hermansaksono

Akhir-akhir ini saya gampang bersin. Masalahnya agak ruwet, AC kantor tidak dingin sehingga harus pasang kipas angin. Kalau pakai kipas angin, saya jadi bersin-bersin tidak bisa kerja. Tetapi, kalau tidak pakai kipas, saya gerah sehingga tidak bisa kerja. Saya pilih opsi yang pertama.

Masalahnya, bersin pasti diikuti dengan ingus. Supaya tidak belepotan, ingus harus dilap. Tidak di meja atau di baju teman. Ini repotnya, saya harus memilih mengelap pakai kertas tisu atau bawa kacu.

Kacu (atau sapu tangan) lebih classy, tetapi setiap dicuci saya menambah buangan limbah cucian yang pada akhirnya mempolusi sungai dan air tanah. Sementara kalau saya pakai tisu, berarti saya membunuh pepohonan, merusak ekosistem, membinasakan paru-paru dunia, dan mempercepat laju global warming.

Akhirnya pilih tisu karena pohon lebih mudah diperbaharui.

Vibe, sebuah majalah yang mengulas seluk beluk per-dugeman membuat ulasan dengan tajuk:

Battle of The Server

yang kalau di Indonesiakan menjadi:

Perang Antar Pelayan

Reality check, anyone?

Saya tidak puas jika hanya IPDN yang dibubarkan. Lihat saja ospek-ospek di universitas tanah air. Walaupun kegiatan ospek universitas-universitas ini cuma terlihat seperti pelajaran TK ketika dibandingkan dengan IPDN, tetap saja itu bentuk kekerasan mental dan pembodohan. Konyol sekali, karena tujuan masuk universitas itu mau pintar, bukan bodoh. Itu saja baru universitas, belum di sekolah-sekolah menengah.

Dulu ketika saya sekolah di SMA 3 Yogyakarta, saya dan teman-teman berinisiatif membuat panitia pemantau Ospek SMA. Tujuannya supaya budaya ospek yang membodohi itu bisa dipadamkan. Tapi apa daya, organsisasi saya tidak punya badan resmi di bawah OSIS, jadi ditolak mentah-mentah oleh OSIS dan sejumlah komunitas sekolah. Merusak budaya sekolah yang sudah lama dijalankan, katanya.

Sewaktu kuliah, saya sempat menjadi ketua himpunan mahasiswa Elektro UGM. Saya mengajukan ospek jurusan yang tidak mengandung pembodohan. Itupun diprotes banyak kalangan. Oleh karena saya harus mengakomodir konstituen saya (bodoh sekali saya waktu itu), akhirnya dibuatlah sebuah win-win solution. Acara ospek yang utama tidak ada pembodohan, tapi pada malam terakhir diperkenankan.

Karena sudah ritual, kata orang.

Akhirnya pada malam terakhir, ospek Elektro yang semula menyenangkan menjadi menyeramkan, penuh pembodohan, penuh bentak-bentak, dan dilengkapi acara penyetruman listrik. Betul, mahasiswa baru yang masih polos itu disetrum dengan listrik, walaupun arusnya masih kecil dan tidak mematikan. Entah jaman sekarang tradisi setrum menyetrum itu masih ada apa tidak. Yang jelas ketua KMTE setelah saya berkomitmen tidak akan melanjutkan ospek saya yang halus dan civil itu.

Pada akhirnya, kekerasan masih direstui oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, menurut saya, pembubaran IPDN bukan wacana main-main. Pemerintah perlu memotong budaya kekerasan. Selanjutnya, pemerintah dapat mentransfer mahasiswa IPDN yang tersisa ke universitas yang memiliki program administrasi publik guna memberi kesempatan para calon pamong praja untuk belajar di lingkungan yang lebih civil. Di masa yang akan datang dana untuk IPDN bisa dijadikan beasiswa pamong praja.

Tetapi saya tidak puas jika hanya IPDN yang ditindak. Pemerintah harus tegas menindak segala macam kekerasan. Dan membubarkan IPDN adalah cara yang tepat untuk memberikan contoh ke seluruh elemen rakyat bahwa segala bentuk kekerasan tidak dapat ditolerir, apapun alasannya.

Tikabanget kemarin marah gara-gara dia tidak disinggung di cerita Elang dan Semut. Waduh, saya kan jadi nggak enak! Memang sih, Tika juga terlibat dalam ngobrol ngalur-ngidul di Angkringan Tugu itu. Tapi gimana ya… orang itu kan tidak boleh tamak dalam bercerita.

Apakah anda punya saran bagaimana menyisipkan si Tika dalam posting saya kemarin? Apakah menambahkan kalimat “Tika pun ikut manggut-manggut” di bawah paragraf terakhir sudah cukup?

Ini bermula dari sebuah acara kongkow biasa di angkringan tugu, bersama teman-teman kuliah. Suasana angkringan tugu memang kondusif. Teh manis anget dan kopi joss menambah hangat obrolan soal politik, perhubungan, hingga budaya dan free-speech. Sampai tidak sadar kalau sudah jam 4 pagi.

“Mikir masalah negara ini nggak ada habis-habisnya e, sepertinya Indonesia tidak akan pernah bisa diperbaiki,” ujar teman saya Sidik, yang kini mencari nafkah di sebuah BUMN.

