Herman Saksono

Indonesia matters

Posts Tagged ‘politics’

Politik - May 28th, 2014

Mengurai Keterlibatan Prabowo Dalam Penculikan Aktivis ‘98

Hello world!

Politik - May 22nd, 2014

Visi Jokowi vs. Prabowo Dalam Hal Korupsi

Visi misi anti-korupsi jokowi prabowo

Saya bermaksud mengurai visi dan misi kedua capres—Jokowi dan Prabowo—di bidang politik dalam negeri viagra pour qui. Tujuannya supaya kita bisa memiliki perbandingan yang jelas antara dua calon yang akan menjadi presiden Indonesia dalam lima tahun ke dapan. Dengan melakukan perbandingan yang tepat, saya berharap pemilih mendapat informasi yang lebih jelas siapa yang musti dipilih.

Cara yang saya lakukan sederhana. Pertama, dengan memakai dokumen visi misi yang tersedia di situs web KPU, saya menandai kalimat-kalimat yang terkait dengan politik dalam negeri. Ini mencakup isu korupsi, demokrasi, toleransi, dll. Kedua, kalimat-kalimat yang telah ditandai saya bandingkan antara Jokowi dan Prabowo, sesuai dengan tema masing-masing kalimat. Saya berusaha mengurai makna kalimat-kalimat kedua capres, dan menulis implikasinya bagi Indonesia. Mengikuti urutan KPU, saya akan menyebutkan Jokowi terlebih dahulu dan diikuti dengan Prabowo. Di bagian akhir saya menulis dampak-dampak jika presiden terpilih menjalankan visi dan misinya.

Sekilas, jumlah halaman dalam dokumen visi dan misi Jokowi (42 halaman) hampir lima kali lebih panjang daripada Prabowo (9 halaman). Jokowi lebih detail daripada Prabowo dalam menjabarkan pelaksanaan visi-visinya. Ini bisa berarti (1) Prabowo belum memperinci visinya atau (2) ini merupakan pilihan penyajian visi misi dari Prabowo.

Dalam artikel bagian pertama ini saya akan fokus pada korupsi, mengingat dalam survei Charta Politika, korupsi masuk dalam lima isu yang paling mendapat perhatian oleh pemilih. Berikut ini adalah visi dan misi kedua capres dalam hal korupsi.

Pencegahan Korupsi

Jokowi dan Prabowo sama-sama bermaksud untuk mencegah dan memberantas korupsi. Jokowi menulis, “kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten dan terpercaya.” Prabowo juga menulis hal yang kurang lebih sama, “[Kami akan] mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme”

Dalam hal pencegahan, keduanya akan menerapkan sistem pemerintah dan birokrasi yang terbuka. Di sini Jokowi merinci pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan Sistem Integritas Nasional (SIN).

“Kami berkomitmen untuk mewujudukan Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi melalui teknologi informasi yang transparan. […] Kami berkomitmen untuk melakukan aksi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN)”

Jokowi juga menjanjikan akan membuat proses pengambilan kebijakan lebih transparan dan akan melibatkan masyarakat dan media dalam penegakan hukum.

“[Kami akan] mendorong terciptakannya mekanisme transparansi dalam pembuatan kebijakan. […] Kami akan membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.”

Namun, Jokowi hanya sebatas mengakui pentingnya membuat tata kelola pemerintahan yang transparan.

Prabowo tidak menjelaskan lebih rinci langkah-langkah pencegahan korupsi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dokumen visi dan misi Prabowo memang tidak mendetail. Akan tetapi Prabowo menyingung pentingnya manajemen yang “akuntabel”, di mana tindakan seorang pejabat terkait dengan kewenangan pejabat di atasnya.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Prioritasnya

Kedua capres sama-sama mengakui peran penting KPK. Jokowi dan Prabowo berkomitmen menjaga keharmonisan KPK dengan Polri dan Kejaksaan, mungkin untuk mencegah konflik semacam cicak-buaya. Keduanya berbeda ketika berbicara soal pemberdayaan KPK. Dalam dokumen visi-misinya, Jokowi akan mendukung KPK dengan menjaga independensinya.

