Dalam konferensi pers menanggapi video seks artis (17/06), Menkominfo Tifatul Sembiring meminta pihak Kepolisian agar segera menuntaskan kasus video porno supaya kasus mirip-mirip ini menjadi clear. Kemudian dia menggunakan analogi penyaliban dalam agama Islam dan Kristen:

Tanpa kejelasan, persoalan [video seks] ini akan terus menggantung. Dan jika soal mirip-mirip ini tak dapat ditegaskan berdasarkan penyelidikan aparat hukum, maka ini dapat menghabiskan energi masyarakat ketika banyak persoalan lain yang tak kalah penting perlu mendapat perhatian dari seluruh komponen bangsa.

Berkait dengan isitlah “mirip” ini, tanpa berpretensi apa-apa saya sampaikan dalam forum, ada pelajaran dari sejarah yang juga menjadi pengetahuan kita bersama. Dalam soal analogi mirip ini saya katakan dalam sejarah terjadi dimana ummat Islam meyakini bukan Nabi Isa as. yang disalib, melainkan seseorang yang mirip Nabi Isa-ah yg disalib. Sementara ummat Nasrani meyakini bahwa Yesus-lah yg disalib. Dengan tidak bermaksud mengaitkan aspek teologi, soal mirip-mirip ini ternyata berimplikasi panjang dalam sejarah.

—dari Facebook Page Tifatul Sembiring

Pernyataan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan karena analogi itu mengatakan siapa yg disalib sebaiknya tidak menggantung. Harus diclearkan, apakah yang disalib itu mirip Isa atau Yesus. Harus diclearkan perbedaan Islam & Kristen dalam melihat penyaliban, karena implikasinya panjang.

Inilah sejatinya yang melukai umat beragama, karena semestinya perbedaan ajaran agama tidak diselesaikan. Ummat Islam punya keyakinan sendiri, demikian juga ummat Kristiani, karena negara melindungi kita untuk memeluk agama yang kita yakini.

Bagi beberapa umat muslim, pernyataan Tifatul tidak salah. Tentu mereka benar, karena Islam memang memiliki perspektif sendiri melihat kejadian penyaliban tersebut. Hal seperti ini biasa dipercakapkan di kalangan internal muslim. Yang menjadi masalah adalah ketika pernyataan itu dilempar ke ruang publik, oleh seorang negarawan. Tentu saja itu memancing kemarahan, karena pernyataan internal itu telah mengancam rasa aman dalam beragama.

Pernyataan Tifatul juga bisa menyeret Menkominfo ke pasal penodaan agama yang kontroversial itu. Tapi saya rasa itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah Tifatul Sembiring meminta maaf dengan tulus atas analogi yang insensitif itu. Lagipula saat ini PKS sedang merubah citra dari partai Islam ke partai inklusif.

UPDATE: Bijaklah dalam berkomentar, jangan melemparkan kebencian ke agama lain. Yang melanggar akan dihapus.

Mengajukan dan Menyalurkan Dana Pembangunan Bukan Hak DPR
DPR (legislatif) bertugas untuk menetapkan anggaran dan mengawasi penyalurannya, sementara presiden, mentri, gubernur, bupati, dst (eksekutif) bertugas untuk mengajukan dan menyalurkan. Ini adalah prinsip dasar separations of power (pembagian kekuasaan) yang dianut Indonesia, dan diatur oleh UUD ’45. Jika Dana Aspirasi diijinkan, maka DPR telah melanggar konstitusi.

Dana Aspirasi Tidak Tepat Sasaran
Setyo Novanto dari Fraksi Golkar (NTT), mengklaim kalau dana aspirasi 15M per anggota DPR berguna untuk pemerataan pembangunan (tanggapan serupa dari Idrus Marham, sekjen Golkar). Setyo mungkin tidak tahu kalau kursi di DPR dibagi berdasar kepadatan penduduknya. Dengan kata lain, daerah yang padat akan mendapatkan dana aspirasi lebih banyak. Jakarta (21 wakil) akan mendapat 315M, sementara NTT (11) cuma mendapat 165M.

