hermansaksono

Patternless thoughts, pointless wisdom

Politik - June 17th, 2014

Antara Prabowo dan Jokowi

prabowo-jokowi

Update: baca juga tulisan adik saya apakah Jokowi melanggar sumpahnya.

Prabowo adalah sosok yang memikat ketika muncul lagi tahun 2009. Ia menunjukkan kepedulian kepada rakyat lewat konsep ekonomi kerakyatan dan juga pemberdayaaan petani serta nelayan. Dengan lantang, ia mengkritik kebocoran kekayaan negara karena pengaruh asing.

Kalah di tahun 2009, Prabowo muncul lagi tahun 2014. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tegas dan berani. Kampanye Gerindra berbuah manis. Partai nasionalis di bawah pimpinan Prabowo menang 11% suara, naik dari 4% pada Pemilu 2009.

Akan tetapi, semakin mendekati pilpres, Prabowo dan partainya terlihat tidak tegas dalam bersikap. Continue reading …

Politik - May 28th, 2014

Mengurai Keterlibatan Prabowo Dalam Penculikan Aktivis ‘98

Prabowo

Soal penculikan aktivis ‘98, ada dua hal yang kita tahu pasti. Pertama, 23 aktivis telah dihilangkan paksa. 9 diantaranya dilepas, 13 masih hilang, dan 1 ditemukan tewas. Kedua, buntut dari kejadian tersebut, Prabowo Subianto diberhentikan dari TNI (dulu ABRI).

Lewat artikel ini, saya ingin mengembangkan diskusi tentang Prabowo supaya kita tidak sekadar berdebat apakah Prabowo menculik atau tidak menculik. Saya mengumpulkan dan menyatukan kesaksian Prabowo dan 7 orang korban penculikan: Andi Arief, Pius Lustrilanang, Nazar Patria, Rahardjo Waluyodjati, Mugiyanto, Aan Rusdianto, dan Faisol Reza. Dengan demikian kita mendapat gambaran yang terpadu tentang kejadian penculikan ‘98.

Data menunjukkan bahwa Prabowo memang terlibat dalam penculikan 9 aktivis. Ketika dalam penyekapan, beberapa korban sempat berkomunikasi dengan 3 aktivis yang hilang. Walaupun begitu, Prabowo merasa penculikan terhadap orang-orang Indonesia merupakan tindakan yang secara moral tidak bersalah. Di akhir artikel, saya mendiskusikan bagaimana kita seharusnya memaknai keterlibatan Prabowo.

Keterlibatan Prabowo dalam Penculikan

Pada wawancara dengan majalah Panji edisi 27 Oktober 1999, Prabowo mengaku bertanggung jawab atas penculikan 9 aktivis pro-demokrasi. Awalnya, Prabowo menerima daftar pencarian 28 orang aktivis radikal. Pimpinan TNI juga mengetahui keberadaan daftar tersebut.

“Saya memang terima satu daftar untuk diselidiki. Jadi, untuk diselidiki. Bukan untuk diculik.”

Testimoni Prabowo juga menyiratkan bahwa daftar tersebut berasal dari Suharto:

Majalah Panji: Anda tidak tanya pada Pak Harto daftar itu didapat dari mana?

Prabowo: Tentu saya tanya.

Dalam perkembangannya, penyelidikan itu berubah menjadi penghilangan paksa. Korban-korban mengaku diculik, diteror, dan disiksa. Prabowo mengatakan bahwa menculik adalah bagian dari menyelidiki, namun kemudian dia nampak enggan untuk bercerita lebih lanjut.

“Dalam operasi intelijen itu kan biasanya kita ambil, ditanyai, dan kalau bisa terus dia berkerja untuk kita. Kan begitu prosedurnya. Sudahlah, itu kesalahan teknis yang kemudian dipolitisasi.”—Prabowo

Dari kesembilan korban penculikan yang dikembalikan, tiga diantaranya—menurut Prabowo—adalah salah tangkap. Ketiga orang tersebut sekarang bergabung dengan Gerindra.

