Prabowo

Soal penculikan aktivis ‘98, ada dua hal yang kita tahu pasti. Pertama, 23 aktivis telah dihilangkan paksa. 9 diantaranya dilepas, 13 masih hilang, dan 1 ditemukan tewas. Kedua, buntut dari kejadian tersebut, Prabowo Subianto diberhentikan dari TNI (dulu ABRI).

Lewat artikel ini, saya ingin mengembangkan diskusi tentang Prabowo supaya kita tidak sekadar berdebat apakah Prabowo menculik atau tidak menculik. Saya mengumpulkan dan menyatukan kesaksian Prabowo dan 7 orang korban penculikan: Andi Arief, Pius Lustrilanang, Nazar Patria, Rahardjo Waluyodjati, Mugiyanto, Aan Rusdianto, dan Faisol Reza. Dengan demikian kita mendapat gambaran yang terpadu tentang kejadian penculikan ‘98.

Data menunjukkan bahwa Prabowo memang terlibat dalam penculikan 9 aktivis. Ketika dalam penyekapan, beberapa korban sempat berkomunikasi dengan 3 aktivis yang hilang. Walaupun begitu, Prabowo merasa penculikan terhadap orang-orang Indonesia merupakan tindakan yang secara moral tidak bersalah. Di akhir artikel, saya mendiskusikan bagaimana kita seharusnya memaknai keterlibatan Prabowo.

Keterlibatan Prabowo dalam Penculikan

Pada wawancara dengan majalah Panji edisi 27 Oktober 1999, Prabowo mengaku bertanggung jawab atas penculikan 9 aktivis pro-demokrasi. Awalnya, Prabowo menerima daftar pencarian 28 orang aktivis radikal. Pimpinan TNI juga mengetahui keberadaan daftar tersebut.

“Saya memang terima satu daftar untuk diselidiki. Jadi, untuk diselidiki. Bukan untuk diculik.”

Testimoni Prabowo juga menyiratkan bahwa daftar tersebut berasal dari Suharto:

Majalah Panji: Anda tidak tanya pada Pak Harto daftar itu didapat dari mana?

Prabowo: Tentu saya tanya.

Dalam perkembangannya, penyelidikan itu berubah menjadi penghilangan paksa. Korban-korban mengaku diculik, diteror, dan disiksa. Prabowo mengatakan bahwa menculik adalah bagian dari menyelidiki, namun kemudian dia nampak enggan untuk bercerita lebih lanjut.

“Dalam operasi intelijen itu kan biasanya kita ambil, ditanyai, dan kalau bisa terus dia berkerja untuk kita. Kan begitu prosedurnya. Sudahlah, itu kesalahan teknis yang kemudian dipolitisasi.”—Prabowo

Dari kesembilan korban penculikan yang dikembalikan, tiga diantaranya—menurut Prabowo—adalah salah tangkap. Ketiga orang tersebut sekarang bergabung dengan Gerindra.

“Andi Arief dkk., itu ada dalam daftar pencarian orang (DPO), yang diberikan polisi. Yang tiga, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, dan Haryanto Taslam, itu kecelakaan.”—Prabowo

Kecelakaan salah tangkap oleh tim Prabowo ini juga muncul di kesaksian Nazar Patria, salah satu aktivis yang diculik. Ketika disekap dan ditutup matanya, ia mendengar bahwa penculik telah mendapatkan orang yang benar dan mereka tidak salah tangkap. Ini menegaskan bahwa operasi tersebut sempat salah tangkap.

[Dia] aktivis SMID, kita nggak salah tangkap!.

Perlu diketahui bahwa Prabowo hanya mengaku bertanggung jawab atas penculikan 9 aktivis. Ia lupa dan tidak yakin apakah 13 aktivis yang hilang juga termasuk ke dalam daftar tersebut.

“Saya lupa [apakah orang-orang yang hilang itu ada di dalam daftar]. Mungkin tidak. Itu daftar kan kalau saya tidak salah didapat dari rumah susun Tanah Tinggi. Jadi macam-macam nama orang ada di situ.”

Namun, salah satu korban penculikan yang dikembalikan mengatakan sebaliknya. Mugiyanto, yang diculik 13 Maret 1998, mengaku bahwa selama disekap di markas Kopassus di Cijantung, ia mengetahui Herman Hendrawan ada di tempat yang sama. Hingga saat ini Herman masih hilang.

“Ketika mereka [orang-orang yang diculik] di sel, mata mereka dibuka. Jadi mereka bisa melihat, mereka bisa saling berkomunikasi dengan orang di sel sebelahnya. []. Misalnya, Faisol Reza bisa berkomunikasi dengan orang sebelah. Orang itu nyanyi lagu Widuri. Orang itu adalah Herman Hendrawan.”—Mugiyanto

Keberadaan orang hilang di Cijantung juga diakui oleh Pius Lustrilanang. Ia juga mengaku sempat berkomunikasi dengan Herman Hendrawan, Yani Afri, dan Sonny. Dia juga mendapat informasi kalau Dedi Hamdun juga ada di tempat penyekapan. Keempat orang tersebut hingga saat ini juga masih hilang.

“Di tempat penyekapan itu, saya juga sempat berkomunikasi dengan Herman Hendrawan, Yani Afri, dan Soni. Ketiga orang ini sampai saat ini belum diketemukan. Dari mulut Yani Afri dan Soni, saya mendapat informasi bahwa Dedi Hamdun juga disekap di tempat tersebut.”

Pius kini menjadi anak buah Prabowo di Gerindra. Kedua pengakuan ini memberi kesan bahwa tim di bawah Prabowo tidak sekedar menculik 9 orang yang kemudian dikembalikan, namun juga menahan beberapa aktivis yang kemudian hilang.

