Salah satu cara memperoleh kenyang tanpa menimbun nasi di piring adalah minum yang banyak. Saya, kalau makan, biasanya lebih banyak minumnya daripada makannya. Bukankah banyak minum es bikin gemuk? Ah siapa bilang. Yang bener minum es yang diberi gula itu bikin gemuk. Penggemuk ada di kimiawi gula (yak, bahkan gula itu termasuk kimia), bukan di suhu.

Tapi tentu ada orang-orang yang merasa tidak nyaman melihat saya banyak minum. Ekspresi yang paling wajar itu kaget sambil teriak “Dua Mon?”. Nah untuk ini saya sudah punya jawaban yang manjur: “Mampu kok”, tentu dengan memasang ekspresi kalem. Biasanya manjur, mereka yang reseh itu langsung gondok.

Belakangan ungkapan “mampu kok” jadi populer di CahAndong untuk menunjukkan kejumawaan dalam kebercandaan. Padahal aslinya ungkapan itu untuk membuat orang reseh lekas diam.

Tetapi hobi minum banyak ini lebih sering membawa mudharat. Kemarin lusa di Nanamia, gara-gara pesan Aqua dua, pelayannya lupa tidak membikinkan Strawberry Lassi. Lantaran di meja sudah ada dua minuman, pelayannya berasumsi kalau pesanan sudah lengkap jika jumlah gelas di meja sama dengan jumlah orang yang duduk di meja itu.

Dan kemarin ke Nanamia lagi, hal yang serupa terulang lagi. Betul, saya jadi meragukan maksud dan tujuan menulis pesanan di kertas.

Yang paling menyebalkan tentu saja hari ini di kantin Perpustakaan UGM (jika tidak begitu menyebalkan, tentu saya tidak akan menulisnya di sini bukan?). Di kantin itu, sudah lumrah saya pesan “soto tanpa nasi ples es teh tawar dua”. Tentu saja pesanan itu sempat membuat ibu-ibu pengelola kantin tertegun, tapi setelah makan di sana berbulan-bulan mereka mulai agak terbiasa.

Hari ini nyaris sempurna. Tidak ada lagi tatapan aneh ketika memesan “soto tanpa nasi dengan es teh tawar dua”. Sotopun terasa segar dan gurih. Tak lama kemudian “es teh tawar dua” saya mendarat di dekat mangkuk soto yang gurih itu. Dan—dengan inosennya—orang yang duduk di sebelah saya mengambil satu dari dua gelas es teh tawar itu. Dan langsung menyeruputnya. Dan langsung celingukan mengeluarkan ekspresi aneh.

“Tawar ya mas? Itu punya saya,” saya bilang.

Saya belajar banyak hari ini. Lain kali saya pesan “es teh tawar tiga”. Mampu kok.

Foto dari Swastika Rahmadani.

Bahkan versi Disneyland tidak bisa selangsing di film.

Bencana kemarin lantas dikaitkan dengan UGM yang dibilang sudah tidak merakyat lagi, dikaitkan dengan SPP UGM yang terlalu mahal, dan dikaitkan dengan sengketa tanah dengan UGM. Takhayul atau bukan, mengkaitkan satu kejadian dengan kejadian lain itu memang bakat manusia. Tapi harus hati-hati: kesimpulan salah yang dikoarkan berulang-ulang bisa [dikira] benar.

Kalangan intelektualpun sebetulnya juga sering bertukar takhayul. Mereka menyebutnya teori konspirasi. Topiknya bukan alam, tapi kejadian-kejadian di sekeliling kita. Boleh soal FPI, Menteri, SBY, dll. Tapi itu tidak salah: menganalisis itu tidak salah dan tidak pernah salah. Yang bikin salah adalah jika sumber informasinya sumir dan abal-abal. Ini jenis informasi yang jika ditanya: “Kok nggak masuk media?”, akan dijawab dengan: “Media juga ikut berkonspirasi!”

Nah kalau gini kan berabe, bagaimana informasi itu bisa dipercaya, kalau sumber informasinya tidak ada? Akan teteapi, tetap saja teori-teori itu menjadi obrolan yang asyik untuk menemani seruputan kopi atau teh anget.

