Buy Soma Online Without Prescription

Kata "slow" memiliki banyak makna, dengan "lambat" sebagai makna denotatif. Akan tetapi, "slow" jika disandingkan dengan kata ganti orang, bermakna "telmi" atau "lemot". "What a slow child!" bermakna "Anak itu telmi banget sih!" Rambu "Slow Children" di Grand Indonesia konyol, karena menyiratkan makna yang kedua. Oleh karena itu, flashdisknya kita kasihken ke Oldjamaican yang captionnya paling pas. Selamat ya Oldjamaican!

Sign-board ini dijepret di Grand Indonesia hari Minggu kemarin. Maksud perancang mall ini apa, saya kurang tahu. :P Nah, ada hadiah satu buah flashdisk Kingston 2 Gigabyte (dikirim di semua daerah di Indonesia) bagi yang bisa mengarang caption paling lucu untuk foto di atas. Silahkan kirim jawabannya lewat komentar di posting ini. Nggak lebih lama dari Sabtu, 25 Juli 2009 ya :D Pengarang caption terlucu akan dikontak via email. :D

Calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra adalah salah satu pendukung kembalinya konstitusi kita ke UUD Tahun 1945. Sejak tahun 1999 MPR telah menyesuaikan UUD 1945 supaya lebih sesuai dengan perkembangan jaman. Berikut ini adalah alasan Peabowo mengapa kita harus kembali ke UUD Tahun 1945, diambil dari bukunya "Membangun Kembali Indonesia Raya" halaman 3:

Belajar dari pergerakan dan pengalaman membangun Indonesia selama lebihd ari 63 tahun, tampaknya diperlukan suatu reorientasi atas Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menempatkan cita-cita kedaulatan dan keadilan di seluruh bidang kehidupan masyarakat dan bangsa, pada posisi sangat sentral dan utama. Kita memang sudah merdeka dari penjajahan kolonialisme dan membangun kesatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapo, kemerdekaan dan persatuan yang menjadi modal utama pembangunan tampak belum dapat sepenuhnya diwujudkan ke dalam kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, bangsa dan negara ini semakin jauh bahkan melenceng dari tercapainya kedaulatan, baik itu dalam politik, pertahanan dan keamananm apalagi dalam bidang ekonomi. Ditambah lagi ketidakadilan yang merajalela di berbagai bidang kehidupan bangsa dan ketidakmakmuran sebagian besar penduduk Indonesia. Di samping itu, perlu uga kembali disegarkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan syarat dasar untuk tercapainya cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia jika kita memiliki: pertama, pemerintahan yang kuat, berdaulat, mampu dan melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; kedua, tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu, maka pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat harus tetap berlandaskan sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 1945 dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pembangunan nasional. Sementara visi, misi, strategi, kebijakan progran sekaligus kegiatan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia juga harus selaras dan sejiwa dengan UUD 1945. Pemerintah belum dapat mendalami, menerjemahkan, serta mengeimplementasikan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 dalam pembangunan nasional. Pemerintah sebagai pengembang amanat rakyat, menurut UUD 1945, justru harus kuat dan dominan dalam penguasaan pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun mineral yang penting menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan catatan, semua dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Reorientasi kepada paradigma pembangunan nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mendesak untuk ditetapkan dan dilaksanakan. Visi dan misi yang dikembangkan dalam buku “Membangun Kembali Indonesia Raya” ini pada dasarnya berlandaskan nilai-nilai yang telah mengkristal dan menjadi komitmen bangsa, yakni paradigma pembangunan nasional yang tercantum dalam Pancasila sebagai Landasan Idiil, UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional, Ketahan Nasional sebagai Landasan Konsepsional, serta Rencana Pembangunan Nasional sebagai Landasan Operasional.

Menilik argumentasi Prabowo, maka maka wacana kembali ke UUD 1945 sebetulnya tidak perlu. Setidaknya ada empat alasan mengapa kita tidak boleh kembali ke UUD 1945, yaitu:

1. UUD 1945 memungkinkan presiden untuk dipilih lagi seumur hidup.
2. Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi oleh MPR
3. MPR diisi oleh DPR dan Utusan Golongan yang jumlahnya sekitar 25% suara total.
4. Pemilihan Utusan Golongan tidak diatur oleh UUD

UUD 1945 memang memuat banyak sekali semangat proklamasi yang harus dilaksanakan dengan taat. Akan tetapi UUD 1945 juga tidak luput dari kesalahan. Beberapa pasal yang mengatur pemerintahan justru membuka peluang cita-cita proklamasi itu tidak tercapai.