Korban Penculikan Disiksa

Dari pengakuan Andi Arief, Rahardjo Waluyojati, Mugiyanto, dan Aan Rusdianto; selama proses penyelidikan mereka diperlakukan tidak manusiawi. Rahardjo sempat dipukul, disetrum, dan juga disuruh tidur di atas balok es:

“Aku dibawa ke sebuah ruangan dan seluruh pakaianku dilepas hingga telanjang bulat dan dipaksa tidur tengkurap di atas balok es selama kurang lebih 10-15 menit sambil menanyakan kepadaku bagaimana cara menemukan Andi Arief”—Rahardjo Waluyojati

Aan dan Mugiyanto juga mengalami penyiksaan dan ancaman yang serupa.

“Setrum, pukulan, todongan senjata laras panjang, memaksaku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.”—Aan Rusdianto

“Saya dipukul di perut berkali-kali dan pada muka sampai saya terjatuh. [] Saya mulai diinterogasi dengan cara disetrum dengan alat setrum yang suaranya seperti cambuk. Penyetruman ini dilakukan pada seluruh bagian kaki saya, terutama pada bagian sendi lutut.”—Mugiyanto

Ketika Andi berhasil ditangkap, ia melihat Rahardjo dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Hilyati, kakak perempuan Andi menjelaskan bahwa mata saudaranya ditutup dan delapan sempat pistol ditodongkan di badannya. Ia tidak bisa buang air maupun shalat. Hilyati mengatakan bahwa penculik mengancam akan membunuh Andi dengan mengatakan:

Ajal kamu di tangan Tuhan. Tapi bisa, ajal kamu di tangan saya.”

Mengapa Prabowo melakukan tindakan itu?

Prabowo tidak memberi penjelasan mengapa dia bisa salah menafsirkan perintah sehingga tugas menyelidiki berubah menjadi penculikan. Padahal, testimoni di media menggambarkan Prabowo sebagai tentara yang berprestasi tinggi dan disiplin mengatur bawahannya. Prabowo sendiri merasa tindakan penculikan itu tidak salah secara moral karena aktivis-aktivis tersebut berniat buruk.

Secara moral, saya tidak salah karena orang-orang itu berniat berbuat kejahatan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Prabowo merasa bahwa penculikan tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan dan demokrasi:

Informasi soal rencana pengeboman itu didapat dari interogasi, bukan kita ngarang. Dapat keterangan dari mereka. [] Jadi, jangan salah, untuk menegakkan demokrasi, kita justru harus menjaga keamanan.”—Prabowo

Namun, Faisol Reza yang juga disekap bersama Andi dan Rahardjo membantah bahwa mereka akan melakukan teror. Faisol menuding isu bom justru dihembuskan oleh militer.

“Pihak militerlah yang menyebarkan isu bom [] Kami cuma korban.”—Faisol Reza

Buntut dari Penculikan Aktivis

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengatakan bahwa Prabowo bersalah atas penculikan sembilan aktivis ‘98. Bahkan, DKP menyatakan Prabowo mengakui penculikan tersebut padahal tidak ada instruksi penculikan dari Panglima TNI (Tempo). Ketua Dewan Kehormatan, Jenderal Subagyo mengatakan bahwa “Prabowo salah menafsirkan perintah komando” sehingga “terjadi penculikan”. Agum Gumelar, yang juga anggota DKP, mengatakan bahwa tidak ada perintah penculikan dari atasan Prabowo:

Perintah melakukan bawah kendali operasi (BKO) ternyata tidak ada. Dan Prabowo melakukannya [penculikan] di luar kewenangannya.

Kemudian DKP memberi rekomendasi agar Prabowo untuk diberhentikan. Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pasca Mei 1998 mengeluarkan rekomendasi untuk membawa Prabowo ke pengadilan militer.

Pada akhirnya, Prabowo tidak dibawa ke pengadilan militer. Ia hanya diberhentikant. Dalam pengakuannya di majalah Panji, Prabowo memilih tidak mempermasalahkan putusan itu karena tidak ingin mencemari Suharto dan TNI (dulu ABRI):

Majalah Panji: Anda tidak mau nuntut soal pemecatan itu karena tidak ingin mempermalukan Pak Harto?

Prabowo: Benar, terutama itu. Juga tak ingin mencemari institusi ABRI, khususnya TNI AD.

Adalah anak buah Prabowo, Bambang Kristiono yang maju di mahkamah militer dan mengaku sebagai dalang penculikan. Mahkamah memecat dan menghukum penjara Bambang dan keempat anggota Tim Mawar. Namun, menurut Mantan Komandan Puspom ABRI Mayjen CHK Syamsu Djalaluddin, S.H., tidak mungkin Bambang menculik tanpa komando atasan. Di artikel Tempo Mengusut Nurani Tim Mawar edisi 29 Desember 1998, dituliskan pendapat Syamsu:

Logikanya, kata Syamsu lagi, tidak mungkin kesebelas anggota Kopassus itu melakukan operasi secara sendiri-sendiri, tanpa perintah komandannya, kecuali saat itu mereka adalah pasukan yang melakukan desersi.—Tempo, Mengusut Nurani Tim Mawar edisi 29 Desember 1998

Syamsu menegaskan bahwa mereka tidak desersi, sehingga pasti ada komando dari atasan Bambang:

Saat itu, mereka tidak desersi, sehingga sudah pasti ada yang memerintahkan mereka—Syamsu Djalaluddin

Pada saat itu, atasan langsung Bambang adalah Chairawan, yang secara langsung bertanggung jawab kepada Prabowo, Danjen Kopassus

Pasca pemecatan, Bambang Kristiono bekerja di bawah bisnis Prabowo. Dalam majalah Tempo edisi 13-19 Mei 2013, disebutkan bahwa Bambang menjabat sebagai direktur utama PT. Tribuana Antarnusa, yang merupakan anak perusahaan bisnis Prabowo. Sebelumnya, dalam pemberitaan ABC News Australia tentang Prabowo pada tahun 2009, Bambang Kristiono disebut sebagai tangan kanan Prabowo.