Lalu kenapa kita begitu menikmati teori konspirasi? Mengapa sebuah obrolan intelekpun harus dilengkapi dengan bumbu-bumbu teori konspirasi? Jawabannya adalah, teori konspirasi memberikan logika kenapa kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Teori ini melimpahkan kegagalan kita kepada orang lain, atau kekuatan lain. Teori konspirasi, dengan enteng, membebaskan kita dari tanggung jawab.

Lagi-lagi ini tidak salah. Tapi kalau kita salah mengidentifikasi penyebab sebuah permasalahan, dipastikan kita tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan itu.

Menurut staf pengajar Fakultas Geografi UGM, Dr. Sudibyakto, angin puting beliung tersebut disebabkan oleh perbedaan suhu udara akibat penggunaan lahan dan polusi udara.

Setahu saya, semua media massa cenderung leaning. Kompas leaning. Republika leaning. Koran Tempo leaning. Detik leaning. Walaupun begitu, kritik di blog itu pasti akan bermanfaat bagi Kompas dan mereka harus menerimanya dengan lapang dada. Andai saja ada yang mau mengkritik media massa yang lain. Bagaimanapun juga, lebih mudah mengkritik Kompas, karena kita tidak akan dicap tak ber-Tuhan.

Satu hal, seandainya Kompas memang tidak berimbang, maka tidak berarti apa yang ditulis Kompas salah.

Awal September ini DPR akan melanjutkan pembahasan RUU Antipornografi. Dimotori oleh PKS, RUU ini mengusung nama baru (tanpa ditempeli ‘Pornoaksi’) serta mengeliminasi pasal-pasal tentang pornoaksi. Di lain sisi, RUU ini masih membatasi secara penuh peredaran media porno, termasuk untuk kesenian, tanpa usaha untuk memberi batasan spesifik mana yang porno dan mana yang tidak porno.

Ketidakpastian ini yang dikhawatirkan membuka masalah baru. Tarian tradisional kita misalnya, itu bisa porno dan bisa tidak porno. Sebuah foto di majalah busana bisa porno dan tidak porno. Tanpa batasan yang jelas, sebuah novel bisa porno hari ini, dan bisa tidak porno besoknya.

Saya yakin kalau kita sepakat tidak ingin ada orang menari telanjang di jalan. Kita juga sepakat kalau majalah porno tidak boleh dikonsumsi oleh mereka yang di bawah umur. Tapi saya tidak sepakat kalau pemerintah menjadi otoriter dengan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilihat oleh rakyatnya yang sudah dewasa.

Akan tetapi saya masih yakin kalau pemerintah kita bukan lembaga otoriter, melainkan lembaga penyelaras untuk memenuhi semua aspek kehidupan rakyatnya. Hal-hal seperti moral dan kepatutan harus dikembalikan pada kearifan tiap individu. Jika tidak, maka pemerintah telah merintis langkah menuju totalitarian.

“You can put lipstick on a pig. It’s still a pig!”
—Barack Obama, Capres Partai Demokrat AS

Tak lama setelah rekaman video soal babi beredar, kubu McCain menuntut agar Obama minta maaf kepada cawapres McCain, Sarah Palin, karena pernyataan itu dinilai merendahkan wanita demi membalas pidato Palin. Sarah memang pernah berkelakar kalau perbedaan ibu agresif (seperti dirinya) dan anjing galak hanyalah lipstick.

“You know the difference between a hockey mom and a pitbull? Lipstick!”
—Sarah Palin, Cawapres Partai Republikan AS

Ungkapan ‘you can put a lipstick on a pig’ sebetulnya cukup lumrah di AS. Bahkan McCain sendiri pernah menyerang bakal capres Demokrat, Hillary Clinton, dengan ungkapan tersebut. Melengkapi ironi babi dan lipstick ini, puteri McCain justru berkata kalau ayahnya juga pernah mengucapkannya. Jadi kenapa ribut? Mungkin karena pemungutan suara tinggal 50 hari lagi.

