Politik - November 30th, 2010
Apakah Yogyakarta Monarkhi?
Jawabannya adalah IYA. Orang Jogja yang cerdas tidak perlu membolak-balik fakta untuk mempercantik citra ini. Selama Gubernur kita dipilih karena garis keturunan Sultan atau Pakualam, maka Jogja adalah provinsi monarkhi. Dalam hal ini saya sepakat dengan pernyataan SBY yang mengatakan bahwa Yogya adalah monarkhi. Bahwa itu adalah pernyataan tanpa empati yang hanya akan menimbulkan bola liar yang tidak perlu, saya juga setuju.
Tapi diskusi keistimewaan Jogja ini sudah terlampau membosankan. Pendukung kemonarkian mengulang-ulang argumen yang sama, demikian juga pendukung kepala pemerintahan dipilih langsung.
Kata kuncinya adalah kepala pemerintahan.
Saya tidak terlalu mempermasalahkan siapakah yang berhak menjadi kepala daerah, tetapi kepala pemerintahan daerah sebaiknya dipilih langsung dan memiliki masa jabatan yang dibatasi. Pilkada memang sering menghasilkan kepala daerah yang payah, tetapi kita tidak bisa melupakan sosok-sosok pemimpin yang bertanggung jawab seperti Joko Widodo (walikota Solo) dan Heri Zudianto (walikota Yogya). Mereka adalah kepala daerah yang berprestasi DAN dipilih langsung oleh rakyat.
Memang pada dasarnya, Pilkada atau Monarkhi adalah untung-untungan. Selama ini Jogja baik-baik saja, karena kinerja Gubernur DIY tidak buruk, walaupun tidak hebat. Bagaimana jika penerus Sultan kinerjanya buruk? Pilkada memberi ruang supaya kepala daerah yang buruk, tidak berkuasa selamanya. Monarkhi tidak.
Sebelum terlambat dan runyam, ada baiknya Jogja memulai transisi ke kepala pemerintahan daerah yang dipilih langsung, segera.