Prabowo memang dikenal sering memperkerjakan mantan anak buahnya. Darmanto, salah satu anak buah Prabowo menceritakan ketegasan dan juga kepedulian atasannya terhadap bawahannya:

Pak Prabowo sangat tegas, disiplin dan keras jika ada anak buahnya yang salah [] Pak Prabowo selalu memikirkan kesejahteraan bawahannya”—Darmanto

Prabowo yang dikenal keras terhadap bawahan yang lalai, nampak tidak bersikap keras terhadap Bambang Kristiono. Setelah dipecat oleh ABRI, Bambang kini menjadi orang kepercayaan Prabowo.

Apakah artinya?

Pengakuan-pengakuan di atas menggambarkan bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis. Prabowo mengaku 9 aktivis yang diculik telah dibebaskan, tapi dia nampak tidak tahu menahu soal 13 aktivis yang hilang dan 1 yang ditemukan tewas. Namun, pengakuan Pius dan Mugianto menandakan bahwa sejumlah aktivis yang hilang ada kaitannya dengan operasi di bawah Prabowo.

Apakah penculikan tersebut dapat dibenarkan? Bagi Prabowo, orang-orang di dalam daftar itu membawa ancaman teror, sehingga secara moral tindakan penculikan itu benar. Tuduhan tersebut dibantah oleh Faizol Reza. Menurut Faizol, ancaman teror itu hanyalah rekayasa militer.

Penculikan itu sendiri bertentangan dengan Statuta Roma Mahkamah Kriminal Internasional. Statuta tersebut menggolongkan penghilangan paksa—penculikan—sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Korban penghilangan paksa biasanya diculik, ditahan tanpa perintah pengadilan, dan disiksa selama interogasi. Beberapa dibunuh dan jenazahnya dibuang sehingga tidak dapat diketemukan. Walaupun operasi penghilangkan paksa kadang bertujuan untuk menjaga keamanan, pada akhirnya operasi semacam itu melindungi HAM dengan melanggar HAM. Pius Lustrilanang disetrum dan dibenamkan ke air, padahal dia hanyalah korban salah culik. Operasi semacam ini juga tidak cocok untuk negara demokrasi karena memberangus lawan politik dan menciptakan perasaan ketidakpastian dan ketakutan pada masyarakat luas.

Bagaimana menurut saya?

Dari pengakuan Prabowo, operasi penculikan ini diketahui oleh elit TNI di atasnya. Akan tetapi, tidak cukup petunjuk yang mengarah ke situ. Jika dugaan tersebut benar, maka Prabowo bukan satu-satunya petinggi TNI yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Namun tidak berarti bahwa Prabowo lepas dari kesalahan, karena dia bisa menolak operasi tersebut atas alasan kemanusiaan. Ada kesan bahwa dalam situasi konflik nilai, Prabowo tidak mengutamakan aspek kemanusiaan.

Ini menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang lebih kompleks dan tidak lagi hitam putih. Di satu sisi ia acapkali menggambarkan kecintaannya terhadap Indonesia. Di lain sisi ia merasa kejahatan terhadap kemanusiaan pada orang-orang Indonesia adalah tindakan bermoral. Kita sering mendengar bahwa sebagai perwira TNI ia pemimpin yang brilian dan berdisiplin tinggi, namun dalam tekanan situasi reformasi ‘98, kita mengetahui tim di bawah kendalinya bisa bergerak di luar kendali dan melakukan tindakan yang jahat dan tidak manusiawi.

Oleh karena pandangannya yang kontroversial terhadap penculikan, rencana Prabowo menjadi presiden menjadi problematik karena membuka sebuah pertanyaan: apakah dalam pemerintahannya Prabowo akan merestui penculikan dan penganiayaan terhadap warga negara Indonesia? Lebih lanjut, ia dan timsesnya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti:

  • Mengapa kelalaian penculikan oleh Tim Mawar bisa terjadi pada sebuah organisasi militer yang biasanya punya rantai komando yang kuat? Bagaimana Prabowo bisa mengantisipasi masalah yang sama dalam pemerintahan sipil yang relatif lebih egaliter?

  • Prabowo yang memilih diam daripada mencemari Suharto dan TNI membuka rasa penasaran apakah Prabowo akan memprioritaskan korps dan keluarganya di atas kepentingan rakyat banyak?

Diskusi tentang Prabowo memang sebaiknya lebih fokus ke karakter dan nilai-nilai kemanusiaannya terutama jika kita hendak memilihnya sebagai presiden.

Mengurai Keterlibatan Prabowo Dalam Penculikan Aktivis ‘98
Tagged on:

272 thoughts on “Mengurai Keterlibatan Prabowo Dalam Penculikan Aktivis ‘98

  • June 14, 2014 at 10:21 am
    Permalink

    Buat penulis, serius artikelnya bagus bangeeett,, bagus bangeett… Buat orang2 yang bacaa baguuss bangett,, komennya baguuss,,
    Tp kenapa baru SEKARANNGGGG, kemana kalian dan penulis di 2009???

    Menurut saya ya, daftar perintah yang diterima Prabowo itu pun tdk berkekuatan hukum, mungkin ya, SOP tidak jelas,,
    Mungkin begini gampanganya, ada kontraktor, punya 13 rumah, trus ada tukang cat. Si kontraktor bilang “tolong dicat rumah2 ini, biar keliatan bagus dan tenteram”. Tukang cat menimpali “oke pak”,

    Seiring berjalannya waktu, rumah dicat Hitam semua,, alhasil rumah tidak laku dijual, para pemegang saham kecewa, opini publik kacau balau menjelekkan perusahaan kontraktor tersebut. Lalu dengan lantang si Kontraktor menyalahkan dan membuat si tukang cat sebagai orang yang bersalah dalam mengecat 13 orang tsbut. Yang secara jelas si tukang cat itu tidak dijelaskan mengecat warna apa, pakai cat apa, beli dimana, pakai kuas apa, dikerjakan berapa orang dsbgainya..