Kejadiannya bermula ketika Luthfi melihat Ospek departemen ITK IPB, lalu menuliskannya di situs bloggeripb.wordpress.com (tulisan asli sudah dihapus) pada 17 Februari 2007:

Tadi malem (hampir jam setengah 9) keluar dari lab mau pulang, eh gak taunya… di depan A1C lagi ada ospek anak ITK (Ilmu dan Teknologi Kelautan).

Payah nih, hare gene masih ospek *timpuk anak ITK pake batu* …. sori gak ada screenshoot, daripada gw digebukin anak-anak 40, mending gw pergi ke warteg aja buat makan.

Tulisan tersebut mendapat komentar kritis dari sejumlah pengunjung yang mengaku alumni ITK. Belakangan diketahui kalau tulisan dan komen-komennya telah beredar dari satu milis ke milis IPB yang lain.

Pada tanggal 28 Mei 2008, seorang mahasiswa departemen ITK menghubungi Luthfi untuk mengajak diskusi soal tulisan tersebut. Sebagai syarat, Luthfi meminta perwakilan dari ITK dua orang saja.

Dalam pertemuan di kantin IPB, kedua mahasiswa ITK mempermasalahan 4 hal. Pertama, tulisan Luthfi mengandung fitnah dan mencemarkan nama baik jurusan dan himpunan di IPB dan nasional. Pencemaran secara nasional, terutama, disebabkan oleh komentar Antobilang:

antobilang: solusinya IPB dibubarkan. dan lutpi bebas menggunakan header “blogger IPB”.

Kedua, sejumlah jawaban-jawaban Luthfi di bagian komentar blog dianggap tidak pantas, karena yang berkomentar adalah dosen. Luthfi menjelaskan bahwa dia tidak tahu kalau yang berkomentar adalah dosen, karena identitas di bagian komentar tidak menunjukkan demikian.

Ketiga, mereka merasa tersinggung atas penggunaan header IPB dan domain bloggeripb.wordpress.com, karena seharusnya penggunaan nama IPB harus memakai ijin resmi.

Keempat, menurut mereka, ada seorang mahasiswa baru yang mengundurkan diri dari ITK IPB setelah membaca postingan tersebut.

Dari penjelasan Luthfi, satu per satu mahasiswa lain bergabung hingga ada kurang lebih 15 orang, dan ikut membentak-bentak. Mereka menjewer-jewer dan memukuli kepala sebanyak 3 kali.

Saat situasi dirasa terlalu memanas, Luthfi diajak ke sekretariat himpunan mahasiswa bersama 3 mahasiswa lain untuk merundingkan penyelesaian masalah. Di sana, dia diminta untuk menuliskan solusi, dan mereka boleh menerima dan menolak. Setelah itu dia diperkenankan pulang dan mereka berjanji akan menghubungi. Hingga saat ini Luthfi belum dihubungi.

Akibat kejadian itu Luthfi sempat merasa takut kalau ke kampus. Dia baru ke kampus seminggu setelah kejadian tersebut. Namun, nampaknya Luthfi tidak begitu takut ketika diwisuda IPB hari Kamis kemarin.

Mungkin ada yang lupa, kalau ciri negara merdeka juga melingkupi kemerdekaan dalam berpendapat dan rasa merdeka dari ketakutan. Luthi hanyalah warga negara biasa yang mempraktikkan haknya untuk mengutarakan pendapat. Jika ada yang keberatan dengan argumentasinya, bisa dimusyawarahkan atau diselesaikan di jalur hukum. Jangan sampai ada penyelesaian intimidatif seperti ini, karena cara seperti itu bukan ciri masyarakat yang beradab.

Kemudian waktu memaksa betis untuk tidak lagi sensasional. Sedikit sensasional mungkin, tapi tidak sangat sensasional. Wanita berkemben dengan belahan yang mengintip, lebih ‘berani’ untuk standar masa kini. Padahal pemandangan semacam itu adalah sajian umum di zaman Ken Arok.

Itu karena kesusilaan, moral, dan nilai juga terpaut sistem dan waktu. Ia bukan sesuatu yang kekal, tetapi zat yang terus menerus berevolusi. Dan ketika suatu masa dipakai bersama-sama oleh 2-3 generasi hasil evolusi, maka nilai tidak akan pernah seragam.

