hermansaksono

Anggota DPR dari PKS, Arifinto tertangkap kamera sedang menonton film porno di tengah sidang paripurna. Foto jepretan Mohamad Irfan itu memperlihatkan Arfinto sedang duduk sambil melihat-lihat gambar mesum di komputer tabletnya.

Mendapat tudingan seperti itu, Arfinto langsung angkat bicara. Pendiri majalah Sabili itu mengaku tidak sengaja membuka gambar Porno. Ia malah menduga ia dijebak oleh konspirasi untuk menjatuhkan namanya.

“Saya mendapat email yang berisi link. Saya klik link itu, saya buka. Kok muncul gambar seperti itu. Kemudian saya hapus,” kata Arifinto.

Sanggahan ini kemudian dimentahkan oleh Irfan. Fotografer Media Indonesia itu melihat Arifinto memilih-milih gambar porno di komputernya.

“Dia buka folder-folder. Dan kemudian salah satu foldernya ditekan, dan munculnya video porno itu,” ujar Irfan.

Sebetulnya tidak ada salahnya menonton gambar porno. Akan tetapi lain urusannya jika gambar porno itu sengaja ditonton di ruang publik. Di negara liberal sekalipun, menonton materi asusila itu diatur dan tidak boleh di tempat umum. Urusannya lebih pelik jika itu dilakukan oleh pejabat publik di gedung milik rakyat.

Setelah menuai kecaman dari sana-sini, akhirnya pada hari Senin (22/4) Arifinto mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Ia tengah memproses pengunduran dirinya melalui DPP PKS.

Skandal “Arifinto Bokep” ini bisa dibilang inkonsisten (jika tidak mau disebut munafik) karena Arifinto berasal dari kelompok yang sering mengatur kesusilaan. Koleganya di Kementerian Informasi dan Komunikasi, Tifatul Sembiring, telah memulai berbagai inisiatif memblokir materi pornografi di Internet.

Sikap dari PKS sendiri cenderung membela. Pendiri PKS Yusuf Supendi berkata kalau melihat pornografi itu biasa, seolah memberi pemakluman. Padahal citra moralis ini justru selalu menjadi bagian dari pencitraan PKS. Menkominfo Tifatul Sembiring malah mengatakan bahwa Arifinto tidak bersalah secara hukum.

“Kalau secara hukum berdasarkan UU ITE, pihak yang bersalah adalah orang yang mendistribusikan atau mentrasmisikan konten porno. Sementara orang yang mengunduh konten terkait tidak,” kata Tifatul.

Walaupun UU ITE tidak mempidanakan pengunduh materi asusila, UU Pornografi ayat 5 jelas-jelas melarang hal itu. Dalam kiprahnya memblokir internet, Tifatul selalu bersembunyi di balik dua undang-undang: UU ITE dan UU Pornografi. Mengapa giliran koleganya terjerat kasus pornografi, Tifatul jadi lupa ada UU Pornografi?

Skandal Arifinto tidak cukup diselesaikan dengan mundur dari DPR. UU Pornografi sudah terlanjur diundangkan, mau tidak mau Arifinto harus diproses hukum dan dipenjarakan jika terbukti melanggar. Arifinto harus menelan rasa pahit dari undang-undang cacat yang selama ini menjadi kampanya partainya.

Seragam pramuka Jepang berbeda dengan seragam pramuka Indonesia. Itulah laporan hasil kunjungan DPR ke Jepang pada tahun 2010.

“Kalau misalnya [seragam pramuka] untuk SD itu lebih cerah. Kalau sehari-hari [seragamnya] simpel,” ujar anggota Panja Pramuka DPR Hetifah Sjaifudian (Golkar)—via detikcom.

Untuk mendapatkan informasi yang sebetulnya tinggal cari di Google, DPR harus mengirim 25 anggota ke Jepang. Dan biaya yang harus ditanggung uang rakyat untuk “pelesiran” ini tidak murah. Tahun 2009, anggaran DPR untuk kunjungan ke luar negeri besarnya 60 milyar dan di tahun 2010 naik menjadi 73 milyar.