    Jika anda semua memiliki nalar yang baik, menurut anda yg salah siapa? Tukang catnya kah? Atau kontraktornya??

    Dalam contoh cerita diatas, prabowo sbgai “tukang” dan pihak yang memberi perintah ke doi adalah “kontraktor”, mngkin direkturnya adalah Soeharto, tetapi keputusan tersebut mungkin juga dalam RUPS (rapat) nAaahh siapa aja anggota atau orang yg ikut memerintahkan itu? Merekalah yg harusnya diadilii..
    Bukan malah cuci tangan toh???

    Reply
  • June 14, 2014 at 10:21 am
    Permalink

    Buat penulis, serius artikelnya bagus bangeeett,, bagus bangeett… Buat orang2 yang bacaa baguuss bangett,, komennya baguuss,,
    Tp kenapa baru SEKARANNGGGG, kemana kalian dan penulis di 2009???

    Menurut saya ya, daftar perintah yang diterima Prabowo itu pun tdk berkekuatan hukum, mungkin ya, SOP tidak jelas,,
    Mungkin begini gampanganya, ada kontraktor, punya 13 rumah, trus ada tukang cat. Si kontraktor bilang “tolong dicat rumah2 ini, biar keliatan bagus dan tenteram”. Tukang cat menimpali “oke pak”,

    Seiring berjalannya waktu, rumah dicat Hitam semua,, alhasil rumah tidak laku dijual, para pemegang saham kecewa, opini publik kacau balau menjelekkan perusahaan kontraktor tersebut. Lalu dengan lantang si Kontraktor menyalahkan dan membuat si tukang cat sebagai orang yang bersalah dalam mengecat 13 orang tsbut. Yang secara jelas si tukang cat itu tidak dijelaskan mengecat warna apa, pakai cat apa, beli dimana, pakai kuas apa, dikerjakan berapa orang dsbgainya..

    Jika anda semua memiliki nalar yang baik, menurut anda yg salah siapa? Tukang catnya kah? Atau kontraktornya??

    Dalam contoh cerita diatas, prabowo sbgai “tukang” dan pihak yang memberi perintah ke doi adalah “kontraktor”, mngkin direkturnya adalah Soeharto, tetapi keputusan tersebut mungkin juga dalam RUPS (rapat) nAaahh siapa aja anggota atau orang yg ikut memerintahkan itu? Merekalah yg harusnya diadilii..
    Bukan malah cuci tangan toh???
    Benaar??

    Reply
  • June 14, 2014 at 7:01 pm
    Permalink

    Diskusi yang bagus sekali…segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah SWT. Kita tidak perlu takut pada manusia, tapi takutlah pada Allah SWT.

    Reply
  • June 14, 2014 at 9:03 pm
    Permalink

    Jangan samakan sunan kalijaga atau sayidina umar dengan pak prabowo karena mereka tidak pernah berambisi untuk jadi pemimpin… Dalam Shahih Al-Bukhari juga, dari sahabat Abu Musa Al-Asy’ari z, bahwa ada dua orang mengatakan kepada Nabi n: “Wahai Rasulullah, jadikan kami sebagai pemimpin.” Maka beliau menjawab:

    إِنَّا لَا نُوَلِّي أَمْرَنَا هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرِصَ عَلَيْهِ

    “Sesungguhnya kami tidak akan memberikan kepemimpinan kami ini kepada seseorang yang memintanya atau berambisi terhadapnya.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dan Muslim)

    Reply
  • June 15, 2014 at 11:25 pm
    Permalink

    “Jadi lebih baik saya memikirkan bangsa ini ke depan, amerika sudah pergi ke bulan, kita masih sibuk mengurusi HAM.” – kalau memang perlu diurus, kenapa tidak?

    Soal Komnas HAM tidak pernah mendapat bukti dan Prabowo tidak/belum mendapat status “yang bertanggung jawab” dalam kasus penculikan aktivis tersebut mungkin karena ketidaktegasan pemerintah (dari 1998-sekarang) dalam mengusut kasus ini.
    Menurut saya, apabila Prabowo berani dan memang tidak bersalah dalam kasus tersebut, mengapa dia tidak mengajukan penyelidikan atas dirinya sendiri? Sehingga hasilnya tidak akan simpang siur dan namanya bersih (apabila dia terbukti tidak bersalah) :)

    Reply
  • June 16, 2014 at 7:45 am
    Permalink

    kapan bangsa kita bisa damai…cobalah meneladani pemimpin trebaik sepanjang masa..

    Reply
  • Pingback:Antara Prabowo dan Jokowi - Politik - hermansaksono

  • June 18, 2014 at 9:21 am
    Permalink

    Semua capres memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Masalah di masa lalu biarlah diselidiki oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang terpenting saat ini adalah Dukung pemilu yang SEHAT, BERSIH, JUJUR, dan ADIL!

    Reply
  • Pingback:Pilih no.2 | arieflolik

  • June 18, 2014 at 2:19 pm
    Permalink

    ngakak liat yang komentar menyangkal tulisan mas herman tapi pas di tanya bukti nyata nya gak ada. hahaha
    kasihan kamu. iya kamu!

    Reply
  • June 18, 2014 at 2:39 pm
    Permalink

    Emang kalian semua mau kembali ke masa orde baru ? Gue mah ogah ;)

    Reply
  • June 20, 2014 at 12:01 am
    Permalink

    kalau dibandingkan dengan densus 88 yang menembak mati terduga teroris itu gimana bro?