Dana Aspirasi Merusak Sistem Reward-And-Punishment
Pemilu adalah sistem ganjaran-dan-hukuman untuk mengganti anggota DPR yang kinerjanya buruk dan mempertahankan yang bagus. Persis seperti penilaian tahunan di kantor-kantor. Dana Aspirasi berpotensi mengangkat citra anggota DPR lama (incumbent) yang belum tentu kinerjanya bagus dan sekaligus mempersulit calon baru untuk bersaing secara fair. Ini akan sangat merusak sistem demokrasi kita.

Sistem anggaran Indonesia sudah bocor di mana-mana. Kita tidak perlu sistem tambahan baru yang tidak jelas dan memperbanyak kebocoran. Mari tolak dana aspirasi!

Baca juga tulisan Benny Handoko.

Baru dua hari Obrolan Langsat berlalu, dua pernyataan Aburizal Bakrie di acara tanya jawab ini sudah bertentangan.

Pertama, pernyataan kalau Ketua Golkar ini sudah menegur kadernya BamSat (Bambang Soesatyo). Ketika dikonfirmasi melalui twitter, BamSat justru membantah pernah ditegur. Dia malah menuduh pernyataan itu ngarang.

Kedua, pernyataan kalau salah satu perusahaannya, KPC menang sengketa pajak 2,1 T karena bersih dan berani fight:

“KPC bersih menjalankan semuanya. Kalau semua bersih, percayalah keadilan akan membela,” jawab Ical menanggapi pertanyaan resep keberhasilan KPC memenangkan sengketa pajak melawan pemerintah.—detik finance

Dua hari kemudian Kompas menurunkan berita tentang kesaksian Gayus bahwa ia pernah menerima 500.000 dolar AS dari KPC:

Kepada penyidik, Gayus mengaku, tahun 2008 pernah menerima 500.000 dollar AS dari Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai jasa mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) untuk tahun pajak 2001-2004, yang tertahan di Kantor Pelayanan Pajak Large Tax Office di Gambir.—Kompas

Memasuki hari ketiga setelah Obsat (Obrolan Langsat), jika saya Bakrie, saya akan memastikan tidak ada lagi omongan saya di Obsat yang berlawanan lagi. Tapi itu kalau saya Bakrie.

Di acara Obrolan Langsat, Ketua Golkar Aburizal Bakrie dihujani pertanyaan-pertanyaan seperti KPC, Lapindo, hingga SMI. Salah satu hadirin menanyakan komentarnya terhadap perilaku anggota DPR dari fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Dan tanggapan Ical adalah seperti berikut:

ARB: saya sudah tegur dg keras Bambang Soesatyo. Dia bilang akan perbaiki #obsat
—dari twit Ndoro Kakung, twit serupa dari Isyana

Tak lama kemudian muncul tanggapan dari twit Bambang Soesatyo:

@hermansaksono @ndorokakung Huahaa..haaa.. Ngarang banget!
—Bambang Soesatyo, twit tanggapan serupa

Jadi yang benar siapa? Saya pikir tidak ada yang namanya dua fakta. Mungkin Bambang tidak jujur di Twitter atau Aburizal Bakrie bohong di Obsat.

Klaim bahwa KBRI Thailand telah mengamankan 300 WNI dari zona bentrok ini membuat panas Sunu, teman saya yang sedang belajar di negeri Gajah Putih. Pasalnya, hingga saat ini masih ada sekitar 40 WNI yang terjebak di Athen apartment, Petchburi Road. Pada umumnya mereka adalah warga negara Indonesia yang sedang kuliah di Thailand.

Setelah pemimpin gerakan Kaos Merah digrebek oleh militer Thailand, massa sempat mengamuk dan membakar sejumlah tempat penting seperti mall Central World dan stasiun televisi Channel 3. Buntut dari berbagai huru-hara ini, militer menutup sejumlah zona di Bangkok. Salah satunya adalah tempat di mana 40 WNI itu berada.

Dari laporan teman-teman yang masih berada di sana, terdengar jelas suara ledakan dan tembakan, walaupun suasana mulai mereda tadi malam.

Petchburi Road setelah ditutup oleh militer. Foto dari Agus Nugroho
mahasiswa PhD Teknik Sipil yang tinggal di Athen Apartment

Foto asap hitam hasil kerusuhan kaos merah, diambil dari Lantai 2, Athen Apartment (Agus Nugroho)

Mengapa pemerintah tidak memindahkan WNi di apartemen Petchburi Road yang hanya berseberangan dengan KBRI?