Ketidakseragaman inilah yang membuat hal bernama sensor tidak pernah mudah. Bahkan dalam konteks internet, sangat sulit. Tetapi bukan berarti kalau sulit, lantas tidak bisa. Ya bisa. Tapi perlu kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam.

UU yang diketok palu kemarin memang membawa hawa positif, terutama kepastian hukum penduduk dunia maya. Di lain sisi, satu-dua pasal menunjukkan ketidakhati-hatian. Multitafsir dan karet. Kalau begini, namanya bukan memberi kepastian hukum, tapi justru membuka lahan yang rawan dikeruk oknum-oknum.

Gambar dari sini.

Ternyata keyword ‘SBY’ kalah telak dengan ‘Maria Ozawa’. Memang sih, sesekali ‘SBY’ unggul, tetapi nama bintang film porno Jepang itu menunjukkan tren yang stabil dan tinggi.

Lantas apa artinya ini?

Apakah berarti bangsa ini sedemikian negatif sehingga pemerintah harus turun tangan? Saya coba bandingkan pencarian ‘Maria Ozawa’ dan ‘Shinzo Abe‘ di Jepang, dan ternyata kedua tokoh itu bersaing ketat di pencarian Google. Kalau begini, apa lantas orang Jepang lebih bermoral?

Atau mungkin, demand Maria Ozawa yang tinggi di Indonesia bukan karena kita bejat, tapi karena dilarang pemerintah. Mungkin. Kurang tahu juga. Tidak ada yang paling benar di dunia ini.

Bapak office-boy di kantor saya juga pernah mengutuk Mayang. Lalu saya mendebat dia (kurang kerjaan bgt): Apakah jika ada suami selingkuh maka itu salah si selingkuhan? Bisa aja si selingkuhan itu cuma pasif, dan si suami yang aktif merayu dan menggombal. Tidak etis kalau yang disalahkan cuma Mayang.

“Tapi laki-laki itu anjing, pasti mau kalau digoda,” tangkis Pak Office-boy.

“Lho, berarti Bambang juga anjing!?” tanya saya.

“Ya … iya … ” gerutu Pak Office-boy.

Kenapa begitu? Karena Indonesia kebanyakan pengangguran.

Pak Harto itu tokoh kontroversial. Prestasinya segudang, tapi itu kerap disanggah dan dipertanyakan. Lagipula pujian-pujian kepada beliau sebenarnya cuma mengulang pujian-pujian dari jaman saat Orde Baru masih sangat berkuasa, dengan mesin propagandanya tentu saja.

Selain prestasi, mantan presiden RI ini juga dianggap memiliki dosa-dosa yang ekstrem. Pembantaian dan korupsi yang paling menonjol. Sayangnya dosa-dosa lama itu sulit dibuktikan karena kurangnya bukti dan menyusutnya saksi. Lagipula sang terdakwa sudah semeleh di liang lahat.

Dengan situasi informasi yang serba tidak jelas ini cara yang paling aman adalah memang tidak terlalu gegabah dalam mengutuk ataupun memuji. Bahkan politikus sekelas SBY pun cenderung memilih jalan yang aman-aman saja. Oleh karena itu agak aneh melihat Ibnu Subiyanto tiba-tiba memeluk sebuah kubu.

Memang bukan kali ini saja Pak Ibnu menuai kontroversi. Pada Agustus 2007 beliau menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan buku teks wajib Dinas Pendidikan. Kelanjutan kasusnya hingga saat ini… saya juga bingung, dulu panas, sekarang kok nggak ada berita lagi.

Lalu? Apakah urusan nama jalan ini penting? Apakah urusan nama jalan, maaf, atau mempahlawankan seorang almarhum itu penting untuk diributkan?

Saya rasa penting, karena sikap saya dan sampean-sampean mencerminkan wajah Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum, sesuatu yang jelas gagal dicapai Pak Harto selama memerintah selama 32 tahun.

Tapi, bagi jutaan keluarga yang tercerai-berai dan dibantai selama holocaust, urusannya tidak semudah itu. Kediktatoran semacam Hitler tidak cuma menyebabkan kerugian jiwa dan materi, tapi juga trauma yang sangat besar dan mendalam. Kediktatoran lain, seperti di Indonesia, juga meninggalkan negara dalam keadaan bobrok dan korup.