    Reply
  • Pingback:Dulu aku memilih Prabowo | hgunawan77

  • Pingback:Dulu Aku Memilih Prabowo | OnePress

  • June 20, 2014 at 8:02 pm
    Permalink

    Kampanye Presiden paling panas menurut saya! Smoga rakyat Indonesia tidak terjebak dalam hiruk pikuk persaingan politik yg melibatkan 2 media tv swasta nasional yg tidak punya rasa malu. Hai wartawan TV, peran anda sangat besar dalam menuntun rakyat dengan informasi yang benar, seimbang dan tidak memihak. Peran anda juga besar dalam menjerumuskan rakyat Indonesia dg informasi yang tidak seimbang dan sangat memihak! Rakyat, jangan seperti pelanduk yg mati ditengah-tengah gajah yang berkelahi! Hati2.

    Reply
  • June 21, 2014 at 10:27 am
    Permalink

    OMG HELLOOOW…JGN SALING MENGHUJAT,LIHAT DIRI KITA SENDIRI DULU..APAKAH UDAH BENAR..TRIMS

    Reply
  • June 21, 2014 at 12:45 pm
    Permalink

    Ada yang tau tokoh dibalik kerusuhan 98 gak ya?

    Reply
  • June 22, 2014 at 4:23 pm
    Permalink

    Tak ada manusia yang tak berdosa.

    Reply
  • June 22, 2014 at 4:53 pm
    Permalink

    Sudahlah..gak usah meributkan hal2 blm tentu kalian tau kebenarannya.itukan katanya..alangkah baiknya ayo berembuk bagaimana memikirkan masa depan bangsa ini agar lebih maju dan bermartabat di mata dunia.pilih saja pemimpin yg sesuai hati nurani masing2,dan bila nanti pilihan kita ternyata tidak amanah kepada rakyat,ya..ganti.jangan saling menghujat salah satu pilihan,emang kenapa kalo latarbelakangnya adalah bandit,kemudian dia tobat dan jadi pemimpin yg baik kepada rakyat dan negara apakah itu salah.kalo kalian cerdas dan punya ide2 brilian demi negara ini, bantu aja calon2 pemimpin itu sesuai dgn pilihanmu toch….semua juga utk kita,untuk bangsa dan negara kita “INDONESIA”

    Reply
  • June 25, 2014 at 9:35 am
    Permalink

    artikel yang sangat bagus sekali… cukup komprehensif dalam mendalami kasus Prabowo. Memang kasus ini banyak sekali terlibat, tapi yang jelas intinya Prabowo itu berbuat kesalahan fatal dalam kemiliteran, ga peduli itu alasannya.

    Buat timsesnya Prabowo, harus menerima fakta bahwa memang capresnya diberhentikan dari kemiliteran, yang namanya diberhentikan itu pasti sebelumnya berbuat kesalahan, dimanapun institusinya, baik militer ataupun sipil. Dan mau ga mau stigma negatif tentang karirnya di militer pasti selalu melekat di benak masyarakat, karena perihal tersebut.

    Hal itu menjadi PR besar buat timses Prabowo, bagaimana caranya merubah stigma negatif tersebut. Kalo memang Prabowo adalah korban dari konstelasi politik di tahun 98 dan merasa terdholimi di karir militer oleh rival2nya, cobalah untuk diclearkan. dibuka saja…

    Sewaktu Mega berpasangan dengan Prabowo di tahun 2009, saya rasa itu cuma dinamika politik saja, posisinya memang mau ga mau harus berpasangan, karena banyak partai medioker yang merapat ke SBY waktu itu… otomatis parlementary troseholdnya ga cukup buat mega ma prabowo, so jadinya berpasangan deh…

    Saran saya, harusnya kalo memang merasa pemberhentian itu tidak benar secara hukum, seperti yang digembar-gemborkan timses Prabowo, kenapa tidak jauh-jauh hari sebelum pencapresan 2014 itu diajukan masalah DKP ke pengadilan, menangkan perkaranya bahwa Prabowo itu tidak bersalah di tahun 98, lalu pulihkan nama baiknya secara hukum.

    Tapi yang terjadi sekarang, cuma pembelaan dengan interview doang di media, itu tidak menghasilkan apa2, rakyat yang ada tambah bingung, sekarang klo liat kasus ini di media, kayak lihat infotainment antar artis yang saling berkonflik, saling menghujat, saling mengklaim untuk merasa paling benar, tapi ga pernah ada langkah hukum…. hehehehehe… itulah politik….

    Reply
  • June 26, 2014 at 7:18 am
    Permalink

    HAMPIR SEMUA TULISAN TERKAIT DENGAN TUDUHAN PELANGGARAN HAM PADA PRABOWO SARAT DENGAN KEPENTINGAN POLITIK.

    Kenapa demikian ? Saat ini hampir semua masyarakat sudah terbelah menjadi dua kubu (Prabowo dan jokowi).
    Dan sebagai rakyat kebanyakan saya tidak mungkin menjustifikasi suatu masalah yang kurang dipahami, terlebih pada artikel yang ditulis oleh orang yang dia sendiri tidak memahami sepenuhnya.

    Saya lebih percaya pada para pelaku sejarah yang saat ini mendukung Prabowo. Mereka adalah ratusan mantan jenderal, dan sebagian besar para purnawirawan dan veteran mendukung Prabowo.

    Saya yakin mereka2 itu bukan orang2 bodoh yang mau menyerahkan negeri ini di pimpin oleh penjahat/ pelanggar HAM. Saya lebih percaya pada mereka (pelaku sejarah) ketimbang tulisan2 yang sarat dengan kepentingan politik.

    Sebagai manusia biasa, mungkin saya juga salah, tetapi saya Yakin Kebenaran pada waktunya akan menjadi pemenang.