“Andi Arief dkk., itu ada dalam daftar pencarian orang (DPO), yang diberikan polisi. Yang tiga, Pius Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, dan Haryanto Taslam, itu kecelakaan.”—Prabowo

Continue reading …

Politik - May 22nd, 2014

Visi Jokowi vs. Prabowo Dalam Hal Korupsi

Visi misi anti-korupsi jokowi prabowo

Saya bermaksud mengurai visi dan misi kedua capres—Jokowi dan Prabowo—di bidang politik dalam negeri. Tujuannya supaya kita bisa memiliki perbandingan yang jelas antara dua calon yang akan menjadi presiden Indonesia dalam lima tahun ke dapan. Dengan melakukan perbandingan yang tepat, saya berharap pemilih mendapat informasi yang lebih jelas siapa yang musti dipilih.

Cara yang saya lakukan sederhana. Pertama, dengan memakai dokumen visi misi yang tersedia di situs web KPU, saya menandai kalimat-kalimat yang terkait dengan politik dalam negeri. Ini mencakup isu korupsi, demokrasi, toleransi, dll. Kedua, kalimat-kalimat yang telah ditandai saya bandingkan antara Jokowi dan Prabowo, sesuai dengan tema masing-masing kalimat. Saya berusaha mengurai makna kalimat-kalimat kedua capres, dan menulis implikasinya bagi Indonesia. Mengikuti urutan KPU, saya akan menyebutkan Jokowi terlebih dahulu dan diikuti dengan Prabowo. Di bagian akhir saya menulis dampak-dampak jika presiden terpilih menjalankan visi dan misinya.

Sekilas, jumlah halaman dalam dokumen visi dan misi Jokowi (42 halaman) hampir lima kali lebih panjang daripada Prabowo (9 halaman). Jokowi lebih detail daripada Prabowo dalam menjabarkan pelaksanaan visi-visinya. Ini bisa berarti (1) Prabowo belum memperinci visinya atau (2) ini merupakan pilihan penyajian visi misi dari Prabowo.

Dalam artikel bagian pertama ini saya akan fokus pada korupsi, mengingat dalam survei Charta Politika, korupsi masuk dalam lima isu yang paling mendapat perhatian oleh pemilih. Berikut ini adalah visi dan misi kedua capres dalam hal korupsi.

Pencegahan Korupsi

Jokowi dan Prabowo sama-sama bermaksud untuk mencegah dan memberantas korupsi. Jokowi menulis, “kami akan memprioritaskan pemberantas korupsi dengan konsisten dan terpercaya.” Prabowo juga menulis hal yang kurang lebih sama, “[Kami akan] mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme”

Dalam hal pencegahan, keduanya akan menerapkan sistem pemerintah dan birokrasi yang terbuka. Di sini Jokowi merinci pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan Sistem Integritas Nasional (SIN).

“Kami berkomitmen untuk mewujudukan Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi melalui teknologi informasi yang transparan. [...] Kami berkomitmen untuk melakukan aksi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN)”

Jokowi juga menjanjikan akan membuat proses pengambilan kebijakan lebih transparan dan akan melibatkan masyarakat dan media dalam penegakan hukum.

“[Kami akan] mendorong terciptakannya mekanisme transparansi dalam pembuatan kebijakan. [...] Kami akan membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.”

Namun, Jokowi hanya sebatas mengakui pentingnya membuat tata kelola pemerintahan yang transparan.

Prabowo tidak menjelaskan lebih rinci langkah-langkah pencegahan korupsi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dokumen visi dan misi Prabowo memang tidak mendetail. Akan tetapi Prabowo menyingung pentingnya manajemen yang “akuntabel”, di mana tindakan seorang pejabat terkait dengan kewenangan pejabat di atasnya.

Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Prioritasnya

Kedua capres sama-sama mengakui peran penting KPK. Jokowi dan Prabowo berkomitmen menjaga keharmonisan KPK dengan Polri dan Kejaksaan, mungkin untuk mencegah konflik semacam cicak-buaya. Keduanya berbeda ketika berbicara soal pemberdayaan KPK. Dalam dokumen visi-misinya, Jokowi akan mendukung KPK dengan menjaga independensinya.

“KPK harus dijaga sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik.”

Prabowo akan memperkuat peranan KPK melalui penambahan SDM dan fasilitas.

“[Kami akan] memperkuat peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan”

Di sini, kedua capres sama rincinya namun beda arah. Jokowi memilih untuk menekankan bahwa KPK harus independen, namun tidak memperlihatkan komitmen untuk melengkapi KPK dengan tenaga dan fasilitas. Prabowo tidak menunjukkan sinyal untuk menjaga independensi KPK, namun berniat untuk memperkuat SDM dan fasilitas KPK.

Dalam hal prioritas, Jokowi menyebutkan sektor politik, pajak, dan industri sumber daya alam sebagai prioritas pemberantasan korupsi.

“Kami akan memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor hukum, politik, pajak, bea-cukai, dan industri sumber daya alam.”

Prabowo tidak spesifik menjelaskan sektor yang akan disasar untuk pemberantasan korupsi. Namun, dalam visi-misinya, Prabowo menekankan reformasi pendapatan SDA dan pajak.

“[Kami akan] melaksanakan reformasi pengelolaan SDA dan lndustri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dari SDA.”

 

Implikasinya

Program anti korupsi keduanya dinilai tidak memuaskan oleh koordinator ICW, Ade Irawan. Ade juga menyebutkan korupsi di sektor perpajakan dan tambang harus mendapat perhatian serius. Prioritas ini dijabarkan dalam visi-misi Jokowi, namun tidak disinggung secara eksplisit oleh Prabowo.

Ade juga menekankan pentingnya proses seleksi penyidik KPK, karena independensi lembaga tersebut tergantung oleh perekrutan penyidik. Dalam hal ini, Jokowi memang menekankan independensi KPK, namun tidak menggarisbawahi mekanisme perekrutan penyidik yang menjaga independensinya. Prabowo menjanjikan akan menambah tenaga penyidik KPK, namun tidak memberikan komitmen untuk menjaga independensi KPK maupun proses rekrutment yang menjaga independensi.

Dalam hal ini, saya mendukung pernyataan ICW bahwa visi-misi anti-korupsi kedua kandidat masih belum lengkap. Jokowi menunjukkan komitmennya untuk menjaga independensi KPK dan prioritas pemberantasan korupsi, namun tidak rinci dalam langkah-langkah menjaga independensi KPK. Prabowo hanya menyiratkan prioritas pemberantasan koorupsi melalui program reformasi pengelolaan SDM dan perpajakan. Prabowo juga tidak mengindikasikan akan menjaga independensi KPK , walaupun akan memperkuat KPK dengan penambahan SDM dan fasilitas.

Bagaimana menurut saya

Politikus PAN and akademisi mempertanyakan independensi KPK ketika berhadapan dengan tokoh partai. Independensi memang penting, tanpa komisi yang independen maka pemberantasan korupsi akan menjauh dari kekuasaan di mana korupsi justru sering terjadi. Namun KPK juga bisa menjadi lemah dengan pemangkasan anggaran. Tahun 2013, anggaran KPK dipotong 6% dalam rangka penghematan dan pengendalian belanja negara untuk mencegah defisit APBN.

Walaupun independensi dan pendanaan KPK sama-sama penting, namun saya rasa independensi adalah poin yang jauh lebih penting. Saya pikir, KPK yang pendanaannya melimpah namun tanpa independensi akan menjadi KPK yang tanpa gigi. Oleh karena itu saya melihat program Jokowi lebih sedikit kekosongannya.