Oleh karena itu, seperti Mbak Yati bilang, mari kita serahkan saja urusan maaf-memaafkan kepada orang yang pernah dizholimi. Bukan yang lain.

Perkara ada orang-orang yang dizholimi, tapi tidak merasa dizholimi, itu memang sebuah ketidakwajaran.
(Jadi, sudikah saya memaafkan Hitler? Walaupun Hitler tidak pernah melukai saya secara langsung, tetapi bagaimanapun juga yang namanya tanggung jawab moral kepada jutaan orang tak bersalah yang telah dia binasakan, selalu ada.)

Sayangnya terminal bis ini memakan trotoar kita yang sebetulnya udah sangat mepet itu. Wajarlah kalau ada yang komplen.

“Pemerintah Indonesia memang tidak peduli kepada pedestrian.”

Tapi, tapi, tapi bukankah kita ini memang tidak suka jalan di luar karena bikin capek, panas dan sumuk? Mending naik kendaraan, sukur-sukur kendaraan pribadi.

“Tapi, tapi, kita ini suka naik kendaraan karena trotoar kita tidak nyaman.”

Lho tidak nyaman kan karena trotoar kita nggak pernah dipake!

“Nggak dipake karena tidak nyaman!”

Yah, jadi paradok ayam—telur deh.

Death is a final destination. Tidak ada jalan kembali. Dan karena itulah kematian diasosiasikan dengan kehilangan, duka cita, dan ratapan. Semua makhluk hidup mati, pilihannya adalah bagaimana anda akan mati.

Saya dibekali dengan tiga karakter di depan nama saya: karakter ‘d’, ‘r’, dan ‘.’. Ketiga karakter ini membawa konsekuensi yang menyesakkan: berada di antara kematian dan kehidupan. Kadang hanya dipisahkan tiga menit pemeriksaan fisik. Percayalah, ini bukan pengalaman yang menyenangkan!

Ada beberapa premis yang akan kita gunakan untuk meneruskan bacaan ini:

1. Semua orang berharap orang sakit yang masuk rumah sakit keluar dalam keadaan sembuh
2. Dokter berharap semua pasien yang masuk rumah sakit keluar dalam keadaan sembuh
3. Beberapa penyakit menyebabkan kematian
4. Harapan tidak sama dengan usaha

Pada minggu-minggu pertama saya bertugas, ada satu konsep yang tidak saya pahami tentang premis yang keempat. RS kecil tempat saya bekerja punya keterbatasan yang bisa dipecahkan dengan dua setengah jam bermobil ke kotamadya sebelah. Walaupun premis keempat itu berlaku baik pada pasien, keluarga, dokter, dan perawat, kadang pengingkaran terhadap premis itu membawa konsekuensi bahwa pasien harus ditransfer ke RS yang lebih besar dengan fasilitas yang lebih lengkap. Sebagian kecil ‘transfer’ ini bermakna “anda akan mati di tempat ini, tapi anda punya kemungkinan untuk hidup lebih besar di RS yang lebih besar itu”. Dan biasanya mereka menolak.

Ternyata ketidakpahaman saya terhadap konsep ini berawal pada ketidakpahaman saya bahwa dari sudut pandang pasien dan keluarga, permasalahan kesehatan ini bersaing sama kuat dengan pendidikan, makan-minum, pekerjaan, ladang, dan lain-lain. Sulit bagi mereka untuk meninggalkan penghidupan mereka sehari-hari demi si sakit. Bagi saya, kesehatan pasien paling penting. Dia berada di urutan paling atas daftar prioritas karena menyangkut hidup dan mati seseorang. Dengan pemahaman seperti ini, saya melakukan premis yang kedua dan mengingkari premis keempat dengan catatan bahwa semua orang setuju dengan premis ketiga. Pasien dan keluarga di lain pihak seringkali melakukan premis pertama dan keempat sekaligus. Kemungkinan gagalnya lebih besar daripada apa yang saya lakukan bila premis ketiga kebetulan benar.