    Reply
  • June 26, 2014 at 7:46 am
    Permalink

    HAMPIR SEMUA TULISAN TENTANG TUDUHAN PELANGGARAN HAM PRABOWO SARAT DENGAN KEPENTINGAN POLITIK.

    Kenapa demikian ?. Saat ini hampir semua masyarakat sudah terbelah dua kubu (Prabowo dan Jokowi). Yang menulis sendiri adalah pendukung Jokowi tentunya punya kepentingan dalam rangka merebut simpati rakyat dengan cara menjelekan lawan politik jagoannya.

    Saya adalah rakyat kebanyakan, bukan pelaku sejarah, tidak begitu paham kejadian kasus hilangnya para aktivis. Mana mungkin saya menjustifikasi masalah yang kurang dipahami dengan berpedoman pada artikel yang ditulis oleh orang yang sudah tidak menyukai Prabowo, bahkan penulis sendiri kurang memahami sepenuhnya kasus tersebut.

    Saya lebih percaya pada para pelaku sejarah yang saat ini mendukung Prabowo. Dimana ratusan mantan jenderal, dan sebagian besar purnawirawan serta veteran mendukung Prabowo. Saya yakin mereka2 itu bukan kumpulan orang2 bodoh yang mau menyerahkan negeri ini dipimpin oleh penjahat/ pelanggar HAM.

    Saya lebih memepercayai mereka (para pelaku sejarah) ketimbang tulisan yang sarat dengan kepentingan politik.

    Reply
    • June 26, 2014 at 10:54 am
      Permalink

      Kasus tahun 98 itu sebenaranya sudah dibahas dari tahun 98 sampe sekarang… Jauh sebelum Pilpres yang mencalonkan Prabowo…

      Tapi hasilnya belum ketemu siapa aktor intelektualnya siapa ?

      Anda benar semuanya ini berkaitan politik, tapi saya rasa masalah kasus 98 masih relevan dibahas sampai sekarang, karena kasus ini masih terbuka, dan belum selesai.

      Gini aja mas, Kalo seumpama Prabowo itu tidak bersalah, kenapa sampai sekarang kubu Prabowo tidak pernah membawa kasus pemberhentiannya ke Pengadilan, katanya timsesnya, bahwa DKP itu tidak sah, ya kenapa hanya ditampilkan di media, tidak di meja hijaukan.

      Jujur, sebagai warga taat hukum, saya percaya atas azas praduga tak bersalah, bahwa Prabowo bukanlah pelanggar HAM, karena belum pernah diadili di Pengadilan Militer, Sipil ataupun Pengadilan Ad Hoc Komnas HAM

      tapi dari penyelidikan DKP sudah jelas ada unsur pelanggaran HAM yaitu terlibat penculikan aktivis, lalu ujug2 dari hasil penyelidikan DKP menjadi acuan buat Habibie untuk memberhentikannya tanpa melalui pengadilan

      Sebenarnya dari premis sederhana itu, kubu Prabowo harusnya cerdas untuk membawa kasus itu ke pengadilan, buktikan secara HUKUM bahwa Prabowo itu tidak layak diberhentikan dan tidak terlibat penculikan.

      Kenapa itu penting, karena masih banyak masyarakat terstigma bahwa Prabowo adalah pelanggar HAM. Tapi saya tidak percaya sepenuhnya, tapi mohon maaf, bude saya saja yang ibu rumah tangga saja, punya stigma negatif terhadap Prabowo sebagai pelanggar HAM.

      Jadi, PR besar untuk timsesnya Prabowo untuk membuang jauh stigma negatif itu, buktikan secara hukum.

      Reply
      • June 26, 2014 at 12:02 pm
        Permalink

        dan perlu dipertanyakan kenapa jendral2 saat itu hanya memutuskan melalui DKP….. kenapa??? karena mereka mau cuci tangan mas :D

  • June 26, 2014 at 12:00 pm
    Permalink

    percuma mas bikin panjang2 tulisan,, sampe di submit di googlads dengan biaya yang sangat besat tapi nilainya NOL BESAR,

    suruh tuh jendral wiranto, sby, prabowo, fahrur rojo, kivlan dkk semua bicara dipengadilan biar semua tau.

    Reply
  • June 26, 2014 at 12:45 pm
    Permalink

    DKP itu hanya badan penyelidikan ad hoc bentukan Pangabnya waktu itu, Pak Wiranto, dasar pembentukannya sampai sekarang masih misteri, mungkin Pak wiranto dan Habibie yang lebih tahu…

    DKP hanya sekedar bertugas menginvestigasi, kemudian hasil penyidikannya diberikan ke Pangab, abis itu ke Presiden yang mutusin gimananya…

    Yang namanya badan ad hoc seperti itu, pasti ada pro kontranya, sekarang harusnya jikalau kubu prabowo kebakaran jenggot masalah itu, semestinya diajukan keberatan ke pengadilan, toh juga alm. Pak Harto sudah meninggal, jadi mungkin ga ada beban buat Prabowo untuk membukanya di pengadilan.

    Bagi pendukung prabowo, mungkin tidak mempermasalahkan ini, karena memang sudah mencintai beliau, tapi bagi undecided voters yang telanjur terstigma negatif pada Prabowo, hal ini jadi perkara serius.

    Reply
  • June 26, 2014 at 4:23 pm
    Permalink

    Soekarno anti neolib go to hell with aid /imf.Sama spt Jokowi go away Bank Dunia yg bw kontrak 1,2 T ut Jkt,Tegas! bayangkan kl tdtgn aja dpt komisi provicy piro?kl Prabowo?Ayahnya Alm buronan Soekarno komandan neolib,lead mafia brkley desain uu pma goalkan freeport imf dll?www.yukrisetcapres.weebly.com

    Reply
  • June 29, 2014 at 7:48 pm
    Permalink

    Ada yang luput dari penulisan diatas, yaitu adanya undang2 subversif yang pada saat itu masih berlaku dan belum dihapus. Jika dilihat dari keberadaan UU tersebut, apa yang dilakukan oleh prabowo adalah benar karena atas tuntutan UU Subversif, bagi kalian yang tidak tahu apa itu UU subversif silahkan di googling. Tapi kalau masih bingung silahkan lihat UU ISA yang dimiliki malaysia karena masih serupa dengan UU SUBVERSIF kita. Jadi jangan kaget dimalaysia aparatnya sangat agresif, bahkan TKI kita sering kena dampak dari UU ISA.

