Saya bermaksud mengurai visi dan misi kedua capres—Jokowi dan Prabowo—di bidang politik dalam negeri viagra pour qui. Tujuannya supaya kita bisa memiliki perbandingan yang jelas antara dua calon yang akan menjadi presiden Indonesia dalam lima tahun ke dapan. Dengan melakukan perbandingan yang tepat, saya berharap pemilih mendapat informasi yang lebih jelas siapa yang musti dipilih.
Cara yang saya lakukan sederhana. Pertama, dengan memakai dokumen visi misi yang tersedia di situs web KPU, saya menandai kalimat-kalimat yang terkait dengan politik dalam negeri. Ini mencakup isu korupsi, demokrasi, toleransi, dll. Kedua, kalimat-kalimat yang telah ditandai saya bandingkan antara Jokowi dan Prabowo, sesuai dengan tema masing-masing kalimat. Saya berusaha mengurai makna kalimat-kalimat kedua capres, dan menulis implikasinya bagi Indonesia. Mengikuti urutan KPU, saya akan menyebutkan Jokowi terlebih dahulu dan diikuti dengan Prabowo. Di bagian akhir saya menulis dampak-dampak jika presiden terpilih menjalankan visi dan misinya.
Sekilas, jumlah halaman dalam dokumen visi dan misi Jokowi (42 halaman) hampir lima kali lebih panjang daripada Prabowo (9 halaman). Jokowi lebih detail daripada Prabowo dalam menjabarkan pelaksanaan visi-visinya. Ini bisa berarti (1) Prabowo belum memperinci visinya atau (2) ini merupakan pilihan penyajian visi misi dari Prabowo.
Dalam artikel bagian pertama ini saya akan fokus pada korupsi, mengingat dalam survei Charta Politika, korupsi masuk dalam lima isu yang paling mendapat perhatian oleh pemilih. Berikut ini adalah visi dan misi kedua capres dalam hal korupsi.
Pencegahan Korupsi
Jokowi dan Prabowo sama-sama bermaksud untuk mencegah dan memberantas korupsi. Jokowi menulis, “kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten dan terpercaya.” Prabowo juga menulis hal yang kurang lebih sama, “[Kami akan] mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme”
Dalam hal pencegahan, keduanya akan menerapkan sistem pemerintah dan birokrasi yang terbuka. Di sini Jokowi merinci pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan Sistem Integritas Nasional (SIN).
“Kami berkomitmen untuk mewujudukan Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi melalui teknologi informasi yang transparan. […] Kami berkomitmen untuk melakukan aksi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN)”
Jokowi juga menjanjikan akan membuat proses pengambilan kebijakan lebih transparan dan akan melibatkan masyarakat dan media dalam penegakan hukum.
“[Kami akan] mendorong terciptakannya mekanisme transparansi dalam pembuatan kebijakan. […] Kami akan membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.”
Namun, Jokowi hanya sebatas mengakui pentingnya membuat tata kelola pemerintahan yang transparan.
Prabowo tidak menjelaskan lebih rinci langkah-langkah pencegahan korupsi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dokumen visi dan misi Prabowo memang tidak mendetail. Akan tetapi Prabowo menyingung pentingnya manajemen yang “akuntabel”, di mana tindakan seorang pejabat terkait dengan kewenangan pejabat di atasnya.
Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Prioritasnya
Kedua capres sama-sama mengakui peran penting KPK. Jokowi dan Prabowo berkomitmen menjaga keharmonisan KPK dengan Polri dan Kejaksaan, mungkin untuk mencegah konflik semacam cicak-buaya. Keduanya berbeda ketika berbicara soal pemberdayaan KPK. Dalam dokumen visi-misinya, Jokowi akan mendukung KPK dengan menjaga independensinya.
“KPK harus dijaga sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik.”
Prabowo akan memperkuat peranan KPK melalui penambahan SDM dan fasilitas.
“[Kami akan] memperkuat peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan”
Di sini, kedua capres sama rincinya namun beda arah. Jokowi memilih untuk menekankan bahwa KPK harus independen, namun tidak memperlihatkan komitmen untuk melengkapi KPK dengan tenaga dan fasilitas. Prabowo tidak menunjukkan sinyal untuk menjaga independensi KPK, namun berniat untuk memperkuat SDM dan fasilitas KPK.