Pada kasus seperti ini, ketika ada ketidakcocokan premis yang kami yakini, saya berkata kepada pasien walau tak pernah terucap, “Saya persilakan anda untuk mati.” Sebagian besar diikuti dengan penyesalan karena masalah pasien tidak terselesaikan menurut standar saya. Tapi selesai dan lebih baik bagi pasien dan keluarganya untuk membiarkan si sakit meninggal, karena di depan mereka masih ada daftar prioritas yang sama tinggi untuk dilakukan dan akan lebih mudah dilakukan tanpa si sakit di sekitar mereka.

Pemerintah kita masih punya banyak pekerjaan rumah.

Dan saya mengatupkan kedua bibir setiap kali ini terjadi.

Percayalah bahwa ini sangat menyakitkan bagi saya. Sakit sesakit-sakitnya.

Apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak tahu. Saya bisa lapor ke satpam, lantas satpam kantor memarahi dan mengusir anak-anak itu. Gampang. Tapi itu sami mawon, lokasinya aja yang berpindah, aktivitas ngelemnya pasti tetap ada.

Atau saya bisa juga mendekati anak-anak itu, merangkul, dan memberi mereka kesempatan-kesempatan yang lebih berharga. Tapi itu butuh proses, waktu, dan energi; sebuah kemewahan yang tidak banyak kita miliki.

Atau saya juga bisa menutup mata, dan menganggap mereka tidak ada.

Yah sudahlah, pelan-pelan nanti bisa imbang sendiri. Tetapi kita tidak bisa bohong kalau masalah pluralitas memang sering mengerus keutuhan negeri ini, kadang-kadang pada level yang sangat mengerikan. Saya tidak bilang kalau keberagaman itu harus dirayakan lho. Tapi suka atau tidak suka, itu adalah takdir yang menjadi tanggung jawab bersama ketika kita berbagi tanah ini.

Tentu saja, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh penganut aliran yang barusan naik daun itu, tetapi menolaknya tidak berarti harus menjebloskannya ke kantor polisi atau menghalangi mereka untuk beribadah. Berbicara tentang kepercayaan adalah sesuatu yang sangat khusyuk dan Ilahi sehingga keragaman memahami Tuhan memang sangat mungkin terjadi. Malah, bagi banyak orang, memahami kebenaran adalah sebuah proses pencarian tiada henti, bukan sebuah status quo yang stagnan. Jika di tengah jalan salah, ya namanya juga manusia, salah itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau yang lain diam saja, atau justru menghakimi kesalahannya.

Sebagai umat yang baik, hal termanis yang bisa kita lakukan adalah membimbing dan meluruskan mereka yang tersesat, bukan menghakimi dan menghukum, karena hukuman biasanya hanya bisa meluruskan tindakan, tapi tidak membenahi yang di dalam hati. Memang sih, membimbing itu butuh tenaga, otak, dan hati. Tetapi untuk meluruskan zat yang selembut dan serumit hati, kita memang tidak punya banyak pilihan.

Menurut hemat saya, sebetulnya Sunu tidak perlu merespon tuntutan via email tersebut, apalagi tulisan Sunu tentang dakwah komersil itu sama sekali tidak menyebutkan nama orang secara langsung. Bagi saya, tuduhan dalam email tersebut tidak berdasar dan justru terasa mengancam perlindungan yang diberikan kepada warga negara dalam mengutarakan pendapatnya.

Pilihan untuk menempuh somasi juga terasa tidak pas, karena untuk kasus yang sedemikan lemah, kerepotan untuk memperbaiki opini massa akan lebih berat daripada hasil dari somasi itu sendiri. Selain itu, somasi untuk artikel yang ‘aman’ semacam tulisan Sunu, justru akan menimbulkan kekhawatiran dalam mengutarakan pendapat di ruang publik. Seperti ndorokakung bilang, “Sekarang giliran Sunu, besok mungkin saya, lusa sampean, dan siapa lagi berikutnya.”

Dalam perjalanan menjadi negara demokrasi yang matang, kebebasan berpendapat memang menjadi sebuah isu yang serba abu-abu. Yang jelas, bagi saya ini bukan momen untuk takut berpendapat, tapi momen untuk lebih terampil mengutarakan pandangan kita.