    UU subversif bisa mengkondisikan aparaturnya lebih “agresif” karena atas dasar mengamankan kepentingan bangsa indonesia orang2 yang punya potensi merugikan kepentingan nasional bisa di amankan sebelum mereka melakukan aksinya. Prabowo melakukan pengamanan atas aktifis yang terindikasi melakukan niat jelek atas dasar UU ini sehingga langkahnya benar krn dipayungi UU. Tapi jika hal itu dilakukan ditahun ini dimana UU subversif sudah tidak berlaku maka tindakan prabowo adalah salah.

    Kemudian soal DKP, jika kita merujuk pada aturan administrasi umum TNI yang menentukan setiap surat yang dibuat untuk kepentingan dinas wajib melalui proses pengarsipan. Tapi kenyataannya surat tersebut tidak terarsipkan di mabes TNI bahkan tidak ada nomor yang serupa dengan yang tercantum di surat DKP. Selain itu, dalam DKP dapat dijalankan apabila prabowo sudah menjalani sidang mahmilti, tapi kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan jika surat tersebut adalah ilegal dan tidak dapat dibenarkan isinya. Jikapun tetap berusaha dibenarkan berarti status surat tersebut sedang dalam keadaan dipaksakan ada untuk memenuhi tuntutan politis. Sehingga jelas sudah itu tidak dapat dibenarkan. Saat ada sidang DKP prabowo pun tidak ada dipersidangan alias dikondisikan dalam situasi inabsensia padahal orangnya tidak melarikan diri alias masih ada di indonesia. Prabowo batu tahu ada sidang DKP setelah keputusan sudah diambil oleh yang hadir pada waktu itu dan lagi2 ini sudah salah prosedur.

    Sekian semoga bisa menambah wawasan, sekian terima kasih

    Reply
    • July 7, 2014 at 6:26 pm
      Permalink

      lalu kenapa prabowo selalu mangkir tiap kali KOMNAS HAM memanggilnya? bukankah itu kesempatan untuk mengklarifikasi segala tuduhan masyarakat (meski tak semuanya) yang sampai saat ini masih dialamatkan kepadanya, bahwa dia melakukan pelanggaran HAM dalam kerusuhan mei ’98?

      Reply
  • July 2, 2014 at 9:28 pm
    Permalink

    Thanks Mas Herman atas tulisannya dan yang paling penting harus kita ketahui bahwa apapun kondisi saat hal tsb terjadi bahwa suatu saat kebenaran akan mencari sendiri jalannya dan akan terkuak dgn sendirinya kebenaran tsb….. so mari kita hrs jaga persatuan kita jangan lantas saling menyalahkan dan sekali lagi saya katakan bahwa KEBENARAN AKAN MENCARI SENDIRI JALANNYA……..

    Reply
  • July 3, 2014 at 9:08 pm
    Permalink

    1.Gue pernah baca klo pengadilan di belanda,ada keterlibatan wiranto.
    2.Pada tahun 07-08 apa tujuan jkw bolak balik ke china dan rusia(belajar komuniskah?)
    3.Komunis itu cerdas,menggunakan LSM,para aktivis,dan HAM tameng utama nya.
    4.Suharto mengizinikan konglomerat china utk usaha di negeri kita,dgn syarat 2,5-5% keuntungan harus diberikan ke Indonesia,utk UKM,tapi china menghianati itu.
    5.Orang terkaya di indonesia (djarum) james riady,itu penyumbang dana kampanye terbesar,belum lagi konglomerat2 china lain nya.
    6.China (komunis) ingin menguasai indonesia bukan hanya di bidang ekonomi,tapi juga politik.
    7.Dgn itu china akan menyingkirkan negarawan indonesia yg menghambat tujuan mereka.
    8.Mobil esemka yg digembor2kan buatan anak negeri,dgn pencetus jkw dan dahlan iskan,itu sebenarnya di impor dari china.
    9.Yahudi,china,amerika sadar sekali Indonesia kaya SDA,dan dgn itu meraka harus membodohi SDM nya.

    Reply
  • July 4, 2014 at 7:22 am
    Permalink

    Terus terang saya bukan pro jokowi dan saya tidak di bayar dan tidak sedang kampanye atau apalah itu saya di sini berbicara sebagai WNI awam yang tengah melihat politik indonesia… setiap tuduhan atau penilaian negative tentang jokowi itu semua gak ada bukti… tapi ketika prabowo dituduh.. kenapa bisa sampe ada buktinya ? Oke kalo emang bapak Prabowo Subianto tidak bersalah.. saya ulangi TIDAK BERSALAH…. kenapa pada saat dialog capres dan cawapres pertama saat di singgung oleh bapak jusuf kalla mengenai HAM bapak terlihat agak emosi atau naik darah ? Kalo memang gak salah ya santai aja kali jawabnya… muak ? Capek ? Yo ndak usah jadi pemimpin negara ini… negara ini butuh presiden yang sabar menghadapi sikap rakyat indonesia yang seperti sekarang ini …. Jujur saya pro no.1 AWALNYA ! ingat AWALNYA…. tapi setelah saya lihat perkembangan kasus yang baru terlihat nyata sekarang ini… saya KECEWA dengan tokoh idola saya yaitu bapak terhormat Prabowo Subianto… saya mungkin akan lebih tenang dengan memilih bapak jokowi yang dlu saya remehkan… tapi dia memegang bukti nyata… demi revolusi mental… demi negara baru… demi kesejahteraan rakyat… demi masa depan bangsa… dan demi persatuan mahasiswa indonesia… saya sekarang berada di kubu Jokowi-JK SALAM DUA JARI ! (Mungkin anda menganggap satu suara saya ini tak berarti.. tapi ingat… ini indonesia… indonesia luas bro sis..kalau ada 10.000.000 jiwa yang berkata demikian maka inilah perubahan sesungguhnya) terimakasih