Teman saya yang seorang wiraswasta, Oggy, menanggapi, “Mungkin… karena selama ini kita selalu jadi elang dik.”

Kok elang? Pikir saya.

“Elang selalu di atas, terbang ke sana sini, mengamati dan memetakan masalah. Tetapi, karena masalah yang dipetakan banyak sekali, elang malah bingung bagaimana memperbaiki semua masalah yang saling terkait tadi. Selama ini kita, elang, selalu berusaha mencari ujung masalah. Padahal masalah kita itu ujungnya banyak sekali,” jelas Oggy. “Mungkin, sekarang kita harus menjadi semut, berpijak di bumi dan berusaha membangun. Hasilnya tentu saja tidak besar, tetapi setidaknya kita sudah menyumbang sesuatu.”

“Tetapi gik,” saya menimpali. “Bukankah selama itu di sekolah dan di kampus kita diarahkan untuk melihat masalah dari lingkup makro. Ciri pola pikir akademik bukankah seperti itu? Apa menjadi elang itu salah?”

Semuanya diam.

Tiba-tiba Dina yang sekarang jadi dosen nyeletuk, “Memang gitu mon, ketika mengidentifikasi masalah kita harus jadi elang. Melihat segala sesuatu secara sistemik, menyeluruh. Tetapi ketika akan memperbaiki masalah kita harus mendarat, memijak bumi dan memperbaiki satu masalah demi masalah secara terkoordinir. Menjadi semut.”

Semua masih diam, tetapi kali ini manggut-manggut setuju.

Menanggapi kematian Cliff Muntu yang tewas karena dianiaya di kampusnya, Rektor IPDN mengaku kecolongan. “Mereka (para praja) secara pribadi melakukan kegiatan di luar jam yang telah ditentukan yaitu pukul 22.00 WIB. Ini ilegal,” lanjutnya.

Ilegal boleh saja dipakai sebagai alasan. Tetapi ini tidak menutupi fakta kalau budaya militer masih mengakar di IPDN. Dan lebih penting lagi, budaya militer masih mengakar di negara ini. Contoh paling sederhana adalah seragam PNS yang di bagian bahunya ada bagian untuk meletakkan pangkat. Padahal pangkat semacam itu nyaris tidak relevan di lingkungan sipil. Atau, perhatikan kalau tiap penerimaan siswa baru di SMP dan SMA juga disertai dengan pelatihan berbaris. Bahkan ada sebuah perusahaan air minum yang mengirim seluruh pegawainya untuk mengikuti pelatihan ala militer, lengkap dengan push-up dan bentak-bentakan. Lalu, apa hubungan pelatihan berbaris dengan prestasi sekolah dan kualitas air minum? Supaya displin katanya.

Entah, apakah benar kalau berbaris, push-up, dan bentakan dapat membuat orang disiplin. Atau jangan-jangan itu cuma propaganda semata? Setidaknya insisden-insiden tadi dapat menjadi contoh betapa dalam militerisme telah merasuki bangsa ini. Menwa, Pramuka, Banser NU, adalah beberapa contoh yang lain. Dengan mendompleng gaya militer, sosok-sosok pseudo-militer ini menjadi sosok ‘ksatria gagah’ di masyarakat.

Apakah salah mengidolakan militerimse? Tentu tidak. Tapi tidak pas, apalagi kalau diterapkan pada lembaga yang stakeholder-nya adalah rakyat, karena militerisme cenderung menerapkan budaya militer di masyarakat. Seperti disiplin yang berlebihan, budaya kekerasan, budaya ketakutan dan bahkan budaya sewenang-wenang.

Disiplin dan loyalitas bukanlah hal yang buruk, tetapi tetap harus diimbangi dengan kreativitas dan kepekaan, karena, andaikata semua orang Indonesia sudah disiplin setiap hari, tetapi tidak bisa menciptakan sesuatu untuk menjadikan negara ini lebih baik, itu sama saja kita berjalan mundur.

Acara talkshow Wimar’s World dihentikan tayangnya oleh stasiun JakTV. Padahal, acara yang dipandu Wimar Witoelar ini ratingnya tinggi: peringkat 2 dari 102 acara. Ndoro kakung dan berpolitik.com mensinyalir ada upaya pembredelan di sini. Tentu, caranya lebih halus dibanding jaman Orba, tapi esensinya tetap saja sama.

Pemberhentian acara Wimar’s World ini melanjutkan rentetan pembredelan cara halus di tanah air. Sebelumnya acara parodi politik Republik BBM dan Republik Mimpi juga dibredel. Yang terakhir konon akan disomasi Menkominfo. Menurut Menkominfo, Republik Mimpi, tidak sesuai dengan budaya timur. Dikatakan, jika di Eropa seorang raja dan ratu begitu dihargai dan dihormati, kenapa kita di negeri Timur yang kental dengan tradisi dan budaya hormat-menghormati, tidak melakukan hal tersebut.

Respect is not given, but earned. Acara semacam ini tentunya merupakan cermin dari keprihatinan masyarakat terhadap pemerintahan kita. Membredel justru membuat masyarakat semakin tidak respek terhadap pemerintah. Akan lebih cantik jika peemrintah meluruskan informasi yang salah, bukan menutup arus informasi itu.

Saya prihatin. Jika acara yang kritis terhadap pemerintah terus menerus dibreidel, bagaimana mungkin rakyat bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah.