Refleksi sebelum eksekusi hukuman mati

Sebetulnya, sebagai masyarakat, apa yang kita inginkan dari hukuman mati? Apakah karena ingin menunjukkan kedaulatan Indonesia atas bangsa2 lain? Nanti tengah malam, peluru panas akan menembus Mary Jane Veloso dan mengambil nyawanya.

Mary Jane Veloso

Tulisan ini telah diupdate. Scroll ke bawah untuk rincinya.

Sebetulnya, sebagai masyarakat, apa yang kita inginkan dari hukuman mati? Apakah karena ingin menunjukkan kedaulatan Indonesia atas bangsa2 lain? Nanti tengah malam, peluru panas akan menembus Mary Jane Veloso dan mengambil nyawanya. Esok harinya, Indonesia mungkin akan sedikit lebih berdaulat daripada kemarin, tapi apakah itu kita mengambil langkah yang tepat untuk menunjukkan kedaulatan?

Hukuman mati itu ekstrim, karena nyawa yang sudah diambil tidak bisa diganti ataupun dikembalikan. Maka ketika mendukung hukuman mati, sebagai masyarakat kita perlu memperimbangkan apakah kita sudah mengambil jalan yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Dalam kasus Mary Jane Veloso, kita ingin kejahatan narkoba dibuat jera dengan hukuman mati. Akan tetapi, studi menunjukkan bahwa hukuman mati tidak tentu menurunkan tingkat kejahatan.

Di sini repotnya hukuman mati: hasilnya tidak tentu, tapi eksekusinya tentu akan mengambil nyawa orang untuk selama-lamanya. Apakah kita sedang bereksperimen dengan nyawa?

Lalu kenapa kita masih mendukung hukuman mati? Apakah karena agama mengatakan demikian? Tapi apakah semua umat beragama (yang diakui Indonesia) mendukung hukuman mati? Apakah kita berhak menghilangkan nyawa orang atas keyakinan pribadi kita terhadap penafsiran agama?

Pro-kontra hukuman mati sering terjebak dalam asumsi-asumi tak terverifikasi, padahal dampak hukuman mati itu permanen. Sedihnya, pro-kontra ini justru melupakan masalah nyata yang mendorong terjadinya kriminalitas: kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kemandulan penegak hukum.

 

Update: Eksekusi Mary Jane Veloso telah ditunda.

Antara Prabowo dan Jokowi

Prabowo adalah sosok yang memikat. Ia menunjukkan kepedulian kepada rakyat lewat konsep ekonomi kerakyatan dan juga pemberdayaaan petani serta nelayan.

prabowo-jokowi

Update: baca juga tulisan adik saya apakah Jokowi melanggar sumpahnya.

Prabowo adalah sosok yang memikat ketika muncul lagi tahun 2009. Ia menunjukkan kepedulian kepada rakyat lewat konsep ekonomi kerakyatan dan juga pemberdayaaan petani serta nelayan. Dengan lantang, ia mengkritik kebocoran kekayaan negara karena pengaruh asing.

Kalah di tahun 2009, Prabowo muncul lagi tahun 2014. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tegas dan berani. Kampanye Gerindra berbuah manis. Partai nasionalis di bawah pimpinan Prabowo menang 11% suara, naik dari 4% pada Pemilu 2009.

Akan tetapi, semakin mendekati pilpres, Prabowo dan partainya terlihat tidak tegas dalam bersikap. Continue reading “Antara Prabowo dan Jokowi”

Visi Jokowi vs. Prabowo Dalam Hal Korupsi

Bagaimana Jokowi dan Prabowo menyikapi korupsi. Dalam perbandingan visi misi, terlihat capres mana yang lebih menekankan independensi KPK.

Visi misi anti-korupsi jokowi prabowo

Saya bermaksud mengurai visi dan misi kedua capres—Jokowi dan Prabowo—di bidang politik dalam negeri viagra pour qui. Tujuannya supaya kita bisa memiliki perbandingan yang jelas antara dua calon yang akan menjadi presiden Indonesia dalam lima tahun ke dapan. Dengan melakukan perbandingan yang tepat, saya berharap pemilih mendapat informasi yang lebih jelas siapa yang musti dipilih.