Politik - October 2nd, 2013

Government Shutdown

Ted Cruz membacakan dongeng sebelum government shutdown

Mulai 1 Oktober pemerintahan AS tidak beroperasi penuh, atau istilahnya government shutdown. Dampaknya, pelayanan pemerintah yang tidak esensial akan dihentikan dan 800.000 PNS federal akan dipulangkan tanpa gaji. Shutdown terjadi setelah DPR dan Senat (DPD) AS tidak bisa menyepakati APBN periode 2013-2014. Padahal pariode tersebut dimulai hari ini (1 Okt). Jika DPR dan Senat punya waktu satu tahun untuk menyusun APBN, kenapa hingga detik-detik terakhir tidak ada kesepakatan?

Masalah sebetulnya ada di pro-kontra undang-undang jaminan kesehatan Obama, atau biasa disebut Obamacare. DPR yang dikuasai oposisi ingin menjegal penerapan Obamacare. Minggu sebelumnya, DPR AS mencabut pendanaan Obamacare dari RAPBN 2013-2014. Namun ketika masuk ke Senat untuk divoting, RAPBN tersebut ditolak mentah-mentah. Ini tentu tidak mengejutkan. Berbeda dengan DPR yg dikuasai Partai Republikan yang oposisi, maka Senat dikuasai oleh Partai Demokratik yang merupakan benteng pertahanan kebijakan Obama.

Beberapa hari kemudian Senat menyusun RAPBN baru yang mempertahankan Obamacare dan mengirimnya ke DPR. Proses legislasi di Senat juga berlangsung alot. Untuk menunda proses voting, senator Republikan Ted Cruz pidato 18 jam non-stop. Bahkan pada pukul 9 malam, senator Texas itu mempidatokan dongeng anak-anak Dr. Seuss untuk putrinya.

Ketika RAPBN versi Senat masuk DPR, para wakil rakyat dari Partai Republikan memodifikasi RAPBN dengan menunda pelaksanaan Obamacare untuk satu tahun. Kemudian RAPBN tersebut masuk lagi di Senat pada hari Senin, 30 September. Dan para senator Demokrat kembali mempertahankan Obamacare. Sorenya DPR menyetujui RAPBN yang kembali menjegal Obamacare. Dan pukul 9 malam, Senat mempertahankan Obamacare untuk ketiga kalinya.

Oleh karena tidak ada kesepakatan hingga pukul 12, maka terjadilah government shutdown.

Dampaknya: Departmen Kehakiman akan menunda sidang sejumlah kasus dan Departemen Perumahan tidak bisa mendanai voucher perumahan masyarakat miskin. NASA, pelayanan paspor, taman nasional, dan museum Smithsonian akan tutup. Militer akan tetap beroperasi karena dianggap esensial. Polisi, transportasi publik, sekolah dan universitas negeri tetap beroperasi karena pendanaannya dari negara bagian. Namun penelitian di universitas mungkin akan tersendat karena dana hibahnya dikelola NIH dan NSF yang juga terkena shutdown.

Ada banyak alasan mengapa Republikan berhasrat menjegal Obamacare. Konsep jaminan kesehatan universal adalah hal yang masih asing di Amerika Serikat. Memelihara kesejahteraan bersama bukanlah ruh utama UUD negeri Paman Sam. Kedua, Partai Republikan, terutama faksi tea party, secara ideologis memang menentang konsep negara yang terlalu terlibat menjamin kesejahteraan umum. Mereka khawatir Obamacare akan membebani APBN AS yang kini hutangnya mencapai 75% PDB. Ketiga, seperti yang dikatakan Paul Krugman, faksi tea-party khawatir bahwa jika Obamacare berjalan, rakyat akan menyukainya, sehingga lebih susah untuk dibatalkan.

Bagi saya ini konyol, karena Republikan DPR menyandera APBN untuk kepentingan politisnya. Obamacare adalah undang-undang yang disahkan melalui DPR dan Senat; serta telah diuji keabsahannya oleh Mahkamah Agung. Mempertaruhkan operasional negara demi menjegal Obamacare adalah tindakan yang gegabah.

Indonesiana - May 21st, 2013

Suharto: Masih enak jamanku kan?