Sayangnya, biaya mahal ini tidak jelas hasilnya. Sejak 2009 DPR telah 19 kali berkunjung ke luar negeri. Namun laporan hasil kunjungan itu cuma 2. Sisanya entah, tidak diketahui. Dari penelusuran di situs dpr.go.id juga ditemukan bahwa lembaga legislatif itu telah berkunjung luar negeri sebanyak 143 kali. Dari kunjungan luar negeri sebanyak itu, hasilnya cuma tiga buah laporan.

Ini semua terdokumentasikan dalam evaluasi kinerja DPR 2009-2010 terbitan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK). Pada evaluasi setebal 192 halaman itu, DPR dikatakan sering tidak memberi pertanggungjawaban. Dan jika memberi, isi laporannya tidak rinci. Kunjungan Komisi III ke Swedia tahun 2007 misalnya, laporannya hanya 1 lembar yang isinya deskripsi pendek dan jadwal kegiatan. Continue reading …

Aljazeera memberitakan sejumlah jendral purnawirawan TNI telah membacking kelompok penyerang Ahamdiyah Cikeusik untuk menjatuhkan SBY. Para jenderal itu menilai SBY terlalu lemah dan terlalu reformis. Menurut Step Vaseen dari Aljazeera, rumor bahwa FPI memiliki backing “telah terbukti untuk pertama kalinya”.

Ini bukan pertama kalinya kantor berita Aljazeera menaruh perhatian kepada Indonesia. Kantor berita Qatar ini rutin meliput perkembangan Indonesia, termasuk kebijakan pemerintah melarang Ahmadiyah dan pengadilan Abu Bakar Baasyir.

Salah satu narasumber liputan itu adalah Chep Hernawan dari Gerakan Reformasi Islam, sebuah kelompok massa yang aktif menolak Ahmadiyah. Chep mengaku didekati oleh purnawirawan TNI pada bulan Januari tahun 2011. Jendral senior itu memberikan dukungan kepada Chep supaya presiden jatuh. Sekjen FUI, Al Khathath juga mengaku didekati jenderal yang ingin menjatuhkan SBY.

Aljazeera mengarahkan pemberitaan ke mantan KSAD TNI AD, Tyasno Sudarto. Jendral bintang empat ini memang kerap menyuarakan ketidakpuasannya terhadap SBY. Tyasno juga pernah disebut-sebut sebagai sosok yang mensuplai senjata dalam persekongkolan pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnaen yang akhirnya memenjarakan ketua KPK Antasari Azhar. Tuduhan tersebut dibantah Tyasno.

Okezone memberitakan dalam kabinet bayangan yang disusun oleh Dewan Reformasi Islam, Tyasno disebut sebagai Menkopolkam sementara ketua FPI Habieb Rizieq diberi posisi Kepala Negara.

Di Indonesia memang belum pernah ada sejarah TNI melakukan kudeta militer terhadap presiden yang sah. Akan tetapi, ini bukan pertama kalinya militer dikaitkan dengan kerusuhan sipil.

Update:

• Menhan Purnomo Yusgiantoro mengaku belum pernah mendengar adanya rencana purnawirawan TNI ingin menggulingkan SBY.
• Catatan masa lalu Tyasno Sudarto (Bahasa Inggris)
• Melalui juru bicara Presiden, Istana menyangkal adanya kudeta

Pagi ini (3/11) koran The Age menurunkan judul yang menggelegar: Yudhoyono “abused power”. Salah satu harian terbesar di Australia itu memuat bocoran dari Wikileaks bahwa Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaannya sehingga menodai reputasinya sebagai reformis yang bersih.