Perusahaan multinasional membutuhkan setidaknya lima kali tes untuk merekrut pegawai baru. Biasanya dimulai dari seleksi administratif, lalu psikotes, dilanjutkan dengan interview, interview calon atasan, dan akhirnya: tes kesehatan. Akan tetapi, rangkaian tes sebanyak itu sama sekali tidak menjamin calon majikan akan mendapat pegawai yang kompeten. Karena observasi selama 6 bulan tentu tidak menampilkan jati diri calon pegawai secara lengkap. Kita, para pemilih sebetulnya diuntungkan, karena kita punya tahunan, bahkan sepuluh tahun lebih, untuk mengamati gerak-gerik calon presiden kita. Kita punya banyak “bahan” untuk mereview capres-capres yang akan bertanding tanggal 8 Juli besok. Pada tebangan pertama, pasangan Megawati-Prabowo tidak akan saya pilih. Saya melihat Ibu Mega tidak memiliki visi ataupun pengetahuan teknis untuk menjadi presiden. Saya yakin beliau sangat peduli terhadap bangsa ini, tapi peduli tidak cukup. Dan ini mengkhawatirkan, karena kurangnya pengetahuan, mau tidak mau, Mega pasti akan menyerahkan sejumlah kebijakan kepada orang lain. Dan pada kenyataannya, ketika kita memilih Mega sebagai presiden, kita memilih Prabowo sebagai presiden. Ini membuat saya merasa tidak nyaman, terutama karena catatan HAM dan sifat agresif Prabowo. Bagaimana mungkin permasalahan HAM di Indonesia bisa beres jika negara ini dipimpin oleh seseorang yang pernah dipecat dari TNI karena menculik mahasiswa? Tentu saja ada banyak yang bisa kita kagumi dari sosok Prabowo. Sikapnya yang keras terhadap campur tangan asing dan keterpihakannya terhadap petani dan nelayan harus diteladani. Di lain sisi Prabowo tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Dunia politik sipil sangatlah berbeda dengan militer, bisnis, ataupun tim kampanye. Apa yang dapat terjadi, andaikata kurangnya pengalaman ini membuat program Prabowo tidak jalan? Pasangan capres nomer 2, SBY-Boediono sebetulnya adalah tim yang lumayan. Selama hampir 5 tahun memerintah saya merasakan kesungguhan SBY (dan juga JK) dalam menjalankan pemerintahan ini. Boediono juga merupakan pilihan wapres yang bagus, karena ekonom asal UGM ini telah dua kali menyelamatkan Indonesia dari kejatuhan ekonomi. Langkah SBY untuk tetap membiarkan KPK independen, adalah langkah yang terpuji. Walaupun begitu, SBY masih belum sukses mereformasi kejaksaan . Saya juga ada kritik lain untuk SBY. Bukan soal kelambatannya dalam bertindak, karena dalam negara demokrasi, proses mencapai kesepakatan bersama lebih penting daripada hasil akhirnya. Dengan dukungan defacto di parlemen yang sangat sedikit, saya rasa kinerja SBY tidak buruk-buruk amat. Kritik saya terhadap SBY adalah ketidaksigapannya mengantisipasi kenaikan harga pangan global yang menghujam di awal 2008. Hal-hal seperti ini sebetulnya bisa direm dengan antisipasi yang mantap. Tapi—entah kenapa—SBY terlambat, sehingga harga pangan meroket gila-gilaan. Untuk pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto, saya menyimpulkan kalau lebih cepat, tidak selalu lebih baik: memilih Wiranto sebagai cawapres adalah pilihan buruk JK. Mantan Pangab ini masih memiliki catatan merah HAM. Di dalam debat, Wiranto tidak terdengar memiliki kompetensi ataupun visi. Tapi saya memahami pilihan ini, karena pilihan koalisi yang tersedia untuk JK tidak banyak. Sebelum 2009 saya tidak pernah suka JK. Ada banyak alasan, seperti sikapnya terhadap masalah Lapindo. JK juga pernah menuding keberadaan KPK membuat perekonomian terganggu. Ketika gempa Jogja, JK pernah menjanjikan dana 25 juta untuk membangun rumah baru untuk setiap KK. Dalam sebuah wawancara, JK pernah mengatakan kalau undang-undang tidak memungkinkan pemerintah untuk membredel media massa. Bagaimana jika undang-undang mengijinkan? Akankah JK melakukannya? Itu tentu sebelum kampanye. Sekarang pernyataan JK lebih “ramah”. Kampanyenya juga bisa dibilang paling cekatan dan paling rapih. Dengan dukungan dana yang paling sedikit, JK telah menggerakkan kampanye yang cerdas dan mengena, tanpa bantuan lembaga semacam Fox Indonesia. Beliau nampaknya cocok bekerja dalam tim yang terkomando, tapi setidaknya ini menunjukkan kalau kesigapan JK dalam bekerja memang terbukti. Setidaknya dalam skala tim sukses. Tapi itu bukan yang membuat JK istimewa. JK istimewa karena pemahamannya terhadap wacana-wacana dunia nyata sekaligus solusinya. Walaupun sesekali solusi JK tidak komprehensif, sifat itu tidak terlihat di SBY ataupun Boediono. Memilih SBY atau JK memang sulit, tetapi ada banyak hal yang membuat saya tidak nyaman dengan JK. Gayanya yang selalu tergesa-gesa bisa menjadi bumerang. Saya juga mengkhawatirkan sikapnya yang setengah hati terhadap demokrasi. Oleh karena itu, saya mendukung SBY-Boediono karena selalu bersikap pruden dan hati-hati. Ini tentu berlawanan dengan opini kebanyakan masyarakat yang menginginkan pemerintah bertindak ngebut, tapi saya pikir akan lebih baik kalau kita pelan tapi mantap, daripada ngebut tapi banyak masalah yang tercecer. Sikap SBY yang tidak menduakan demokrasi adalah faktor lain yang membuat saya lebih yakin memilih beliau. Banyak yang mengira kalau setelah 10 tahun reformasi kita bisa fokus sepenuhnya pada ekonomi. Akan tetapi kenyataannya tidak. Tanpa adanya fungsi pengawasan dalam demokrasi, negara yang kaya rayapun bisa jatuh miskin setiap saat. Selain itu, dengan tidak membela besannya yang kini dipenjara atas tuduhan korupsi, SBY telah mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan keluarga. Sesuatu yang agak langka di negara ini.