“KPK harus dijaga sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik.”

Prabowo akan memperkuat peranan KPK melalui penambahan SDM dan fasilitas.

“[Kami akan] memperkuat peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan”

Di sini, kedua capres sama rincinya namun beda arah. Jokowi memilih untuk menekankan bahwa KPK harus independen, namun tidak memperlihatkan komitmen untuk melengkapi KPK dengan tenaga dan fasilitas. Prabowo tidak menunjukkan sinyal untuk menjaga independensi KPK, namun berniat untuk memperkuat SDM dan fasilitas KPK.

Dalam hal prioritas, Jokowi menyebutkan sektor politik, pajak, dan industri sumber daya alam sebagai prioritas pemberantasan korupsi.

“Kami akan memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor hukum, politik, pajak, bea-cukai, dan industri sumber daya alam.”

Prabowo tidak spesifik menjelaskan sektor yang akan disasar untuk pemberantasan korupsi. Namun, dalam visi-misinya, Prabowo menekankan reformasi pendapatan SDA dan pajak.

“[Kami akan] melaksanakan reformasi pengelolaan SDA dan lndustri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari SDA.”

 

Implikasinya

Program anti korupsi keduanya dinilai tidak memuaskan oleh koordinator ICW, Ade Irawan. Ade juga menyebutkan korupsi di sektor perpajakan dan tambang harus mendapat perhatian serius. Prioritas ini dijabarkan dalam visi-misi Jokowi, namun tidak disinggung secara eksplisit oleh Prabowo.

Ade juga menekankan pentingnya proses seleksi penyidik KPK, karena independensi lembaga tersebut tergantung oleh perekrutan penyidik. Dalam hal ini, Jokowi memang menekankan independensi KPK, namun tidak menggarisbawahi mekanisme perekrutan penyidik yang menjaga independensinya. Prabowo menjanjikan akan menambah tenaga penyidik KPK, namun tidak memberikan komitmen untuk menjaga independensi KPK maupun proses rekrutment yang menjaga independensi.

Dalam hal ini, saya mendukung pernyataan ICW bahwa visi-misi anti-korupsi kedua kandidat masih belum lengkap. Jokowi menunjukkan komitmennya untuk menjaga independensi KPK dan prioritas pemberantasan korupsi, namun tidak rinci dalam langkah-langkah menjaga independensi KPK. Prabowo hanya menyiratkan prioritas pemberantasan koorupsi melalui program reformasi pengelolaan SDM dan perpajakan. Prabowo juga tidak mengindikasikan akan menjaga independensi KPK , walaupun akan memperkuat KPK dengan penambahan SDM dan fasilitas.

Bagaimana menurut saya

Politikus PAN and akademisi mempertanyakan independensi KPK ketika berhadapan dengan tokoh partai. Independensi memang penting, tanpa komisi yang independen maka pemberantasan korupsi akan menjauh dari kekuasaan di mana korupsi justru sering terjadi. Namun KPK juga bisa menjadi lemah dengan pemangkasan anggaran. Tahun 2013, anggaran KPK dipotong 6% dalam rangka penghematan dan pengendalian belanja negara untuk mencegah defisit APBN.

Walaupun independensi dan pendanaan KPK sama-sama penting, namun saya rasa independensi adalah poin yang jauh lebih penting. Saya pikir, KPK yang pendanaannya melimpah namun tanpa independensi akan menjadi KPK yang tanpa gigi. Oleh karena itu saya melihat program Jokowi lebih sedikit kekosongannya.

Politik - April 11th, 2011

Anggota DPR Tertangkap Basah Nonton Gambar Porno

Arifinto bantah nonton Porno

Anggota DPR dari PKS, Arifinto tertangkap kamera sedang menonton film porno di tengah sidang paripurna. Foto jepretan Mohamad Irfan itu memperlihatkan Arfinto sedang duduk sambil melihat-lihat gambar mesum di komputer tabletnya.