Cara yang saya lakukan sederhana. Pertama, dengan memakai dokumen visi misi yang tersedia di situs web KPU, saya menandai kalimat-kalimat yang terkait dengan politik dalam negeri. Ini mencakup isu korupsi, demokrasi, toleransi, dll. Kedua, kalimat-kalimat yang telah ditandai saya bandingkan antara Jokowi dan Prabowo, sesuai dengan tema masing-masing kalimat. Saya berusaha mengurai makna kalimat-kalimat kedua capres, dan menulis implikasinya bagi Indonesia. Mengikuti urutan KPU, saya akan menyebutkan Jokowi terlebih dahulu dan diikuti dengan Prabowo. Di bagian akhir saya menulis dampak-dampak jika presiden terpilih menjalankan visi dan misinya.

Sekilas, jumlah halaman dalam dokumen visi dan misi Jokowi (42 halaman) hampir lima kali lebih panjang daripada Prabowo (9 halaman). Jokowi lebih detail daripada Prabowo dalam menjabarkan pelaksanaan visi-visinya. Ini bisa berarti (1) Prabowo belum memperinci visinya atau (2) ini merupakan pilihan penyajian visi misi dari Prabowo.

Dalam artikel bagian pertama ini saya akan fokus pada korupsi, mengingat dalam survei Charta Politika, korupsi masuk dalam lima isu yang paling mendapat perhatian oleh pemilih. Berikut ini adalah visi dan misi kedua capres dalam hal korupsi.

Pencegahan Korupsi

Jokowi dan Prabowo sama-sama bermaksud untuk mencegah dan memberantas korupsi. Jokowi menulis, “kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten dan terpercaya.” Prabowo juga menulis hal yang kurang lebih sama, “[Kami akan] mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme”

Dalam hal pencegahan, keduanya akan menerapkan sistem pemerintah dan birokrasi yang terbuka. Di sini Jokowi merinci pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan Sistem Integritas Nasional (SIN).

“Kami berkomitmen untuk mewujudukan Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi melalui teknologi informasi yang transparan. […] Kami berkomitmen untuk melakukan aksi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN)”

Jokowi juga menjanjikan akan membuat proses pengambilan kebijakan lebih transparan dan akan melibatkan masyarakat dan media dalam penegakan hukum.

“[Kami akan] mendorong terciptakannya mekanisme transparansi dalam pembuatan kebijakan. […] Kami akan membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.”

Namun, Jokowi hanya sebatas mengakui pentingnya membuat tata kelola pemerintahan yang transparan.

Prabowo tidak menjelaskan lebih rinci langkah-langkah pencegahan korupsi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dokumen visi dan misi Prabowo memang tidak mendetail. Akan tetapi Prabowo menyingung pentingnya manajemen yang “akuntabel”, di mana tindakan seorang pejabat terkait dengan kewenangan pejabat di atasnya.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Prioritasnya

Kedua capres sama-sama mengakui peran penting KPK. Jokowi dan Prabowo berkomitmen menjaga keharmonisan KPK dengan Polri dan Kejaksaan, mungkin untuk mencegah konflik semacam cicak-buaya. Keduanya berbeda ketika berbicara soal pemberdayaan KPK. Dalam dokumen visi-misinya, Jokowi akan mendukung KPK dengan menjaga independensinya.

“KPK harus dijaga sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik.”

Prabowo akan memperkuat peranan KPK melalui penambahan SDM dan fasilitas.

“[Kami akan] memperkuat peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan”

Di sini, kedua capres sama rincinya namun beda arah. Jokowi memilih untuk menekankan bahwa KPK harus independen, namun tidak memperlihatkan komitmen untuk melengkapi KPK dengan tenaga dan fasilitas. Prabowo tidak menunjukkan sinyal untuk menjaga independensi KPK, namun berniat untuk memperkuat SDM dan fasilitas KPK.