Dari informasi yang saya dapat, KBRI menyuruh teman-teman WNI untuk pindah. Tetapi KBRI tidak menyediakan penampungan untuk mereka. Selain itu, menurut Sunu, KBRI hanya menyediakan satu buah van, yang tentu saja tidak memadai untuk memindahkan 40 orang. Di lain sisi pemerintah justru mengeluarkan pernyataan yang tidak enak di kuping:

“Kalau memang merasa membutuhkan perlindungan, ikuti saja imbauan kami atau tanggung sendiri akibatnya.”
—Teguh Wardoyo, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, tentang himbauan KBRI agar WNI dievakuasi atau tetap tinggal di rumah (Vivanews)

Agak aneh ketika pemerintah menerbitkan berita heroik telah mengevakuasi banyak WNI, tapi di lain sisi masih ada yang ditelantarkan. Hingga hari ini.

Saya kok prihatin ya mendengar pelajar-pelajar kita ditelantarkan seperti ini. Apakah ini memang protokol Kemenlu dalam menangani rakyatnya sendiri?

• Kondisi di Bangkok mulai kondusif. Baca laporan evakuasi Bangkok di blognya Sunu.
• Kompas menurunkan berita bantahan soal evakuasi WNI

Sri Mulyani tidak rugi apa-apa.

Karena ditarik ke World Bank adalah pengakuan internasional untuk seorang ekonom. Dalam banyak hal Sri Mulyani semestinya merasa lega karena tidak perlu lagi berurusan dengan tangan-tangan kotor di DPR dan mahasiswa yang berdemo untuk berdemo.

Tidak perlu lagi mereformasi bangsa yang tidak ingin direformasi.

Sri Mulyani tidak rugi. Indonesia yang rugi.

Lapindo Brantas mendapat penghargaan zero accident oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur—Tempo

Setelah pansus bekerja dua bulan dan bergulir hingga paripurna, ternyata, kesimpulan DPR hanya opini 530 orang. Dibalas opini dari Presiden jadi mentah lagi.

Ada yang ironis ketika fraksi-fraksi DPR bersorak-sorak merdeka setelah voting terbuka memenangkan opsi C. Opsi ini adalah opsi yang menyatakan bailout Bank Century bermasalah dan harus diperiksa lebih lanjut.

Mengapa?

Karena dengan selesainya pansus itu, maka selesailah permainan tangan-tangan Golkar, PDIP, dan PKS di sini. Ketika keputusan ranah politik itu dibawa ke ranah hukum, maka otomatis hilang sudah kesempatan anggota DPR memutarbalikkan segala sesuatu sambil sesekali nampang di televisi, ditonton puluhan ribu pemirsa, sambil berekspresi mendramatisir suasana.

Dan saya yakin bahwa KPK adalah instrumen keadilan yang lebih baik untuk menangani kasus ini. Track recordnya tidak seburuk Golkar.

“Orang-orang ribut soal RPM Konten multimedia. Saya sendiri belum baca RPM itu apalagi tanda tangan. Sebab itu dirancang dari tahun 2006″—Menkominfo Tifatul Sembiring melalui SMS

Dua hari sebelumnya, 16 Februari di BBC:

”Dengan peraturan menteri itu kita bisa menyelesaikan dan melakukan tuntutan. Kita bisa menutup ataupun membatasi ISP mereka yang ada di sini”—Menkominfo Tifatul Sembiring, mengkomentari manfaat RPM konten.

Inkonsistensi yang begitu drastis dalam dua hari?

Update 21 Februari dari siaran pers Kominfo:

“Menteri Kominfo sama sekali belum pernah membaca dan apalagi melihat hard copy (naskah) maupun soft copy rancangan tersebut atau bahkan idea dan konsep dasarnya sekalipun meski rancangan regulasi tersebut sudah disusun sejak tahun 2006 dengan berbagai modifikasi.”—Siaran Pers Kominfo menanggapi artikel di Media Indonesia.

@hermansaksono ada apa tho dgn rpm content? td liat di kompas dikit, kayanya biasa2 aja. bagus2 aja. kt tetap butuh rule of the game dunk.

Yang namanya opini tidak akan pernah sama. Jika di jaman Pak Harto opini terlihat sama, apa yang terjadi adalah opini dipaksakan sama.