Mendapat tudingan seperti itu, Arfinto langsung angkat bicara. Pendiri majalah Sabili itu mengaku tidak sengaja membuka gambar Porno. Ia malah menduga ia dijebak oleh konspirasi untuk menjatuhkan namanya.

“Saya mendapat email yang berisi link. Saya klik link itu, saya buka. Kok muncul gambar seperti itu. Kemudian saya hapus,” kata Arifinto.

Sanggahan ini kemudian dimentahkan oleh Irfan. Fotografer Media Indonesia itu melihat Arifinto memilih-milih gambar porno di komputernya.

“Dia buka folder-folder. Dan kemudian salah satu foldernya ditekan, dan munculnya video porno itu,” ujar Irfan.

Arifinto PKS tertangkap kamera memilih gambar porno

Sebetulnya tidak ada salahnya menonton gambar porno. Akan tetapi lain urusannya jika gambar porno itu sengaja ditonton di ruang publik. Di negara liberal sekalipun, menonton materi asusila itu diatur dan tidak boleh di tempat umum. Urusannya lebih pelik jika itu dilakukan oleh pejabat publik di gedung milik rakyat.

Setelah menuai kecaman dari sana-sini, akhirnya pada hari Senin (22/4) Arifinto mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Ia tengah memproses pengunduran dirinya melalui DPP PKS.

Skandal “Arifinto Bokep” ini bisa dibilang inkonsisten (jika tidak mau disebut munafik) karena Arifinto berasal dari kelompok yang sering mengatur kesusilaan. Koleganya di Kementerian Informasi dan Komunikasi, Tifatul Sembiring, telah memulai berbagai inisiatif memblokir materi pornografi di Internet.

Sikap dari PKS sendiri cenderung membela. Pendiri PKS Yusuf Supendi berkata kalau melihat pornografi itu biasa, seolah memberi pemakluman. Padahal citra moralis ini justru selalu menjadi bagian dari pencitraan PKS. Menkominfo Tifatul Sembiring malah mengatakan bahwa Arifinto tidak bersalah secara hukum.

“Kalau secara hukum berdasarkan UU ITE, pihak yang bersalah adalah orang yang mendistribusikan atau mentrasmisikan konten porno. Sementara orang yang mengunduh konten terkait tidak,” kata Tifatul.

Walaupun UU ITE tidak mempidanakan pengunduh materi asusila, UU Pornografi ayat 5 jelas-jelas melarang hal itu. Dalam kiprahnya memblokir internet, Tifatul selalu bersembunyi di balik dua undang-undang: UU ITE dan UU Pornografi. Mengapa giliran koleganya terjerat kasus pornografi, Tifatul jadi lupa ada UU Pornografi?

Skandal Arifinto tidak cukup diselesaikan dengan mundur dari DPR. UU Pornografi sudah terlanjur diundangkan, mau tidak mau Arifinto harus diproses hukum dan dipenjarakan jika terbukti melanggar. Arifinto harus menelan rasa pahit dari undang-undang cacat yang selama ini menjadi kampanya partainya.

Politik - March 24th, 2011

Kunjungan Luar Negeri Ala DPR

DPR Kosong

Seragam pramuka Jepang berbeda dengan seragam pramuka Indonesia. Itulah laporan hasil kunjungan DPR ke Jepang pada tahun 2010.

“Kalau misalnya [seragam pramuka] untuk SD itu lebih cerah. Kalau sehari-hari [seragamnya] simpel,” ujar anggota Panja Pramuka DPR Hetifah Sjaifudian (Golkar)—via detikcom.

Untuk mendapatkan informasi yang sebetulnya tinggal cari di Google, DPR harus mengirim 25 anggota ke Jepang. Dan biaya yang harus ditanggung uang rakyat untuk “pelesiran” ini tidak murah. Tahun 2009, anggaran DPR untuk kunjungan ke luar negeri besarnya 60 milyar dan di tahun 2010 naik menjadi 73 milyar.

