak terhingga orang. Oleh karena itu masih banyak interaksi-interaksi yang belum dikenali.

Jadi, sebetulnya memang wajar jika orang kemudian tidak nyaman masuk ke social media. Selain karena harus melalui medium dan teknologi yang baru, banyak interaksi di dalamnya yang belum pernah kita lihat di dunia nyata. Yang harus ditahan adalah terburu-buru menyimpulkan karakter social media, karena ini adalah dunia baru yang kita semua juga masih meraba-raba.

Peliknya, situs social networking semacam Twitter dan Facebook adalah sistem tertutup. Kita tidak bisa secara kolektif ikut menentukan bentuk interaksi di situs social networking. Semua ada di tangan Twitter dan Facebook. Apakah ini berarti masa depan interaksi manusia ditentukan hanya oleh segelintir perusahaan teknologi?

Jam Matahari Saya Rusak

Tinggal di kawasan khatulistiwa seperti Indonesia membuat saya terbiasa mengandalkan matahari untuk menandai waktu. Akan tetapi, di Boston matahari punya aturannya sendiri.

Jam Matahari Sun Clock

Tinggal di kawasan khatulistiwa seperti Indonesia membuat saya terbiasa mengandalkan matahari untuk menandai waktu. Jika sinar matahari jatuh miring, artinya jam 10 pagi. Matahari tepat di atas kepala artinya jam 12. Matahari mulai terbenam, artinya sudah jam 6: saatnya rehat sejenak, merenggangkan otot, dan masuk ke malam.

Dengan kata lain, matahari adalah jam yang handal.

Akan tetapi, di Boston matahari punya aturannya sendiri. Pada saat musim panas, matahari terbenam pukul 8 malam. Di musim dingin, matahari tenggelam jam 4 sore dan langit gelap saat itu juga. Tiba-tiba, matahari tidak lagi handal untuk menandai waktu.

Saya terbiasa mentargetkan segala sesuatu berdasar matahari. Siang pukul 12, pekerjaan setidaknya sudah setengah jalan menuju selesai. Pada maghrib pukul 6 sore, pekerjaan sudah harus tuntas. Di sini, karena matahari sudah terbenam jam 4, saya sering merasa panik karena tugas kuliah belum selesai padahal hari sudah malam. Padahal, yah, baru jam 4 sore.

Demikian juga saat musim panas. Saya sering mendapati diri bersantai-santai padahal waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dengan kata lain, jam biologis saya sekarang sedang ngaco.

Satu-satunya jalan supaya tidak ngaco, tentu saja memanfaatkan jam tangan untuk melihat waktu.