Dalam hal prioritas, Jokowi menyebutkan sektor politik, pajak, dan industri sumber daya alam sebagai prioritas pemberantasan korupsi.

“Kami akan memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor hukum, politik, pajak, bea-cukai, dan industri sumber daya alam.”

Prabowo tidak spesifik menjelaskan sektor yang akan disasar untuk pemberantasan korupsi. Namun, dalam visi-misinya, Prabowo menekankan reformasi pendapatan SDA dan pajak.

“[Kami akan] melaksanakan reformasi pengelolaan SDA dan lndustri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari SDA.”

 

Implikasinya

Program anti korupsi keduanya dinilai tidak memuaskan oleh koordinator ICW, Ade Irawan. Ade juga menyebutkan korupsi di sektor perpajakan dan tambang harus mendapat perhatian serius. Prioritas ini dijabarkan dalam visi-misi Jokowi, namun tidak disinggung secara eksplisit oleh Prabowo.

Ade juga menekankan pentingnya proses seleksi penyidik KPK, karena independensi lembaga tersebut tergantung oleh perekrutan penyidik. Dalam hal ini, Jokowi memang menekankan independensi KPK, namun tidak menggarisbawahi mekanisme perekrutan penyidik yang menjaga independensinya. Prabowo menjanjikan akan menambah tenaga penyidik KPK, namun tidak memberikan komitmen untuk menjaga independensi KPK maupun proses rekrutment yang menjaga independensi.

Dalam hal ini, saya mendukung pernyataan ICW bahwa visi-misi anti-korupsi kedua kandidat masih belum lengkap. Jokowi menunjukkan komitmennya untuk menjaga independensi KPK dan prioritas pemberantasan korupsi, namun tidak rinci dalam langkah-langkah menjaga independensi KPK. Prabowo hanya menyiratkan prioritas pemberantasan koorupsi melalui program reformasi pengelolaan SDM dan perpajakan. Prabowo juga tidak mengindikasikan akan menjaga independensi KPK , walaupun akan memperkuat KPK dengan penambahan SDM dan fasilitas.

Bagaimana menurut saya

Politikus PAN and akademisi mempertanyakan independensi KPK ketika berhadapan dengan tokoh partai. Independensi memang penting, tanpa komisi yang independen maka pemberantasan korupsi akan menjauh dari kekuasaan di mana korupsi justru sering terjadi. Namun KPK juga bisa menjadi lemah dengan pemangkasan anggaran. Tahun 2013, anggaran KPK dipotong 6% dalam rangka penghematan dan pengendalian belanja negara untuk mencegah defisit APBN.

Walaupun independensi dan pendanaan KPK sama-sama penting, namun saya rasa independensi adalah poin yang jauh lebih penting. Saya pikir, KPK yang pendanaannya melimpah namun tanpa independensi akan menjadi KPK yang tanpa gigi. Oleh karena itu saya melihat program Jokowi lebih sedikit kekosongannya.

Government Shutdown

Dampak government shutdown, pelayanan pemerintah Amerika berhenti & 800.000 PNS dipulangkan. Penyebabnya: DPR & DPD tidak sepakat APBN 2013-2014 yang dimulai hari ini. Jika ada satu tahun untuk susun APBN, kenapa tidak ada kesepakatan di detik akhir?

Ted Cruz membacakan dongeng sebelum government shutdown

Mulai 1 Oktober pemerintahan AS tidak beroperasi penuh, atau istilahnya government shutdown. Dampaknya, pelayanan pemerintah yang tidak esensial akan dihentikan dan 800.000 PNS federal akan dipulangkan tanpa gaji. Shutdown terjadi setelah DPR dan Senat (DPD) AS tidak bisa menyepakati APBN periode 2013-2014. Padahal pariode tersebut dimulai hari ini (1 Okt). Jika DPR dan Senat punya waktu satu tahun untuk menyusun APBN, kenapa hingga detik-detik terakhir tidak ada kesepakatan?