Sayangnya, biaya mahal ini tidak jelas hasilnya. Sejak 2009 DPR telah 19 kali berkunjung ke luar negeri. Namun laporan hasil kunjungan itu cuma 2. Sisanya entah, tidak diketahui. Dari penelusuran di situs dpr.go.id juga ditemukan bahwa lembaga legislatif itu telah berkunjung luar negeri sebanyak 143 kali. Dari kunjungan luar negeri sebanyak itu, hasilnya cuma tiga buah laporan.

Ini semua terdokumentasikan dalam evaluasi kinerja DPR 2009-2010 terbitan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK). Pada evaluasi setebal 192 halaman itu, DPR dikatakan sering tidak memberi pertanggungjawaban. Dan jika memberi, isi laporannya tidak rinci. Kunjungan Komisi III ke Swedia tahun 2007 misalnya, laporannya hanya 1 lembar yang isinya deskripsi pendek dan jadwal kegiatan. Continue reading …

Politik - March 23rd, 2011

Aljazeera: Purnawirawan TNI di Balik Serangan Ahmadiyah Cikeusik

Jendral TNI dituding ada di balik serangan Ahmadiyah Cikeusik

Aljazeera memberitakan sejumlah jendral purnawirawan TNI telah membacking kelompok penyerang Ahamdiyah Cikeusik untuk menjatuhkan SBY. Para jenderal itu menilai SBY terlalu lemah dan terlalu reformis. Menurut Step Vaseen dari Aljazeera, rumor bahwa FPI memiliki backing “telah terbukti untuk pertama kalinya”.

Ini bukan pertama kalinya kantor berita Aljazeera menaruh perhatian kepada Indonesia. Kantor berita Qatar ini rutin meliput perkembangan Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah melarang Ahmadiyah dan pengadilan Abu Bakar Baasyir.

Salah satu narasumber liputan itu adalah Chep Hernawan dari Gerakan Reformasi Islam, sebuah kelompok massa yang aktif menolak Ahmadiyah. Chep mengaku didekati oleh purnawirawan TNI pada bulan Januari tahun 2011. Jendral senior itu memberikan dukungan kepada Chep supaya presiden jatuh. Sekjen FUI, Al Khathath juga mengaku didekati jenderal yang ingin menjatuhkan SBY.

Aljazeera mengarahkan pemberitaan ke mantan KSAD TNI AD, Tyasno Sudarto. Jendral bintang empat ini memang kerap menyuarakan ketidakpuasannya terhadap SBY. Tyasno juga pernah disebut-sebut sebagai sosok yang mensuplai senjata dalam persekongkolan pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnaen yang akhirnya memenjarakan ketua KPK Antasari Azhar. Tuduhan tersebut dibantah Tyasno.

Tyasno Sudarto

Okezone memberitakan dalam kabinet bayangan yang disusun oleh Dewan Reformasi Islam, Tyasno disebut sebagai Menkopolkam sementara ketua FPI Habieb Rizieq diberi posisi Kepala Negara.

Di Indonesia memang belum pernah ada sejarah TNI melakukan kudeta militer terhadap presiden yang sah. Akan tetapi, ini bukan pertama kalinya militer dikaitkan dengan kerusuhan sipil.

Update:

Politik - March 11th, 2011

Wikileaks Akhirnya Menuding SBY

<img class="size-medium wp-image-1466 aligncenter" src="http://hermansaksono.com/wp-content/uploads/2011/03/The-Age-Wikileaks-President-SBY-440×249.jpg" alt="The Age Wikileaks President SBY" width="440" height="249" srcset="http://hermansaksono.com/wp-content/uploads/2011/03/The-Age-Wikileaks-President-SBY-440×249.jpg 440w, http://hermansaksono.com/wp-content/uploads/2011/03/The-Age-Wikileaks-President-SBY-150×85.jpg 150w, http://hermansaksono site de vente de viagra.com/wp-content/uploads/2011/03/The-Age-Wikileaks-President-SBY-1024×580.jpg 1024w, http://hermansaksono.com/wp-content/uploads/2011/03/The-Age-Wikileaks-President-SBY.jpg 1338w” sizes=”(max-width: 440px) 100vw, 440px” />

Pagi ini (3/11) koran The Age menurunkan judul yang menggelegar: Yudhoyono “abused power”. Salah satu harian terbesar di Australia itu memuat bocoran dari Wikileaks bahwa Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaannya sehingga menodai reputasinya sebagai reformis yang bersih.

Bocoran yang diklaim bersumber dari diplomatic cables (surat menyurat diplomatik) Kedutaan Amerika Serikat ini memuat sejumlah informasi yang berpotensi menggoncang (lagi) pemerintahan SBY, antara lain:

  1. SBY mengintervensi proses penyidikan atas Taufik Kiemas pada tahun 2004. Kiemas diduga melakukan korupsi dengan jumlah sangat besar pada masa pemerintahan istrinya.
  2. Jusuf Kalla menyuap kader Golkar untuk memenangkan Kursi Ketua Umum Partai Golkar pada pemilihan tahun 2004. Nilai suapnya dikatakan The Age, “sangat banyak”.
  3. Ibu Negara Ani Yudhoyono juga dikatakan mendapatkan keuntungan finansial dengan menjadi broker bisnis.
  4. SBY memerintahkan Kepala BIN Syamsir Siregar untuk mengawasi gerak-gerik Yusril Ihza Mahendra yang melakukan lawatan rahasia. Yusris disebut melawat ke Singapura untuk menemui pebisnis Cina. The Age menggaris-bawahi jabatan Yusril sebagai ketua Partai Bulan Bintang, yang kala itu adalah saingan politik SBY.

Melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Pemerintahan SBY menyangkal tuduhan itu. Marty mengatakan pemberitaan itu tidak berdasar, tidak faktual, dan tidak masuk akal. Sementara itu Jusuf Kall mengakui kalau membayari tiket pesawat dan kamar hotel pengurus Golkar pada saat pemilihan tahun 2004. Namun apakah Kalla juga menyuap dalam bentuk uang, mantan Wakil Presiden itu tidak membenarkan atau menyangkal.

Metta DS, jurnalis Tempo mengatakan kalau kita harus hati-hati menyikapi kasus ini. Lewat Twitter, Metta menjelaskan kalau harian The Age pernah salah melakukan investigasi seperti saat menurunkan pemberitaan soal suap pencetakan uang di BI pada bulan Desember tahun lalu.

Sebetulnya gampang saja menanggapi kasus ini. Persilahkan KPK untuk menyidik kasus ini. Minta Kedutaan AS untuk memberikan klarifikasi. Jika SBY memang terbukti melakukan kesalahan, maka DPR tinggal memproses pemakzulannya. Toh kita masih ada Wapres Boediono yang akan menggantikan SBY andaikata RI-1 dimakzulkan.

Masalahnya, mungkin publik tidak percaya proses ini akan berjalan bersih jika dilakukan di bawah lembaga eksekutif seperti KPK. Repotnya, jika penyidikan dialihkan ke DPR, nanti ini semua menjadi pertunjukan drama panjang yang ending-nya bisa diperjualbelikan.

Update

  • AS mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka menyesalkan kebocoran komunikasi rahasia tersebut. Pernyataan ini keluar dari Menlu AS Hillary Clinton, melalui Dubes AS untuk Indonesia, Scott Marciel.
  • Pernyataan resmi dari Kedubes AS mengatakan kalau mereka menyesalkan pembocoran informasi apapun yang dimaksudkan sebagai rahasia, termasuk pembicaraan pribadi antara rekan sejawat atau penilaian dan observasi pribadi dari diplomatnya. Kedubes AS menjelaskan kalau kebijakan luar negeri resmi AS tidak ditetapkan melalui pesan-pesan ini, tetapi di Washington.