Teori Konspirasi

Kecantikan angin puting beliung di UGM hari Jum’at lalu berbiaya mahal. Cabikannya pada kompleks UGM menelan kerugian hingga 12 Milyar Rupiah. Itu belum termasuk kerugian pengusaha-pengusaha kecil yang gerobak dan dagangannya ikut rusak terkoyak angin. Mereka harus kembali merogoh saku untuk memodali kerusakan-kerusakan itu. Civitas akademika juga harus mengalah, kegiatan akademik dan fasilitas pendukung harus tertunda untuk sementara.

Bencana kemarin lantas dikaitkan dengan UGM yang dibilang sudah tidak merakyat lagi, dikaitkan dengan SPP UGM yang terlalu mahal, dan dikaitkan dengan sengketa tanah dengan UGM. Takhayul atau bukan, mengkaitkan satu kejadian dengan kejadian lain itu memang bakat manusia. Tapi harus hati-hati: kesimpulan salah yang dikoarkan berulang-ulang bisa [dikira] benar.

Kalangan intelektualpun sebetulnya juga sering bertukar takhayul. Mereka menyebutnya teori konspirasi. Topiknya bukan alam, tapi kejadian-kejadian di sekeliling kita. Boleh soal FPI, Menteri, SBY, dll. Tapi itu tidak salah: menganalisis itu tidak salah dan tidak pernah salah. Yang bikin salah adalah jika sumber informasinya sumir dan abal-abal. Ini jenis informasi yang jika ditanya: “Kok nggak masuk media?”, akan dijawab dengan: “Media juga ikut berkonspirasi!”

Nah kalau gini kan berabe, bagaimana informasi itu bisa dipercaya, kalau sumber informasinya tidak ada? Akan teteapi, tetap saja teori-teori itu menjadi obrolan yang asyik untuk menemani seruputan kopi atau teh anget.

Lalu kenapa kita begitu menikmati teori konspirasi? Mengapa sebuah obrolan intelekpun harus dilengkapi dengan bumbu-bumbu teori konspirasi? Jawabannya adalah, teori konspirasi memberikan logika kenapa kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Teori ini melimpahkan kegagalan kita kepada orang lain, atau kekuatan lain. Teori konspirasi, dengan enteng, membebaskan kita dari tanggung jawab.

Lagi-lagi ini tidak salah. Tapi kalau kita salah mengidentifikasi penyebab sebuah permasalahan, dipastikan kita tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan itu.

 

Menurut staf pengajar Fakultas Geografi UGM, Dr. Sudibyakto, angin puting beliung tersebut disebabkan oleh perbedaan suhu udara akibat penggunaan lahan dan polusi udara.

Gaya Kompas Mengobarkan Permusuhan

Ada sebuah tulisan menarik di blog ini.

Setahu saya, semua media massa cenderung leaning. Kompas leaning. Republika leaning. Koran Tempo leaning. Detik leaning. Walaupun begitu, kritik di blog itu pasti akan bermanfaat bagi Kompas dan mereka harus menerimanya dengan lapang dada. Andai saja ada yang mau mengkritik media massa yang lain. Bagaimanapun juga, lebih mudah mengkritik Kompas, karena kita tidak akan dicap tak ber-Tuhan.

Satu hal, seandainya Kompas memang tidak berimbang, maka tidak berarti apa yang ditulis Kompas salah.

Undang-Undang Anti Pornografi Lagi

Awal September ini DPR akan melanjutkan pembahasan RUU Antipornografi. Dimotori oleh PKS, RUU ini mengusung nama baru (tanpa ditempeli ‘Pornoaksi’) serta mengeliminasi pasal-pasal tentang pornoaksi. Di lain sisi, RUU ini masih membatasi secara penuh peredaran media porno, termasuk untuk kesenian, tanpa usaha untuk memberi batasan spesifik mana yang porno dan mana yang tidak porno.

Ketidakpastian ini yang dikhawatirkan membuka masalah baru. Tarian tradisional kita misalnya, itu bisa porno dan bisa tidak porno. Sebuah foto di majalah busana bisa porno dan tidak porno. Tanpa batasan yang jelas, sebuah novel bisa porno hari ini, dan bisa tidak porno besoknya.

Saya yakin kalau kita sepakat tidak ingin ada orang menari telanjang di jalan. Kita juga sepakat kalau majalah porno tidak boleh dikonsumsi oleh mereka yang di bawah umur. Tapi saya tidak sepakat kalau pemerintah menjadi otoriter dengan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilihat oleh rakyatnya yang sudah dewasa.

Akan tetapi saya masih yakin kalau pemerintah kita bukan lembaga otoriter, melainkan lembaga penyelaras untuk memenuhi semua aspek kehidupan rakyatnya. Hal-hal seperti moral dan kepatutan harus dikembalikan pada kearifan tiap individu. Jika tidak, maka pemerintah telah merintis langkah menuju totalitarian.