Dalam hal prioritas, Jokowi menyebutkan sektor politik, pajak, dan industri sumber daya alam sebagai prioritas pemberantasan korupsi.
“Kami akan memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor hukum, politik, pajak, bea-cukai, dan industri sumber daya alam.”
Prabowo tidak spesifik menjelaskan sektor yang akan disasar untuk pemberantasan korupsi. Namun, dalam visi-misinya, Prabowo menekankan reformasi pendapatan SDA dan pajak.
“[Kami akan] melaksanakan reformasi pengelolaan SDA dan lndustri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari SDA.”
Implikasinya
Program anti korupsi keduanya dinilai tidak memuaskan oleh koordinator ICW, Ade Irawan. Ade juga menyebutkan korupsi di sektor perpajakan dan tambang harus mendapat perhatian serius. Prioritas ini dijabarkan dalam visi-misi Jokowi, namun tidak disinggung secara eksplisit oleh Prabowo.
Ade juga menekankan pentingnya proses seleksi penyidik KPK, karena independensi lembaga tersebut tergantung oleh perekrutan penyidik. Dalam hal ini, Jokowi memang menekankan independensi KPK, namun tidak menggarisbawahi mekanisme perekrutan penyidik yang menjaga independensinya. Prabowo menjanjikan akan menambah tenaga penyidik KPK, namun tidak memberikan komitmen untuk menjaga independensi KPK maupun proses rekrutment yang menjaga independensi.
Dalam hal ini, saya mendukung pernyataan ICW bahwa visi-misi anti-korupsi kedua kandidat masih belum lengkap. Jokowi menunjukkan komitmennya untuk menjaga independensi KPK dan prioritas pemberantasan korupsi, namun tidak rinci dalam langkah-langkah menjaga independensi KPK. Prabowo hanya menyiratkan prioritas pemberantasan koorupsi melalui program reformasi pengelolaan SDM dan perpajakan. Prabowo juga tidak mengindikasikan akan menjaga independensi KPK , walaupun akan memperkuat KPK dengan penambahan SDM dan fasilitas.
Bagaimana menurut saya
Politikus PAN and akademisi mempertanyakan independensi KPK ketika berhadapan dengan tokoh partai. Independensi memang penting, tanpa komisi yang independen maka pemberantasan korupsi akan menjauh dari kekuasaan di mana korupsi justru sering terjadi. Namun KPK juga bisa menjadi lemah dengan pemangkasan anggaran. Tahun 2013, anggaran KPK dipotong 6% dalam rangka penghematan dan pengendalian belanja negara untuk mencegah defisit APBN.
Walaupun independensi dan pendanaan KPK sama-sama penting, namun saya rasa independensi adalah poin yang jauh lebih penting. Saya pikir, KPK yang pendanaannya melimpah namun tanpa independensi akan menjadi KPK yang tanpa gigi. Oleh karena itu saya melihat program Jokowi lebih sedikit kekosongannya.
Mungkin kamu melihat ‘kekosongan’ Jokowi justru karena ia terlalu detail merinci sehingga kita bisa berpikir, “Loh yang sisi ini gimana.. yang itu gimana?” sementara Prabowo karena memberikan garis besarnya jadi susah ditebak akan sedetail apa dan sejauh apa komitmennya untuk mengurai ‘garis besar’ nya itu.
Iya Prabowo susah ditebak. bisa jadi lebih buruk bukan. apalagi melengkapi KPK dengan fasilitas namun tidak menjaga independensi. hmmm.. jangan terlena!
Ingat, Prabowo berkoalisi dengan partai yang hendak menghapuskan KPK ( PKS) . Pasti dalam implementasinya kelak akan berpengaruh juga pada kebijakan pemerintahannya.