Inilah repotnya ketika pemerintah berniat menyensor opini, karena kita tidak akan sepakat. Kita mungkin sepakat bahwa pornografi itu musti dibatasi, tapi apa yang disebut porno? Model cantik memakai bikini tidak porno bagi orang biasa, tapi porno sekali bagi kaum puritan. Kita mungkin sepakat bahwa menghasut itu tidak baik, tapi apakah mengkritik kinerja presiden juga dianggap menghasut? Mustahil kita bisa membatasi kalau batasannya saja tidak ada.

Kerumitan seperti ini yang mungkin tidak dipahami pendukung sensor. Kebanyakan mereka adalah domba-domba yang jangankan bisa berbeda pendapat, berpikir sendiri saja tidak bisa! Tidak adil kalau saya diposisikan untuk jengkel dengan mereka. Sama tidak adilnya jika peraturan ini dibiarkan jalan dulu lalu dikoreksi sambil jalan.

Dalam prakteknya, menyensor internet adalah hal yang mendekati mustahil. Bagaimana caranya menyensor Twitter selain mencekal keseluruhan situs itu (termasuk mencekal informasi-informasinya yang bermanfaat)? Bagaimana caranya mencekal sebagian dari YouTube? Jika tujuannya adalah mencegah fitnah, penipuan atau kejahatan online, maka sebetulnya kita sudah punya segudang undang-undang untuk menangani itu. Undang-undang itu juga tidak mengamanatkan menteri untuk membuat lembaga sensor konten. Mengapa musti membuang energi dan uang untuk itu?

Sulit mencari itikad baik dari RPM Konten terbitan kementrian pimpinan Bapak Tifatul Sembiring ini. Saya sangat kuatir peraturan menteri ini nantinya berakhir menjadi alat yang digunakan ketika diperlukan. Seperti pisau lipat yang serbaguna. Tidak menyelesaikan masalah, tapi cukup praktis ketika dibutuhkan. Apalagi saat ini terlihat benar kalau masyarakat Internet adalah kalangan yang paling berani mengkritik pemerintah.

Maka sebelum runyam, kita tolak terus RPM konten!

Spin Doctoring adalah cara komunikasi yang zalim. Orang media tahu betul spinning itu seperti apa. Misalnya PT. Awul Awul Sejahtera melakukan kesalahan fatal. Lalu juru bicaranya membuat pertemuan pers yang spinning fakta sehingga PT. Awul Awul Sejahtera tidak terlihat salah. Bisa jadi yang terlihat salah jusru pemerintah, masyarakat sekitar, pelanggan, atau gempa bumi.

PT. Awul Awul Sejahtera bisa diganti perusahaan, instansi, rumah sakit, atau konglomerat lain.

Pansus Century saya lihat sering spinning. Setelah kecerdasan mereka dijatuhkan di titik nadir oleh saksi-saksi semacam Boediono dan Sri Mulyani, malamnya (biasanya di TVOne) mereka akan bilang:

“Jawaban Pak Boediono terlalu abstrak.”

“Jawabannya terlalu berputar-putar.”

“Jawaban saksi membingungkan.”

Padahal sudah jelas kalau mereka tidak dianiaya. Mereka cuma bodoh.

Masalahnya, jaman sekarang persidangan disiarkan langsung. Spinning sudah tidak laku. Jika anggota pansus mengaku-ngaku dianiaya, sementara lewat televisi masyarakat tahu mereka tidak teraniaya, maka itu disebut dengan tolol.

Tidak ada yang bisa menghalangi orang lain beropini, seabsurd apapun opini itu. Ketika Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan kalau seringnya terjadi bencana disebabkan karena akhlak manusia yang semakin rusak, sebetulnya sah-sah saja.

Perkara pernyataan itu kemudian menyebabkan headline konyol di BBC, saya tidak mengeluh karena negara ini sudah membiasakan pendudukanya  dengan kekonyolan.

Sesungguhnya ada korelasi langsung atau tak langsung, ada hubungan yang kuat antara musibah fisik dengan musibah moral atau akhlak manusia.

Sering terjadi bencana, sebab akhlak manusia yang telah rusak. Terlalu banyak berbuat maksiyat dan melawan kepada Allah SWT.—Tifatul Sembiring, dari Facebooknya

Perihal fakta bahwa Indonesia terletak pada pertemuan dua lempeng bumi yang sedang tidak stabil, saya malah kurang tahu apakah Menkominfo tahu soal ini.