    Reply
  • July 4, 2014 at 3:05 pm
    Permalink

    Negara kita ini ibarat mobil tua,dibenahi akinya busi nya yg rusak dibenahi businya banya yg rusak.
    Saran:sebaiknya dibenahi seluruhnya (diganti) dr pr

    Reply
  • July 4, 2014 at 3:09 pm
    Permalink

    Negara kita ini ibarat mobil tua,dibenahi akinya busi nya yg rusak dibenahi businya banya yg rusak.
    Saran:sebaiknya dibenahi seluruhnya (diganti) dr presiden sampai RT.

    Reply
  • Pingback:Teruntuk Indonesia, Saya Memilih | Gumilang Fachrizal

  • July 5, 2014 at 11:43 am
    Permalink

    Prabowo bersalah itu pasti.dan dia mengakuinya.rusak negara di mata luar seorang “pelanggar ham” jadi presiden Indonesia.yang dukung prabowo ya mikir lagi lah.sebgai manusia anggap tuh anak yang hilang jadi saudara lo.sampe sekarang saudara lo gak ketemu.gak tau mati apa kagak

    Reply
  • July 5, 2014 at 11:47 am
    Permalink

    Saring apa yang ada.jadi orang indonesia yang cerdas.kalo jokowi komunis,gak mungkin dia bisa calonin diri jadi presiden.mikir.dia kalo komunis bakalan dihujam orang semua keluarga dan keturunannya.

    Reply
  • July 5, 2014 at 7:55 pm
    Permalink

    Nyimak pemikiran2 orang Indonesia yg masih kerdil, katak dalam tempurung, masih saja mengurusi hal2 yg tidak penting. Urus akhlak dan moral kalian masing2 toh siapapun presidenny nanti yg mengurus hidup juga diri kita sendiri.

    Reply
  • Pingback:Pendapat Saya Tentang Capres Nomor 1 | FEBRY ARISTIAN

  • July 7, 2014 at 5:47 pm
    Permalink

    Artikel yang sangat menarik. Ada 1 hal yang membuat saya bertanya2, mengapa prabowo selalu mangkir ketika di panggil KOMNAS HAM? bukankah seharusnya ia justru bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus mei ’98 (meskipun menurut versinya) yang mungkin bisa sedikit mengurangi penilaian negatif masyarakat terhadapnya.

    Kalau memang berjiwa ksatria dan seorang yang katanya negarawan, seharusnya Prabowo berani memenuhi panggilan KOMNAS HAM, supaya ada kejelasan tentang kasus ini, sehingga harkat dan martabat bangsa ini sebagai negara hukum masih bisa SEDIKIT TERJAGA. Sebagai seorang yang katanya berbakti untuk negeri, seharusnya dia tidak membiarkan negri ini terombang ambing dengan segala ketidakpastian tentang HAM, dengan mengungkap fakta apa saja yang terjadi saat itu (mei ’98) sekalipun sekali lagi menurut versinya. Kalaupun Wiranto, Luhut, Sby dll juga seharusnya terlibat, maka katakanlah di KOMNAS HAM. Salam Damai Untuk Indonesia.

    Reply
  • Pingback:Mengapa saya memilih Prabowo? | Fotodeka

  • October 5, 2014 at 9:16 pm
    Permalink

    Sejarah itu ditulis oleh yang menang. Dan menurut Saya, waktu itu, yang menang adalah Bapak presiden Kita, mertua Dari pak Prabowo. Maka Dari Itulah Kita taunya Kalo pak Prabowo itu di pensiun dini. Lagi pula, itu Bukan hal yg sulit kok. Mengingat 32 tahun pada waktu itu, media terbelenggu.

    Reply
  • October 26, 2014 at 1:35 pm
    Permalink

    mas herman udah pernah nonton prison break blum? mungkin kalo udh menonton bisa jadi tau bagaimana kondisi pak bowo saat itu. dia juga kn dapet perintah dari atasan

    Reply
  • December 8, 2014 at 5:33 pm
    Permalink

    yg posting ini kepanjangan, dan sudah menjustifikasi.

    bagaimana bisa anda dengan yakin bilang bhw postingan anda itu benar?

    menjadi makin rancu dengan data yg tidak jelas. belum lagi anda tidak ada di TKP.

    sekedar sharing tdk masalah. tp mengambil kesimpulan sendiri sedangkan anda bukan hakim, jelas tdk bisa diakatakan anda benar.

    coba saja cermati pemerintahan idola anda yg skrg malah membebaskan pembunuh munir.

    bagaimana anda menyikapi idola anda itu bung herman saksono???

    Reply
  • May 10, 2015 at 1:03 pm
    Permalink

    Menurut saya….kalau kita tidak bertindak sekarang…..kapan kita bisa mengembalikan ke 13 aktivis yang belum ditemukan…jadi kita perlu melakukan penegasan…kalau bukan kita siapa lagi???
    #NegriYangButa

    Reply
  • July 19, 2015 at 12:28 am
    Permalink

    jendral yg iklas ya prabowo
    orang jenius kok bisa salah mengartikan perintah atasan haha

    Reply
  • August 10, 2015 at 3:41 pm
    Permalink

    jangan menilai seseorang , sebelum mengenal pasti seorang tersebut. nanti ujung-ujungnya menyesal.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *