Enam Alasan Jangan De-Amandemen UUD 45

Ada keinginan untuk kembali ke UUD ’45 sebelum diamandemen. Itu bukan pilihan yang bijaksana. Inilah enam alasan mengapa UUD ’45 pasca amandemen itu bagus.

Garuda Pancasila

Jika anda sudah membaca koran hari ini, kemungkinan anda sudah membaca berita sejumlah tokoh seperti Gus Dur, Ali Sadikin, Kharis Suhud, Frans Seda, dan Guruh Sukarno Putra, yang memprotes amandemen UUD 1945, dan meminta agar kita semua kembali ke UUD 1945 yang asli (Kompas, 12 Agustus 2005, hal 2).

Saya pribadi merasa prihatin dengan protes para tokoh tsb karena UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali sejak Oktober 1999 sampai dengan Agustus 2002 dapat mengantar Indonesia ke sebuah tatanan politik dalam negeri yang lebih adil dan terjaga.

Pertama, UUD 1945 hasil amandemen membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden yang semula seumur hidup menjadi dua kali masa jabatan. Ini adalah elemen penting yang menjaga RI agar tidak kembali dikuasai oleh diktator.

Kedua, UUD 1945 hasil amandemen memberi batasan yang jelas tentang keanggotan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam UUD 1945 yang asli, MPR diisi oleh DPR hasil pemilu dan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, tanpa menyebutkan secara eksplisit siapa saja yang menjadi utusan-utusan tsb serta mekanisme pemilihannya. Dalam UUD hasil amandemen, MPR diisi oleh DPR dan DPD yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat yang mencerminkan demokrasi yang transparan.

Ketiga, UUD 1945 hasil amandemen memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih badan eksekutif negara, yaitu presiden, secara langsung. Semula, Presiden dipilih oleh MPR (yap, ini MPR yang terdiri dari anggota DPR dan utusan-utusan yang tidak jelas siapa yang memilih). Dengan demikian tercipta demokrasi yang riil serta tidak rawan permainan politik belakang panggung seperti pada jaman Pak Harto.

Keempat, UUD 1945 amandemen memperkenalkan Dewan Perwakilan Daerah, yang merupakan wakil daerah yang dipilih langsung oleh rakyat daerah. Karena setiap provinsi mendapat jatah kursi DPD yang sama, propinsi-propinsi berpopulasi kecil mendapat kesempatan untuk lebih terwakilkan di DPD daripada di DPR. Walaupun saat ini peran DPD sangat-sangat terbatas, setidaknya ini adalah awal yang baik.

Kelima, UUD 1945 amandemen mendefinisikan konsep otonomi daerah, terutama dengan memperkenalkan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Keenam, amandemen UUD 1945 menambahkan 10 pasal tentang Hak Asasi Manusia yang sangat komprehensif, mungkin salah satu yang paling komprehensif di dunia, sehingga memberikan landasan kerja bagi undang-undang HAM yang akan datang. Walaupun begitu pasal-pasal tentang HAM tersebut sedikit dimentahkan dengan adanya Pasal 28J ayat 2, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan HAM tetap memperhatikan: nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Sayang sekali para protester tersebut tidak menyebutkan apa kekurangan UUD 1945 hasil amandemen, dan lebih menekankan aspek romantis UUD 1945 seperti yang dikatakan Guruh Soekarno Putra:

Guruh yang nampak berapi-api dalam pidatonya menggambarkan, Bung Karno dan Bung Hatta jika masih hidup akan menangis karena apa yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945 telah bubrah diobrak-abrik. UUD 1945 telah diamandemen secara kebablasan.

Guruh dan teman-temanya mungkin lupa bahwa konstitusi bukan sebuah puisi atau lukisan yang harus dijaga keasliannya. Konstitusi adalah produk hukum yang harus senantiasa berevolusi dan menyesuaikan perkembangan jaman (saya rasa Guruh lebih baik membuat operet Mahadaya Cinta daripada protes yang tidak relevan soal konstitusi negara). UUD 1945 sendiri direncanakan sebagai UUD sementara (makanya banyak bolongnya), hingga UUD baru selesai digodog.

Menurut hemat saya, ketujuh poin plus dalam amandemen tadi akan membawa tatanan politik RI yang lebih bersih dan sehat dan pada akhirnya membawa ke kemakmuran. UUD adalah koridor kerja yang mengatur cara kerja negara kita.

Mungkin ada yang merasa sinis dengan UUD 1945 hasil amandemen tadi. Mungkin akan terlontar ucarapan seperti: “Buat apa UUD bagus, kalau wakil rakyat dan pejabat nya tetap busuk?”

Kalau anda ingin wakil rakyat dan pejbat yang tidak busuk, mulailah untuk memilih anggota DPR & DPD dan calon Presiden yang memiliki akhlak baik dan visioner terhadap kebangkitan bangsa. Gunakan logika dan perhatikan kinerja partai/orang tersebut di masa lalu. Jangan pilih partai/orang karena dia istri Sultan kek, karena semua orang memilih dia kek, karena iklannya bagus kek, atau karena anda diberi segepok uang.

Abolish Fiscal

I, personally, against fiscal. This little sucker prevents Indonesian people from going abroad. With recent SBY’s decision not to abolish fiscal in 2005, I feel that the government are being selfish and narrow minded.

Fiscal, or overseas tax, “might” be a big income for the government, so based on the numbers on papers abolishing tax is indeed a bizzare idea. But they forget that there are many things that numbers on paper didn’t indicate.

By opening more opportuniy for Indonesian citizens, Indonesian people got more opportunity to see different cultures, different way of life, and different way to think.

This is highly beneficial for everyone. It’s not something you can count like money, but its benefits will affect every Indonesian and lasts forever.

So, if you are against fiscal and you wish fscal to be abolished, please sign this online petition:

http://www.petitiononline.com/indo2005/petition.html

In Jakarta, smoking can be expensive, very expensive

The other day I felt awful for being an Indonesian citizen. Why?

I’m not against smoking, I don’t have problem people risking their health for sheer pleasure, however I DO against public smoking*. Passive smoker is just as bad as active smoker. If you are a non-smoker you know how awful it is sitting next to a smoker. I’ve been in that situation, and I just cannot understand why these smokers are not sensitive enough to understand that not everybody wants their smoke. They keep on puffing their smokes right up my face, without any guilt or shame.

So what makes me feel awful for being an Indonesian citizen?

Our national economy is driven by Tobacco Companies (rokok). If you look at your newspaper, on Finance/Investment section, notice that Indonesian blue chips stocks are dominated by Tobbaco Companies. Compare this to Singapore where its blue chips stocks are dominated by IT industry. Under this dependency to Tobbaco Companies, any regulation against public smoking will have a hard time in the House of Representative (DPR).

However, today I am suprised that last Friday, Jakarta’s state legislature passed a bill that bans smoking from public area (UU Pengendalian Pencemaran Udara). You will be fined up to Rp 1,000,000 for smoking on public area. This is a very strong decision and can be bad for economics since 98% of the Jakarta income from tolls is coming from cigarettes toll. Yes, by smoking those poisons you actually helps Indonesia’s macroeconomics.

You may ask: ‘What does the law good for, if our law enforcement is still impotent?’

I dont think our law enforcemnt is impotent, it’s our Police Departement thats not working hard enoguh. Maybe there are not enough polices, maybe police’s salary is still too low. I dont know. But law enforcement in Indonesia is not impotent. All it needs is a proper reward and punishment, like what happened recently in Jogja where you will be fined Rp 15,000 if you dont wear Standard Helmet. Rp 15,000 is a small amount of money, but now, everybody wears standard helmet.

Reward and punishment can be so amusing.

Sultan HB X

To be honest, I’m impressed how Yogyakarta’s Governor, Sri Sultan Hamengkubuwono 10th performs lately. I’m not a big fan of his, but his recent moves shows a bold direction where our crowded dan human-resource-rich province is heading, namely with the recent development of infrastructures and commerce facilities.

Recently, the local newspaper writes a report on possible hurricane in Southern Yogyakarta beaches. Thay said, that it will be a big hurricane and may cause a major damage.

I didn’t expect the government to do anything, because thats what they normally do in the past: always late in anticipating any disasters. However, I was suprised when I read today’s paper, where Sultan start commanding many organizations to prepare for the disaster, in case it does happens.

I’m impressed. If he keep on impressing me like that, I might eventually voted him.

Provided that our legislative body changed the status of my Province…