Permasalahannya, Pak Tifatul adalah orang yang dekat dengan kebijakan. Posisinya di kabinet cukup strategis, apalagi hubungannya dengan PKS yang termasuk fraksi berpengaruh di DPR.

Jika beliau tidak paham penyebab bencana-bencana kemarin ini, bagaimana mungkin dia bisa menangani bencana-bencana yang akan datang?

Harapan pertama dipenuhi dengan samar-samar melalui sound bite malam ini:

Opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan—detikcom.

Sementara itu, harapan kedua tidak dipenuhi, bahkan secara implistpun. Bayangkan saja ribuan rakyat menonton TV, siap melihat tokoh antagonis dibinasakan, dan tiba-tiba pahlawannya meneriakkan “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh” lalu disambung “Sekian”.

#Cuih!

Ada sebuah resiko ketika presiden memberhentikan seorang pejabat karena tidak sesuai dengan kehendaknya, karena akan selamanya itu tercatat dalam sejarah.

Tentu saja, kita memaknai pemberhentian itu dengan pas, karena kita mengerti konteksnya.

Tapi generasi depan tidak. Kejadian ini bisa dimanfaatkan menjadi argumen presiden di tahun-tahun ke depan untuk membenarkan tindakan serupa, tapi dalam dalam konteks yang tidak tepat. Atau lebih buruk lagi: untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Tentu saja, presiden masa depan yang baik akan menggunakan preseden itu untuk hal bagus, tetapi apakah tidak ada jalan lain yang lebih aman? Seperti misalnya melakukan pendekatan balik layar ke kejaksaan/polri untuk menghentikan kasus ini sehingga sejarah mencatat Kejasaan atau Polri menghentikan kasus ini karena buktinya kurang.

Saya senang sekali dalam hari-hari ini, karena tiba-tiba masyarakat begitu peduli mengikuti proses hukum negara ini.

Tentu saja, nantinya—pelan-pelan—kasus ini akan dikupas, dan—pelan-pelan—akan semakin pedih. Beberapa dari kita mungkin akan kecewa dengan hasilnya, karena bisa saja ini tidak sehitam-putih yang kita kira; atau minimal orang-orang ternyata tidak berlaku hitam putih.

Tapi nggak masalah, bahwa kita semua jadi terlibat dalam proses politik ini adalah sebuah sekolah penting bagi bayi demokrasi gendut bernama Indonesia.

DPR telah mensahkan UU Perfilman. Dengan demikian, kini bioskop se-Indonesia wajib menayangkan setidaknya 60% film Indonesia.

Apakah ini buruk?

Pertama-tama kita harus sepakat bahwa melindungi potensi nasional kita adalah sesuatu yang mulia dan penting. Tapi apakah DPR kita sudah menempuh jalan yang tepat? Tidak.

Karena begini: proteksi yang berlebihan justru akan melahirkan jago-jago kandang kelas teri. Adanya kuota 60% justru mendorong produser-produser film sembarangan membuat film, hanya demi memenuhi kuota hadiah dari DPR.

Akibatnya, kualitas film kita jadi buruk. Kuantitas di atas kualitas. Padahal sekitar 90% film Indonesia itu buruk. Jadi, dipastikan yang buruk akan bertambah banyak. Ini bukan sebuah hipotesis, ini sudah terbukti ketika pemerintah mewajibkan stasiun televisi menayangkan minimal 70% tayangan produksi dalam negeri di awal 90-an.

Apakah sinetron di teve kita sekarang lebih baik? Setelah hampir 20 tahun diproteksi, satu-satunya yang membaik hanya gambarnya saja.

Mungkin DPR lupa kalau untuk bersaing di kancah industri kreatif global, yang dibutuhkan adalah ruang untuk berekspresi dan kemudahan birokrasi, bukan shortcut dan cheatsheet.

Calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra adalah salah satu pendukung kembalinya konstitusi kita ke UUD Tahun 1945. Sejak tahun 1999 MPR telah menyesuaikan UUD 1945 supaya lebih sesuai dengan perkembangan jaman.