Masalah sebetulnya ada di pro-kontra undang-undang jaminan kesehatan Obama, atau biasa disebut Obamacare. DPR yang dikuasai oposisi ingin menjegal penerapan Obamacare. Minggu sebelumnya, DPR AS mencabut pendanaan Obamacare dari RAPBN 2013-2014. Namun ketika masuk ke Senat untuk divoting, RAPBN tersebut ditolak mentah-mentah. Ini tentu tidak mengejutkan. Berbeda dengan DPR yg dikuasai Partai Republikan yang oposisi, maka Senat dikuasai oleh Partai Demokratik yang merupakan benteng pertahanan kebijakan Obama.

Beberapa hari kemudian Senat menyusun RAPBN baru yang mempertahankan Obamacare dan mengirimnya ke DPR. Proses legislasi di Senat juga berlangsung alot. Untuk menunda proses voting, senator Republikan Ted Cruz pidato 18 jam non-stop. Bahkan pada pukul 9 malam, senator Texas itu mempidatokan dongeng anak-anak Dr. Seuss untuk putrinya.

Ketika RAPBN versi Senat masuk DPR, para wakil rakyat dari Partai Republikan memodifikasi RAPBN dengan menunda pelaksanaan Obamacare untuk satu tahun. Kemudian RAPBN tersebut masuk lagi di Senat pada hari Senin, 30 September. Dan para senator Demokrat kembali mempertahankan Obamacare. Sorenya DPR menyetujui RAPBN yang kembali menjegal Obamacare. Dan pukul 9 malam, Senat mempertahankan Obamacare untuk ketiga kalinya.

Oleh karena tidak ada kesepakatan hingga pukul 12, maka terjadilah government shutdown.

Dampaknya: Departmen Kehakiman akan menunda sidang sejumlah kasus dan Departemen Perumahan tidak bisa mendanai voucher perumahan masyarakat miskin. NASA, pelayanan paspor, taman nasional, dan museum Smithsonian akan tutup. Militer akan tetap beroperasi karena dianggap esensial. Polisi, transportasi publik, sekolah dan universitas negeri tetap beroperasi karena pendanaannya dari negara bagian. Namun penelitian di universitas mungkin akan tersendat karena dana hibahnya dikelola NIH dan NSF yang juga terkena shutdown.

Ada banyak alasan mengapa Republikan berhasrat menjegal Obamacare. Konsep jaminan kesehatan universal adalah hal yang masih asing di Amerika Serikat. Memelihara kesejahteraan bersama bukanlah ruh utama UUD negeri Paman Sam. Kedua, Partai Republikan, terutama faksi tea party, secara ideologis memang menentang konsep negara yang terlalu terlibat menjamin kesejahteraan umum. Mereka khawatir Obamacare akan membebani APBN AS yang kini hutangnya mencapai 75% PDB. Ketiga, seperti yang dikatakan Paul Krugman, faksi tea-party khawatir bahwa jika Obamacare berjalan, rakyat akan menyukainya, sehingga lebih susah untuk dibatalkan.

Bagi saya ini konyol, karena Republikan DPR menyandera APBN untuk kepentingan politisnya. Obamacare adalah undang-undang yang disahkan melalui DPR dan Senat; serta telah diuji keabsahannya oleh Mahkamah Agung. Mempertaruhkan operasional negara demi menjegal Obamacare adalah tindakan yang gegabah.

Pagi Pemilu Itu di Boston

Suhu udara menunjukkan -2º Celcius saat puluhan orang mengantri di luar SMA Chatedral, Boston. Lapangan basket sekolah swasta telah disulap menjadi TPS pemilu. Pagi hari itu, Amerika memilih.

Queue to Voting Booth US Election Boston

Suhu udara menunjukkan -2º Celcius saat puluhan orang mengantri di luar SMA Chatedral, Boston. Lapangan basket sekolah swasta telah disulap menjadi TPS pemilu. Pagi hari itu, Amerika memilih.