Jokowi sudah benar, dia melakukan peincian dan penekanan dllm bbrp point. Adapun detail “How” nya biasanya akan tertuanng dalam Program Kerja. Dokumen yg diserahkan adalah dok visi misi, bkn program kerja
saya setuju dgn Mbk indriani. Saya sbg pemilih yang masih awam, tentunya menginginkan spesifikasi dari setiap visi dan misi capres agar saya(sbg masyarakat) dpt mengetahui sekiranya ‘mau dibawa kemana’ negara ini. Namun detail ‘how’ nya menurut saya hanyalah masalah teknis. Yang penting saya tau bahwa inti dari visi-miss capres tsb.
bagus, bisa memperlihatkan ciri khas kedua capres.
dari sini bisa dilihat bahwa manajemen prabowo adalah “command and control” khas militer.
sementara jokowi pakai “trust and engagement” ala entrepreneur masa kini (baca: wirausaha knowledge based).
prabowo dengan memproduksi gagasan2 besar, jokowi dengan menumbuhkan gagasan2 kecil.
Bagus. Alangkah baiknya dibuat versi tabel shingga membacanya dan membandingkannya lebih mudah
Coba baca tempo kemarin dengan cover Prabowo n hatta naik kuda…disitu sy lebih memilih sosok jokowi…slamat membaca
Visi & Misi Prabowo Subianto & Muhammad Hatta Rajasa, http://selamatkanindonesia.com/Agenda-Prabowo-Hatta.pdf
memilih jokowi berarti memilih ahok untuk jadi pemimpin jakarta… anda mislim fikirkan matang”… ok
Sebetulnya sebagai muslim, tidak perlu takut dipimpin oleh non-muslim, selama perilakunya islami. Lagipula negara ini demokratis, jadi jika tindakan Ahok tidak melindungi umat muslim, kita bisa selalu mengkoreksi dia dan bahkan tidak memilih dia lagi di pilgub.
trimaksi info nya,bagus..bisa minta sumber dmana anda mendapatkan datanya ga? d KPU nya dmana? ada link ato?? biar lebh jelas dan Ilmiah..makasi ;)
Di paragraf kedua artikel ini ditulis dokumen visi misi diambil dari web KPU. Di situ juga ada linknya.
semua kandidatnya bagus-bagus, programnya juga bagus bagus, tapi tidak mungkin akan terpilih semua, seandainya nanti mereka bisa bersatu, untuk indonesia lebih baik lagi, kita akan jadi negara yang maju.
mudah-mudahan periode nanti, korupsi semakin hilang dari indonesia.
Masalahnya, keduanya juga tidak tegas dalam reformasi sistem peradilan pidana. Sulit rasanya kita bisa lihat akan hilangnya korupsi dalam sistem peradilan pidana kalau tidak ada reformsi yang sistemik dan mendasar terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia
Jika tolak ukurnya adalah independensi kpk saya rasa kurang tepat. Sebab, berdasarkan uu kpk memang harus independen dan tidak ada pihak dr luar yg bisa/boleh memengaruhi mereka. Pertanyaannya menjadi beda ketika kpk “bersedia” membuka diri untuk diintervensi. Jd menurut saya “sesumbar” para capres utk menjaga independensi kpk itu tdk masuk hitungan. Tetapi lebih penting adalah menfasilitasi kebutuhan kpk dalam memberantas/mencegah korupsi di indonesia.
Pada dasarnya, sebagian besar pemilih sudah memiliki pilihan meskipun ditebar berbagai isu di media dan perbincangan masyarakat, sudah tetap akan memilih sesuai dg pilihan hatinya, bila dianalisa dari integritas kata-katanya, pernyataan :” saya tidak mikir “. sebenarnya terukur seberapa besar komitmennya, bila pengabdian untuk kesejahteraan bangsa dimanapun tempatnya tuntaskan janji yang sudah diikrarkan. Komitmennya terlihat dari cuti kampanye, harusnya mengundurkan diri,
mas, sangat bagus analisisnya. Boleh saya copas dalam rubrik opini di jakpro.id? Klo boleh saya sangat terima kasih.
Pingback:jokowi korupsiCamfrog | Camfrog
jokower kewer kewer hehehe
saya tetap milih pak Jokowi
Sekilas, jumlah halaman dalam dokumen visi dan misi Jokowi (42 halaman) hampir lima kali lebih panjang daripada Prabowo (9 halaman). Jokowi lebih detail daripada Prabowo dalam menjabarkan pelaksanaan visi-visinya. Ini bisa berarti (1) Prabowo belum memperinci visinya atau (2) ini merupakan pilihan penyajian visi misi dari Prabowo.