Berikut ini adalah alasan Peabowo mengapa kita harus kembali ke UUD Tahun 1945, diambil dari bukunya “Membangun Kembali Indonesia Raya” halaman 3:

Belajar dari pergerakan dan pengalaman membangun Indonesia selama lebihd ari 63 tahun, tampaknya diperlukan suatu reorientasi atas Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menempatkan cita-cita kedaulatan dan keadilan di seluruh bidang kehidupan masyarakat dan bangsa, pada posisi sangat sentral dan utama.

Kita memang sudah merdeka dari penjajahan kolonialisme dan membangun kesatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapo, kemerdekaan dan persatuan yang menjadi modal utama pembangunan tampak belum dapat sepenuhnya diwujudkan ke dalam kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, bangsa dan negara ini semakin jauh bahkan melenceng dari tercapainya kedaulatan, baik itu dalam politik, pertahanan dan keamananm apalagi dalam bidang ekonomi. Ditambah lagi ketidakadilan yang merajalela di berbagai bidang kehidupan bangsa dan ketidakmakmuran sebagian besar penduduk Indonesia.

Di samping itu, perlu uga kembali disegarkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan syarat dasar untuk tercapainya cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia jika kita memiliki: pertama, pemerintahan yang kuat, berdaulat, mampu dan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; kedua, tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk itu, maka pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat harus tetap berlandaskan sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan nasional. Sementara visi, misi, strategi, kebijakan progran sekaligus kegiatan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia juga harus selaras dan sejiwa dengan UUD 1945. Pemerintah belum dapat mendalami, menerjemahkan, serta mengeimplementasikan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 dalam pembangunan nasional.

Pemerintah sebagai pengembang amanat rakyat, menurut UUD 1945, justru harus kuat dan dominan dalam penguasaan pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun mineral yang penting menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan catatan, semua dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Reorientasi kepada paradigma pembangunan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mendesak untuk ditetapkan dan dilaksanakan.

Visi dan misi yang dikembangkan dalam buku “Membangun Kembali Indonesia Raya” ini pada dasarnya berlandaskan nilai-nilai yang telah mengkristal dan menjadi komitmen bangsa, yakni paradigma pembangunan nasional yang tercantum dalam Pancasila sebagai Landasan Idiil, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional, Ketahan Nasional sebagai Landasan Konsepsional, serta Rencana Pembangunan Nasional sebagai Landasan Operasional.

Menilik argumentasi Prabowo, maka maka wacana kembali ke UUD 1945 sebetulnya tidak perlu. Setidaknya ada empat alasan mengapa kita tidak boleh kembali ke UUD 1945, yaitu:

1. UUD 1945 memungkinkan presiden untuk dipilih lagi seumur hidup.
2. Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh MPR
3. MPR diisi oleh DPR dan Utusan Golongan yang jumlahnya sekitar 25% suara total.
4. Pemilihan Utusan Golongan tidak diatur oleh UUD

UUD 1945 memang memuat banyak sekali semangat proklamasi yang harus dilaksanakan dengan taat. Akan tetapi UUD 1945 juga tidak luput dari kesalahan. Beberapa pasal yang mengatur pemerintahan justru membuka peluang cita-cita proklamasi itu tidak tercapai.

Perusahaan multinasional membutuhkan setidaknya lima kali tes untuk merekrut pegawai baru. Biasanya dimulai dari seleksi administratif, lalu psikotes, dilanjutkan dengan interview, interview calon atasan, dan akhirnya: tes kesehatan. Akan tetapi, rangkaian tes sebanyak itu sama sekali tidak menjamin calon majikan akan mendapat pegawai yang kompeten. Karena observasi selama 6 bulan tentu tidak menampilkan jati diri calon pegawai secara lengkap.

Kita, para pemilih sebetulnya diuntungkan, karena kita punya tahunan, bahkan sepuluh tahun lebih, untuk mengamati gerak-gerik calon presiden kita. Kita punya banyak “bahan” untuk mereview capres-capres yang akan bertanding tanggal 8 Juli besok.

Pada tebangan pertama, pasangan Megawati-Prabowo tidak akan saya pilih. Saya melihat Ibu Mega tidak memiliki visi ataupun pengetahuan teknis untuk menjadi presiden. Saya yakin beliau sangat peduli terhadap bangsa ini, tapi peduli tidak cukup. Dan ini mengkhawatirkan, karena kurangnya pengetahuan, mau tidak mau, Mega pasti akan menyerahkan sejumlah kebijakan kepada orang lain.