Di antara antrian itu petugas TPS membagikan gelas-gelas kopi panas. Seorang ibu tersenyum saat segelas kopi susu datang menghangatkan tangannya. Dia mengatakan terima kasih. Selain itu, tidak nampak kegembiraan yang meluap-luap. Tidak nampak juga keterpaksaan ikut pemilu. Mereka ikut pemilu karena nasib negaranya ditentukan hari ini.

Banyak hal tentang masa depan Amerika yang akan ditentukan. Jika Romney menang, misalnya, UU jaminan kesehatan universal alias “Obamacare” terancam akan dicabut tahun 2013. Kubu konservatif juga khawatir, karena jika Obama menang maka defisit anggaran negara akan semakin berlarut-larut. Saat ini defisit anggaran mencapai 72% GDPnya.

Vote in Boston

Beberapa pertarungan juga condong ke ideologis. Aborsi, KB, pernikahan sesama jenis, perubahan iklim, adalah isu-isu yang memainkan suara pemilu. Partai Republikan yang condong konservatif, dua bulan terakhir mendapat sorotan karena calegnya mengatakan wanita korban pemerkosaan memiliki mekanisme alamiah untuk mencegah kehamilan. Caleg tersebut pada saat ini menduduki Komisi Sains Senat AS.

Perebutan Senator

Di seberang TPS, sekelompok orang berdiri mengangkat papan-papan kampanye. Seorang ibu paruh baya mengangkat papan bertuliskan “Elizabeth Warren for Senate”. Saya mendekati beliau dan bertanya apakah boleh saya ambil gambarnya. Dengan senyum lebar dia menjawab, “Tentu!”. Ia mengangkat papannya tinggi-tinggi sambil tersenyum lebar ketika kamera menjepretnya.

Elizabeth Warren Senate Election Boston

Pertarungan tidak cuma di tingkat presiden. Setelah dominasinya di DPR tergerus pada pemilihan paruh tahun 2010, Partai Demokrat harus mempertahankan mayoritas di Senat. Elizabeth Warren yang profesor Harvard adalah bidak Partai Demokrat AS untuk tugas penting ini.

Andai Partai Republik merebut dominasi Senat, maka pemerintahan Obama harus berhadapan dengan oposisi dari kedua kamar yang akan mengkritisi semua kebijakannya. Itu jika Obama memenangkan pilpres ini. Jika ternyata pemenangnya adalah Romney, maka ia akan menikmati pemerintahan yang dibacking oleh DPR dan Senat.

Lawan Elizabeth Warren adalah senator Scott Brown yang papan balihonya tidak nampak di TPS Ward 3 Boston.

Kotak Suara

Suhu udara di dalam gedung SMA Katedral lebih hangat 20 derajat, melegakan badan-badan kedinginan yang mengantri di luar. Para pemilih mengantri di depan meja administrasi hingga mendapat giliran masuk ke bilik suara. Bilik suara itu berupa meja aluminium ukuran sedang yang disekat empat. Pemilih menentukan suaranya memakai bolpen.

Voting Booths US Election Boston

Usai memilih, panitia membagian stiker lonjong bertuliskan “I Voted” di samping gambar bendera Amerika yang berkibar. Stiker itu untuk ditempelkan di dada, dan para pemilih mensegerakan diri menyematkan stiker itu pada dada mereka. Mungkin untuk merasa patriotik telah menunaikan tugasnya. Ketika ditanya siapa yang mereka pilih, semua menjawab “Tentu saja Obama” atau “Tentu saja Elizabeth Warren”. Boston memang kotanya partai Demokrat.

Di ujung timur kota Boston, Mitt Romney sedang mempersiapkan panggung besar untuk merayakan kemenangannya. Atau untuk membacakan pidato kekalahannya. TPS baru akan ditutup pukul 7 malam, dan hasil suara nasional baru terkapitulasi pukul 1 pagi waktu timur. Besok pagi, musim kampanye akhirnya usai, dan Amerika harus mengendalikan presidennya siapapun itu yang terpilih.