Suharto-Isih penak jamanku

Sejak 15 tahun lalu Suharto turun tahta, saya sering ketemu dengan orang-orang yang merindukan kondisi ekonomi jaman Suharto, dan menyesalkan kondisi jaman sekarang yang lebih buruk. Tapi apakah benar hidup di jaman Suharto lebih enak? Saya mencoba kumpulkan data-datanya:

  • Dolar lebih murah di jaman Suharto. Sebelum krisis moneter, nilai tukar dolar cuma Rp 2000. Akan tetapi pada saat krisis moneter, dolar mencapai Rp 16.000 di jaman Suharto.
  • Harga barang lebih murah di jaman Suharto. Menurut Deptan, harga beras di perkotaan pada tahun 1998 memang hanya Rp 958/kg, tapi pada jaman itu nilai UMR rata-rata cuma Rp 153.000. Sekarang harga beras memang naik sekitar 10 kali lipat jadi Rp 9000, akan tetapi UMR rata-rata juga naik sekitar 10 kali lipat: Rp 1.434.000.
  • Cari pekerjaan lebih gampang di jaman Suharto. Angka pengangguran 1998 saat Suharto ada di 5,46%. Angka pengangguran 2013, lima belas tahun kemudian ada di 5,92%.

Dari angka-angka tersebut, nampaknya situasi ekonomi jaman sekarang tidak berbeda jauh dengan jaman Suharto. Mungkin orang-orang yang mengeluh ekonomi Suharto lebih enak itu mungkin cuma ingin mengeluh saja?

Luwih murah jamankuFoto dari @yohang88.

 

Blog & Socmed - May 21st, 2013

Narsisisme Melalui Social Media

Social media in real life

Apakah memposting segala sesuatu ke social media itu perilaku narsisisme? Weits nanti dulu. Ingat, ada banyak sekali interaksi di socmed yang tidak kita temukan di dunia nyata. Sesuatu yang narsistik di dunia nyata, belum tentu narsistik di social media. Eric Gilbert dalam papernya menunjukkan contoh seperti ini:

Triad and Room

Gambar sebelah kiri adalah hubungan tiga orang di Twitter, dan gambar sebelah kanan adalah ekivalensinya di dunia nyata. Di dunia nyata, A C dipisahkan kaca, B C dipisahkan cermin satu arah, dan A B dipisahkan tembok. Interaksi seperti itu tidak lazim ada di dunia nyata, tetapi wajar di Twitter.

Menariknya, interaksi di atas baru satu dari 16 jenis interaksi tiga orang (triade) yang dipetakan oleh Ove Frank. Gilbert menemukan beberapa triade lain yang “bermasalah”. Dari keenamnya, Twitter baru memperbaiki triade nomer empat. Dulu kalau Ani dan Cici follow Budi, Ani bisa melihat mention Budi ke Cici, namun tidak melihat balasan Cici ke Budi. Akibatnya ada bagian percakapan yang hilang. Twitter memperbaikinya dengan tidak menampikan twit Budi yang memention Cici.

Triads

Penelitian Gilbert ini baru menyentuh design problem pada triade. Belum ada penelitian yang menyentuh design problem pada interaksi empat, lima, enam, atau tak terhingga orang. Oleh karena itu masih banyak interaksi-interaksi yang belum dikenali.

Jadi, sebetulnya memang wajar jika orang kemudian tidak nyaman masuk ke social media. Selain karena harus melalui medium dan teknologi yang baru, banyak interaksi di dalamnya yang belum pernah kita lihat di dunia nyata. Yang harus ditahan adalah terburu-buru menyimpulkan karakter social media, karena ini adalah dunia baru yang kita semua juga masih meraba-raba.

Peliknya, situs social networking semacam Twitter dan Facebook adalah sistem tertutup. Kita tidak bisa secara kolektif ikut menentukan bentuk interaksi di situs social networking. Semua ada di tangan Twitter dan Facebook. Apakah ini berarti masa depan interaksi manusia ditentukan hanya oleh segelintir perusahaan teknologi?