Dan pada kenyataannya, ketika kita memilih Mega sebagai presiden, kita memilih Prabowo sebagai presiden. Ini membuat saya merasa tidak nyaman, terutama karena catatan HAM dan sifat agresif Prabowo. Bagaimana mungkin permasalahan HAM di Indonesia bisa beres jika negara ini dipimpin oleh seseorang yang pernah dipecat dari TNI karena menculik mahasiswa?

Tentu saja ada banyak yang bisa kita kagumi dari sosok Prabowo. Sikapnya yang keras terhadap campur tangan asing dan keterpihakannya terhadap petani dan nelayan harus diteladani. Di lain sisi Prabowo tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Dunia politik sipil sangatlah berbeda dengan militer, bisnis, ataupun tim kampanye. Apa yang dapat terjadi, andaikata kurangnya pengalaman ini membuat program Prabowo tidak jalan?

Pasangan capres nomer 2, SBY-Boediono sebetulnya adalah tim yang lumayan. Selama hampir 5 tahun memerintah saya merasakan kesungguhan SBY (dan juga JK) dalam menjalankan pemerintahan ini. Boediono juga merupakan pilihan wapres yang bagus, karena ekonom asal UGM ini telah dua kali menyelamatkan Indonesia dari kejatuhan ekonomi. Langkah SBY untuk tetap membiarkan KPK independen, adalah langkah yang terpuji. Walaupun begitu, SBY masih belum sukses mereformasi kejaksaan .

Saya juga ada kritik lain untuk SBY. Bukan soal kelambatannya dalam bertindak, karena dalam negara demokrasi, proses mencapai kesepakatan bersama lebih penting daripada hasil akhirnya. Dengan dukungan defacto di parlemen yang sangat sedikit, saya rasa kinerja SBY tidak buruk-buruk amat.

Kritik saya terhadap SBY adalah ketidaksigapannya mengantisipasi kenaikan harga pangan global yang menghujam di awal 2008. Hal-hal seperti ini sebetulnya bisa direm dengan antisipasi yang mantap. Tapi—entah kenapa—SBY terlambat, sehingga harga pangan meroket gila-gilaan.

Untuk pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto, saya menyimpulkan kalau lebih cepat, tidak selalu lebih baik: memilih Wiranto sebagai cawapres adalah pilihan buruk JK. Mantan Pangab ini masih memiliki catatan merah HAM. Di dalam debat, Wiranto tidak terdengar memiliki kompetensi ataupun visi. Tapi saya memahami pilihan ini, karena pilihan koalisi yang tersedia untuk JK tidak banyak.

Sebelum 2009 saya tidak pernah suka JK. Ada banyak alasan, seperti sikapnya terhadap masalah Lapindo. JK juga pernah menuding keberadaan KPK membuat perekonomian terganggu. Ketika gempa Jogja, JK pernah menjanjikan dana 25 juta untuk membangun rumah baru untuk setiap KK. Dalam sebuah wawancara, JK pernah mengatakan kalau undang-undang tidak memungkinkan pemerintah untuk membredel media massa. Bagaimana jika undang-undang mengijinkan? Akankah JK melakukannya?

Itu tentu sebelum kampanye. Sekarang pernyataan JK lebih “ramah”. Kampanyenya juga bisa dibilang paling cekatan dan paling rapih. Dengan dukungan dana yang paling sedikit, JK telah menggerakkan kampanye yang cerdas dan mengena, tanpa bantuan lembaga semacam Fox Indonesia. Beliau nampaknya cocok bekerja dalam tim yang terkomando, tapi setidaknya ini menunjukkan kalau kesigapan JK dalam bekerja memang terbukti. Setidaknya dalam skala tim sukses.

Tapi itu bukan yang membuat JK istimewa. JK istimewa karena pemahamannya terhadap wacana-wacana dunia nyata sekaligus solusinya. Walaupun sesekali solusi JK tidak komprehensif, sifat itu tidak terlihat di SBY ataupun Boediono.

Memilih SBY atau JK memang sulit, tetapi ada banyak hal yang membuat saya tidak nyaman dengan JK. Gayanya yang selalu tergesa-gesa bisa menjadi bumerang. Saya juga mengkhawatirkan sikapnya yang setengah hati terhadap demokrasi.

Oleh karena itu, saya mendukung SBY-Boediono karena selalu bersikap pruden dan hati-hati. Ini tentu berlawanan dengan opini kebanyakan masyarakat yang menginginkan pemerintah bertindak ngebut, tapi saya pikir akan lebih baik kalau kita pelan tapi mantap, daripada ngebut tapi banyak masalah yang tercecer.

Sikap SBY yang tidak menduakan demokrasi adalah faktor lain yang membuat saya lebih yakin memilih beliau. Banyak yang mengira kalau setelah 10 tahun reformasi kita bisa fokus sepenuhnya pada ekonomi. Akan tetapi kenyataannya tidak. Tanpa adanya fungsi pengawasan dalam demokrasi, negara yang kaya rayapun bisa jatuh miskin setiap saat.

Selain itu, dengan tidak membela besannya yang kini dipenjara atas tuduhan korupsi, SBY telah mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan keluarga. Sesuatu yang agak langka di negara ini.

Sang Moderator, Pak Tikno, memang mampu memancing SBY dan JK untuk saling berdebat. Akan tetapi, Aviliani raise the bar terlebih dahulu, sehingga debat capres terakhir ini seperti mengulang debat-debat sebelumnya. Tentu, panggungnya lebih megah dan kemasannya lebih baik, tapi saya kurang merasakan kesungguhan para capres untuk menawarkan sesuatu yang baru.

Sepanjang debat, Megawati terus-menerus mengulang mantra “pada waktu saya jadi presiden dulu” . Saya yakin Ibu Mega adalah nasionalis sejati. Saya juga yakin, seperti kebanyakan orang Indonesia, Bu Mega merasakan kemakmuran Indonesia masih jauh di angan-angan. Permasalahannya, Megawati terlalu banyak fokus pada permasalahan. Kampanye Mega Prabowo terjebak dalam kampanye negatif yang berlarut-larut hingga kehabisan porsi untuk memperinci program mereka sendiri.

SBY, dengan pengalaman politiknya, memiliki pemahaman yang baik dalam konsep-konsep kenegaraan, seperti demokrasi dan otonomi daerah. Saya rasa sikap beliau untuk selalu mengikuti undang-undang menunjukkan pola kerja yang tepat untuk negara demokrasi. Sayangnya, kebanyakan orang tidak peduli undang-undang. Sikap antipati terhadap politik dan beban pikiran sehari-hari membuat masyarakat ingin solusi cepat—yang kalau perlu melabrak undang-undang.

Ini yang membuat penampilan JK terlihat istimewa. JK tidak banyak pusing membahas undang-undang, beliau lebih banyak berkelakar soal hal-hal di lapangan. Dengan ekspresi yang jenaka dan jawaban yang witty, JK telah menghibur kita. Akan tetapi JK tidak menunjukkan itikadnya untuk bekerja di bawah undang-undang. Menilik kebiasaan JK yang suka menerabas aturan, debat semalam belum menjawab keraguan saya.

Pak Tikno, menyimpan pertanyaan terakhir setelah para capres memaparkan pernyataan penutupnya. Apa yang akan dilakukan para capres jika kalah? Mega menjawab dengan singkat. SBY menjawab dengan gaya seorang negarawan. Jawaban JK jenaka dan cerdas.

Acungan jempol saya berikan kepada SBY dan JK yang selalu minta maaf sebelum menyerang lawannya, dan bersalaman setelah menyerang. Mungkin inilah yang disebut gaya berdebat ketimuran?

Secara umum terlihat bahwa SBY dan JK tidak memiliki perbedaan yang mendasar dalam melihat otonomi daerah, sementara Mega mungkin kurang lebih begitu. Yang jelas kita harus sangat bersyukur telah mampu melalui banyak rintangan menuju proses demokrasi yang semakin terbuka.

Dalam debat calon presiden semalam (25/6) Megawati berkata kalau pengentasan kemiskinan adalah antitesa dari cita-cita proklamasi. Dengan kata lain Mega berkata kalau pengentasan kemiskinan bertentangan dengan proklamasi:

“Saya berharap apa yang telah saya sampaikan ini, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, merupakan suatu antithesis dari cita-cita proklamasi” (menit ke 2:50)

Baca juga review saya untuk keseluruhan debat semalam.