Sang Moderator, Pak Tikno, memang mampu memancing SBY dan JK untuk saling berdebat. Akan tetapi, Aviliani raise the bar terlebih dahulu, sehingga debat capres terakhir ini seperti mengulang debat-debat sebelumnya. Tentu, panggungnya lebih megah dan kemasannya lebih baik, tapi saya kurang merasakan kesungguhan para capres untuk menawarkan sesuatu yang baru. Sepanjang debat, Megawati terus-menerus mengulang mantra “pada waktu saya jadi presiden dulu” . Saya yakin Ibu Mega adalah nasionalis sejati. Saya juga yakin, seperti kebanyakan orang Indonesia, Bu Mega merasakan kemakmuran Indonesia masih jauh di angan-angan. Permasalahannya, Megawati terlalu banyak fokus pada permasalahan. Kampanye Mega Prabowo terjebak dalam kampanye negatif yang berlarut-larut hingga kehabisan porsi untuk memperinci program mereka sendiri. SBY, dengan pengalaman politiknya, memiliki pemahaman yang baik dalam konsep-konsep kenegaraan, seperti demokrasi dan otonomi daerah. Saya rasa sikap beliau untuk selalu mengikuti undang-undang menunjukkan pola kerja yang tepat untuk negara demokrasi. Sayangnya, kebanyakan orang tidak peduli undang-undang. Sikap antipati terhadap politik dan beban pikiran sehari-hari membuat masyarakat ingin solusi cepat—yang kalau perlu melabrak undang-undang. Ini yang membuat penampilan JK terlihat istimewa. JK tidak banyak pusing membahas undang-undang, beliau lebih banyak berkelakar soal hal-hal di lapangan. Dengan ekspresi yang jenaka dan jawaban yang witty, JK telah menghibur kita. Akan tetapi JK tidak menunjukkan itikadnya untuk bekerja di bawah undang-undang. Menilik kebiasaan JK yang suka menerabas aturan, debat semalam belum menjawab keraguan saya. Pak Tikno, menyimpan pertanyaan terakhir setelah para capres memaparkan pernyataan penutupnya. Apa yang akan dilakukan para capres jika kalah? Mega menjawab dengan singkat. SBY menjawab dengan gaya seorang negarawan. Jawaban JK jenaka dan cerdas. Acungan jempol saya berikan kepada SBY dan JK yang selalu minta maaf sebelum menyerang lawannya, dan bersalaman setelah menyerang. Mungkin inilah yang disebut gaya berdebat ketimuran? Secara umum terlihat bahwa SBY dan JK tidak memiliki perbedaan yang mendasar dalam melihat otonomi daerah, sementara Mega mungkin kurang lebih begitu. Yang jelas kita harus sangat bersyukur telah mampu melalui banyak rintangan menuju proses demokrasi yang semakin terbuka.