Bocoran yang diklaim bersumber dari diplomatic cables (surat menyurat diplomatik) Kedutaan Amerika Serikat ini memuat sejumlah informasi yang berpotensi menggoncang (lagi) pemerintahan SBY, antara lain:

1. SBY mengintervensi proses penyidikan atas Taufik Kiemas pada tahun 2004. Kiemas diduga melakukan korupsi dengan jumlah sangat besar pada masa pemerintahan istrinya.
2. Jusuf Kalla menyuap kader Golkar untuk memenangkan Kursi Ketua Umum Partai Golkar pada pemilihan tahun 2004. Nilai suapnya dikatakan The Age, “sangat banyak”.
3. Ibu Negara Ani Yudhoyono juga dikatakan mendapatkan keuntungan finansial dengan menjadi broker bisnis.
4. SBY memerintahkan Kepala BIN Syamsir Siregar untuk mengawasi gerak-gerik Yusril Ihza Mahendra yang melakukan lawatan rahasia. Yusris disebut melawat ke Singapura untuk menemui pebisnis Cina. The Age menggaris-bawahi jabatan Yusril sebagai ketua Partai Bulan Bintang, yang kala itu adalah saingan politik SBY.

Melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Pemerintahan SBY menyangkal tuduhan itu. Marty mengatakan pemberitaan itu tidak berdasar, tidak faktual, dan tidak masuk akal. Sementara itu Jusuf Kall mengakui kalau membayari tiket pesawat dan kamar hotel pengurus Golkar pada saat pemilihan tahun 2004. Namun apakah Kalla juga menyuap dalam bentuk uang, mantan Wakil Presiden itu tidak membenarkan atau menyangkal.

Metta DS, jurnalis Tempo mengatakan kalau kita harus hati-hati menyikapi kasus ini. Lewat Twitter, Metta menjelaskan kalau harian The Age pernah salah melakukan investigasi seperti saat menurunkan pemberitaan soal suap pencetakan uang di BI pada bulan Desember tahun lalu.

Sebetulnya gampang saja menanggapi kasus ini. Persilahkan KPK untuk menyidik kasus ini. Minta Kedutaan AS untuk memberikan klarifikasi. Jika SBY memang terbukti melakukan kesalahan, maka DPR tinggal memproses pemakzulannya. Toh kita masih ada Wapres Boediono yang akan menggantikan SBY andaikata RI-1 dimakzulkan.

Masalahnya, mungkin publik tidak percaya proses ini akan berjalan bersih jika dilakukan di bawah lembaga eksekutif seperti KPK. Repotnya, jika penyidikan dialihkan ke DPR, nanti ini semua menjadi pertunjukan drama panjang yang ending-nya bisa diperjualbelikan.

Update

• AS mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka menyesalkan kebocoran komunikasi rahasia tersebut. Pernyataan ini keluar dari Menlu AS Hillary Clinton, melalui Dubes AS untuk Indonesia, Scott Marciel.
• Pernyataan resmi dari Kedubes AS mengatakan kalau mereka menyesalkan pembocoran informasi apapun yang dimaksudkan sebagai rahasia, termasuk pembicaraan pribadi antara rekan sejawat atau penilaian dan observasi pribadi dari diplomatnya. Kedubes AS menjelaskan kalau kebijakan luar negeri resmi AS tidak ditetapkan melalui pesan-pesan ini, tetapi di Washington.

Mulai kemarin hari, beberapa ISP telah memblokir situs-situs porno. Bulan Ramadan memang bulan yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan sesuatu yang kontroversial, karena secara otomatis rakyat menahan diri untuk tidak bikin ribut. (Tapi sebetulnya kita bisa kan berdiskusi dan protes tanpa menjadi panas?)

Tapi apa mau dikata, masyarakat kita masih tergolong paguyuban, dalam artian “Masalahmu adalah masalah kami, dan masalah kami adalah masalahmu”. Maka saya tidak heran jika pendukung pemblokiran pornografi memakai argumen bahwa pornografi merusak anak-anak.

Argumen ini benar, tetapi tidak utuh. Continue reading …